Jakarta (ANTARA) - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim mengatakan penyederhanaan kurikulum tidak akan dilakukan hingga 2022.
"Penyederhanaan kurikulum tidak akan dilakukan sampai tahun 2022. Pada 2021, kami akan melakukan berbagai macam prototyping di Sekolah Penggerak yang terpilih dan bukan dalam skala nasional. Jadi, sekali lagi tidak ada kebijakan apapun yang akan keluar di 2021 dalam skala kurikulum nasional. Apalagi, penghapusan mata pelajaran sejarah," ujar Nadiem dalam keterangannya di Jakarta, Ahad.
Dia meminta masyarakat tidak meragukan komitmennya akan sejarah kebangsaan, karena misinya adalah untuk memajukan pendidikan sejarah agar kembali relevan dan menarik bagi anak-anak.
"Kakek saya adalah salah satu tokoh perjuangan dalam kemerdekaan Indonesia pada 1945. Ayah dan ibu saya aktivis nasional untuk membela hak asasi rakyat Indonesia dan berjuang melawan korupsi. Anak-anak saya tidak mengetahui bagaimana melangkah ke masa depan tanpa mengetahui dari mana mereka datang," tutur Nadiem.
Nadiem menegaskan bahwa misinya sebagai Mendikbud kebalikan dari isu yang timbul (penghapusan mata pelajaran sejarah).
"Saya ingin menjadikan sejarah menjadi suatu hal yang relevan untuk generasi muda dengan penggunaan media yang menarik dan relevan untuk generasi baru kita agar bisa menginspirasi mereka," ucapnya.
Identitas generasi baru yang nasionalis hanya bisa terbentuk dari suatu kenangan bersama yang membanggakan dan menginspirasi.
"Sekali lagi saya imbau masyarakat, jangan biarkan informasi yang tidak benar menjadi liar. Semoga klarifikasi ini bisa menenangkan masyarakat. Sejarah adalah tulang punggung dari identitas nasional kita. Tidak mungkin kami hilangkan," tegas Nadiem.
Nadiem menambahkan isu itu keluar karena ada presentasi internal yang keluar ke masyarakat dengan salah satu permutasi penyederhanaan kurikulum.
Dia mengatakan pihaknya memiliki puluhan versi berbeda, sekarang yang sedang melalui FGD dan uji publik. Semuanya belum tentu permutasi tersebut yang menjadi final.
"Penyederhanaan kurikulum tidak akan dilakukan sampai tahun 2022. Pada 2021, kami akan melakukan berbagai macam prototyping di Sekolah Penggerak yang terpilih dan bukan dalam skala nasional. Jadi, sekali lagi tidak ada kebijakan apapun yang akan keluar di 2021 dalam skala kurikulum nasional. Apalagi, penghapusan mata pelajaran sejarah," ujar Nadiem dalam keterangannya di Jakarta, Ahad.
Dia meminta masyarakat tidak meragukan komitmennya akan sejarah kebangsaan, karena misinya adalah untuk memajukan pendidikan sejarah agar kembali relevan dan menarik bagi anak-anak.
"Kakek saya adalah salah satu tokoh perjuangan dalam kemerdekaan Indonesia pada 1945. Ayah dan ibu saya aktivis nasional untuk membela hak asasi rakyat Indonesia dan berjuang melawan korupsi. Anak-anak saya tidak mengetahui bagaimana melangkah ke masa depan tanpa mengetahui dari mana mereka datang," tutur Nadiem.
Nadiem menegaskan bahwa misinya sebagai Mendikbud kebalikan dari isu yang timbul (penghapusan mata pelajaran sejarah).
"Saya ingin menjadikan sejarah menjadi suatu hal yang relevan untuk generasi muda dengan penggunaan media yang menarik dan relevan untuk generasi baru kita agar bisa menginspirasi mereka," ucapnya.
Identitas generasi baru yang nasionalis hanya bisa terbentuk dari suatu kenangan bersama yang membanggakan dan menginspirasi.
"Sekali lagi saya imbau masyarakat, jangan biarkan informasi yang tidak benar menjadi liar. Semoga klarifikasi ini bisa menenangkan masyarakat. Sejarah adalah tulang punggung dari identitas nasional kita. Tidak mungkin kami hilangkan," tegas Nadiem.
Nadiem menambahkan isu itu keluar karena ada presentasi internal yang keluar ke masyarakat dengan salah satu permutasi penyederhanaan kurikulum.
Dia mengatakan pihaknya memiliki puluhan versi berbeda, sekarang yang sedang melalui FGD dan uji publik. Semuanya belum tentu permutasi tersebut yang menjadi final.