Kendari (ANTARA) - Kejaksaan Negeri Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara, sedang mengusut dugaan korupsi pembangunan pelabuhan rakyat yang menelan anggaran miliaran rupiah.
Kasi Intelijen Kejari Bombana Supriyadi di Kendari, Kamis, mengatakan pelabuhan rakyat di Dusun Paria, Desa Matirrowalie, Kecamatan Poleang dilaporkan masyarakat karena ambruk sebelum usia satu tahun.
"Masyarakat antikorupsi curiga pelabuhan Paria dibangun tidak sesuai bestek sehingga belum satu tahun usianya sudah ambruk," katanya.
Penyelidikan selama 30 hari belum menemukan titik terang karena terkendala orang-orang yang dimintai klarifikasi tidak membawa serta data-data yang lengkap.
"Terpaksa penyelidikan diperpanjang untuk menemukan bukti-bukti kuat. Meski menemui kendala karena pihak terkait tidak kooperatif namun optimistis dapat menemukan pihak yang harus bertanggungjawab secara hukum," katanya.
Kejaksaan menjalankan proses penyelidikan dengan hati-hati hingga mendapatkan bukti-bukti otentik untuk menguatkan dugaan penyalahgunaan keuangan negara.
Penggiat anti korupsi Arham, menilai, kinerja Kejari Bombana lamban menuntaskan proyek Pelabuhan Paria yang menelan anggaran Rp 6,3 miliar melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2019.
"Kami (penggiat anti korupsi) mendukung kejaksaan mengusut tuntas ambruknya konstruksi pelabuhan Paria dengan usia belum setahun. Patut diduga pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai perencanaan," katanya.
Kasi Intelijen Kejari Bombana Supriyadi di Kendari, Kamis, mengatakan pelabuhan rakyat di Dusun Paria, Desa Matirrowalie, Kecamatan Poleang dilaporkan masyarakat karena ambruk sebelum usia satu tahun.
"Masyarakat antikorupsi curiga pelabuhan Paria dibangun tidak sesuai bestek sehingga belum satu tahun usianya sudah ambruk," katanya.
Penyelidikan selama 30 hari belum menemukan titik terang karena terkendala orang-orang yang dimintai klarifikasi tidak membawa serta data-data yang lengkap.
"Terpaksa penyelidikan diperpanjang untuk menemukan bukti-bukti kuat. Meski menemui kendala karena pihak terkait tidak kooperatif namun optimistis dapat menemukan pihak yang harus bertanggungjawab secara hukum," katanya.
Kejaksaan menjalankan proses penyelidikan dengan hati-hati hingga mendapatkan bukti-bukti otentik untuk menguatkan dugaan penyalahgunaan keuangan negara.
Penggiat anti korupsi Arham, menilai, kinerja Kejari Bombana lamban menuntaskan proyek Pelabuhan Paria yang menelan anggaran Rp 6,3 miliar melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2019.
"Kami (penggiat anti korupsi) mendukung kejaksaan mengusut tuntas ambruknya konstruksi pelabuhan Paria dengan usia belum setahun. Patut diduga pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai perencanaan," katanya.