Kendari (ANTARA) - Pemerintah Kota Baubau, Sulawesi Tenggara (Sultra), mengapresiasi DPRD setempat yang berinisiatif membuat peraturan daerah (perda) terkait pemeliharaan bahasa, aksara dan sastra Wolio yang nantinya menjadi bahan pelajaran bagi siswa di kepulauan Buton.
Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Kota Baubau, Abdul Karim melalui pesan WhatsApp yang diterima di Kendari, Selasa mengatakan langka DPRD Baubau mengambil hak inisiatifnya dalam menggodok perda tersebut patut mendapat acungan jempol dari seluruh masyarakat Kota Baubau dan warga kepulauan Buton.
"Bahasa Wolio sangat berpotensi hilang. Saya sendiri sering bertanya pada teman, berapa orang anaknya yang tahu berbahasa Wolio, dijawab rata-rata tidak ada lagi, bagaimana dengan cucu kita ke depan," ujarnya.
Diakuinya bahasa Wolio berpotensi besar punah, saat ini jumlah penutur dan orang yang mengetahuinya sudah semakin sedikit dan terus tergerus. Oleh karena itu, diperlukan intervensi kebijakan yang mengatur kewajiban penggunaan bahasa pemersatu Kesultanan Buton itu.
Bahkan tambahnya, baiknya di perda itu ada pasal sanksi yang diberikan kepada pelanggar. Ini dimaksudkan untuk memotivasi semua orang tetap mempelajari dan menggunakan bahasa Wolio.
Jangankan yang berada di luar daerah lanjut Karim, anak-anak yang tinggal di Baubau saja hari ini banyak yang sudah tidak mengetahuinya.
"Mengenai penerapan, kita tunggu saja hasil Perdanya, kita akan ikuti, kita lihat nanti bagaimana realisasinya di sekolah-Sekolah. Saya sebagai putra daerah sangat mengapresiasi dan saya secara pribadi sebagai putra daerah siap memberikan dukungan," tuturnya.
Anggota DPRD Kota Baubau, Masri Basitu menyebutkan dalam usulan draf Raperda pemeliharaan bahasa, aksara dan sastra Wolio itu nanti tidak hanya berfokus pada kurikulum wajib di jenjang SD dan SMP, namun akan mengatur penggunaan bahasa Wolio di lingkungan komunitas dan masyarakat.
"Kami melihat bahasa daerah di Indonesia ini banyak yang punah karena tidak diantisipasi, oleh karena itu jangan sampai bahasa Wolio ini juga punah. Sebelum itu terjadi kita upayakan ini kita jaga bersama, baik di jenjang pendidikan, masyarakat, utamanya di Komunitas," ujar Masri yang juga mantan Kadis Dikbud Baubau.
Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Kota Baubau, Abdul Karim melalui pesan WhatsApp yang diterima di Kendari, Selasa mengatakan langka DPRD Baubau mengambil hak inisiatifnya dalam menggodok perda tersebut patut mendapat acungan jempol dari seluruh masyarakat Kota Baubau dan warga kepulauan Buton.
"Bahasa Wolio sangat berpotensi hilang. Saya sendiri sering bertanya pada teman, berapa orang anaknya yang tahu berbahasa Wolio, dijawab rata-rata tidak ada lagi, bagaimana dengan cucu kita ke depan," ujarnya.
Diakuinya bahasa Wolio berpotensi besar punah, saat ini jumlah penutur dan orang yang mengetahuinya sudah semakin sedikit dan terus tergerus. Oleh karena itu, diperlukan intervensi kebijakan yang mengatur kewajiban penggunaan bahasa pemersatu Kesultanan Buton itu.
Bahkan tambahnya, baiknya di perda itu ada pasal sanksi yang diberikan kepada pelanggar. Ini dimaksudkan untuk memotivasi semua orang tetap mempelajari dan menggunakan bahasa Wolio.
Jangankan yang berada di luar daerah lanjut Karim, anak-anak yang tinggal di Baubau saja hari ini banyak yang sudah tidak mengetahuinya.
"Mengenai penerapan, kita tunggu saja hasil Perdanya, kita akan ikuti, kita lihat nanti bagaimana realisasinya di sekolah-Sekolah. Saya sebagai putra daerah sangat mengapresiasi dan saya secara pribadi sebagai putra daerah siap memberikan dukungan," tuturnya.
Anggota DPRD Kota Baubau, Masri Basitu menyebutkan dalam usulan draf Raperda pemeliharaan bahasa, aksara dan sastra Wolio itu nanti tidak hanya berfokus pada kurikulum wajib di jenjang SD dan SMP, namun akan mengatur penggunaan bahasa Wolio di lingkungan komunitas dan masyarakat.
"Kami melihat bahasa daerah di Indonesia ini banyak yang punah karena tidak diantisipasi, oleh karena itu jangan sampai bahasa Wolio ini juga punah. Sebelum itu terjadi kita upayakan ini kita jaga bersama, baik di jenjang pendidikan, masyarakat, utamanya di Komunitas," ujar Masri yang juga mantan Kadis Dikbud Baubau.