Kolaka (ANTARA) - Rapat paripurna gabungan komisi-komisi DPRD Kabupaten Kolaka dalam rangka pembahasan raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019 dan laporan pertanggungjawaban Bupati tahun 2019 digelar di aula kantor dewan itu.
Sekretaris KOmisi I, Firlan, saat membacakan laporan mengkritisi beberapa organisasi perangkat daerah untuk memperhatikan dana insentif bagi tenaga honorer yang selama ini bekerja.
"Kita minta Pemkab untuk serius memperhatikan insentif tenaga honorer," tegasnya.
Selain itu kata politisi PKS itu meminta data paket proyek dinas-dinas yang menjadi mitra komisi satu sehingga bisa dilakukan pengawasan karena saat dilakukan RDP paket data proyek yang diberikan dari dinas ternyata bukan mitra komisi satu melainkan mitra komisi lain.
Firlan juga meminta Bupati agar memberikan teguran kepada beberapa OPD yang tidak menghadiri rapat dengar pendapat terkait pembahasan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019 dan laporan pertanggungjawaban Bupati tahun 2019.
Sementara Juru bicara Komisi II, Hj.Fairin dalam sidang itu mengatakan agar pemanfaatan pasar tradisional yang terletak di kecamatan Latambaga agar difungsikan dengan baik karena selama ini tidak pernah difungsikan sebagaimana mestinya.
Begitu juga dengan pasar tradisional yang ada di kelurahan dawi-dawi Kecamatan Pomalaa kata dia sejak di fungsikan banyak aspirasi masyarakat yang mengeluhkan masih ada pedagang yang belum mendapatkan kios dipasar itu.
"Selain itu pembinaan UKM yang belum maksimal diakibatkan kurangnya dukungan dana yang tersedia," jelas Fairin di hadapan Sekda Kolaka Poitu Murtopo yang mewakili Bupati.
Politisi Golkar itu juga meminta Pemerintah Daerah melalui dinas lingkungan hidup untuk melakukan penambahan kendaraan pengangkut sampah khususnya pemukiman warga yang tinggal di gang yang tidak di lalui kendaraan roda empat.
Begitu juga dengan Ketua Komisi III, Ahdan dalam rapat paripurna itu menjelaskan hasil monitoring DPRD diwilayah selatan ditemukan ruang belajar sekolah dasar didesa Puulaulo antara ruang kelas satu dan dua tidak mempunyai sekat yang memadai.
"Sehingga saat guru memberikan penjelas sering terganggu antara kelas satu dan dua," ungkapnya.
Namun kata dia langkah dinas terkait sudah sudah mengusulkan kepada Kementerian Pendidikan untuk membantu pembangunan ruang kelas itu sehingga persoalan itu bisa diselesaikan.
Terkait dengan pembangunan museum kebudayaan kata Ahdan yang rencananya akan di laksanakan di kecamatan Wundulako akan mulai dibangun pada tahun anggaran 2021.
" Menurut Kadiknas Insha Allah semoga pembangunan museum kebudayaan ini bisa terwujud karena masterplannya sudah ada," jelasnya.
Usai memberikan laporan hasil rapat dengar pendapat yang dilakukan oleh komisi-komisi,ketua DPRD Sainal Amrin bersama wakil ketua Syarifuddin Baso Rantegau meminta anggota dewan lainnya memberikan tanggapan atas hasil RDP itu.
Sekretaris KOmisi I, Firlan, saat membacakan laporan mengkritisi beberapa organisasi perangkat daerah untuk memperhatikan dana insentif bagi tenaga honorer yang selama ini bekerja.
"Kita minta Pemkab untuk serius memperhatikan insentif tenaga honorer," tegasnya.
Selain itu kata politisi PKS itu meminta data paket proyek dinas-dinas yang menjadi mitra komisi satu sehingga bisa dilakukan pengawasan karena saat dilakukan RDP paket data proyek yang diberikan dari dinas ternyata bukan mitra komisi satu melainkan mitra komisi lain.
Firlan juga meminta Bupati agar memberikan teguran kepada beberapa OPD yang tidak menghadiri rapat dengar pendapat terkait pembahasan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019 dan laporan pertanggungjawaban Bupati tahun 2019.
Sementara Juru bicara Komisi II, Hj.Fairin dalam sidang itu mengatakan agar pemanfaatan pasar tradisional yang terletak di kecamatan Latambaga agar difungsikan dengan baik karena selama ini tidak pernah difungsikan sebagaimana mestinya.
Begitu juga dengan pasar tradisional yang ada di kelurahan dawi-dawi Kecamatan Pomalaa kata dia sejak di fungsikan banyak aspirasi masyarakat yang mengeluhkan masih ada pedagang yang belum mendapatkan kios dipasar itu.
"Selain itu pembinaan UKM yang belum maksimal diakibatkan kurangnya dukungan dana yang tersedia," jelas Fairin di hadapan Sekda Kolaka Poitu Murtopo yang mewakili Bupati.
Politisi Golkar itu juga meminta Pemerintah Daerah melalui dinas lingkungan hidup untuk melakukan penambahan kendaraan pengangkut sampah khususnya pemukiman warga yang tinggal di gang yang tidak di lalui kendaraan roda empat.
Begitu juga dengan Ketua Komisi III, Ahdan dalam rapat paripurna itu menjelaskan hasil monitoring DPRD diwilayah selatan ditemukan ruang belajar sekolah dasar didesa Puulaulo antara ruang kelas satu dan dua tidak mempunyai sekat yang memadai.
"Sehingga saat guru memberikan penjelas sering terganggu antara kelas satu dan dua," ungkapnya.
Namun kata dia langkah dinas terkait sudah sudah mengusulkan kepada Kementerian Pendidikan untuk membantu pembangunan ruang kelas itu sehingga persoalan itu bisa diselesaikan.
Terkait dengan pembangunan museum kebudayaan kata Ahdan yang rencananya akan di laksanakan di kecamatan Wundulako akan mulai dibangun pada tahun anggaran 2021.
" Menurut Kadiknas Insha Allah semoga pembangunan museum kebudayaan ini bisa terwujud karena masterplannya sudah ada," jelasnya.
Usai memberikan laporan hasil rapat dengar pendapat yang dilakukan oleh komisi-komisi,ketua DPRD Sainal Amrin bersama wakil ketua Syarifuddin Baso Rantegau meminta anggota dewan lainnya memberikan tanggapan atas hasil RDP itu.