Kendari (ANTARA) - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Tenggara, La Ode Abdul Natsir Moethalib meminta Pemerintah Daerah (Pemda) di 7 kabupaten yang akan menyelenggarakan pemilihan kepala daerah serentak 2020 agar mencairkan anggaran naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) yang telah disetujui sebelumnya.
"Tahapan (Pilkada) sudah berjalan kembali, maka ada biaya yang akan digunakan dalam proses-proses awal ini, sehingga anggaran sudah harus dikeluarkan," kata Natsir, di Kendari, Rabu.
Selain itu, Natsir juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah meminta kepada KPU masing-masing daerah untuk segera berkoordinasi dengan Pemda, berkait tindak lanjut permintaan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) terhadap daerah yang melaksanakan Pilkada, agar segera mencairkan seluruh NPHD yang telah ditandatangani.
"Sehingga, yang saat ini anggaran protokol kesehatan Covid-19 untuk penyelenggara dari pusat belum keluar, maka sementara bisa kita gunakan dari kas yang ada di KPUD. Agar penyelenggara dalam menjalankan tugasnya dapat dibekali sekurang-kurangnya masker, thermogun, dan hand sanitizer," katanya.
Dia mengatakan bahwa berdasarkan hasil rapat antara Komisi II DPR, Menteri Keuangan (Menkeu), Mendagri, dan KPU RI beberapa waktu lalu, dikatakan Menkeu telah menyiapkan anggaran Rp1,2 triliun untuk tambahan anggaran pilkada yang sesuai protokol kesehatan Covid-19.
"Kemudian dari kebutuhan KPU itu sekitar Rp4,7 triliun yang akan dibahas dalam rapat selanjutnya. Tetapi, soal tambahan anggaran ini kan sekarang menjadi domain KPU RI. Maka sambil menunggu kebijakan lebih lanjut, karena tahapan ini sudah harus dijalankan, maka anggaran yang ada di daerah untuk digunakan terlebih dahulu," paparnya.
Selain itu, pria yang akrab disapa Ojo ini mengungkapkab dari 7 kabupaten yang akan menggelar Pilkada, telah diminta untuk melakukan restrukturisasi anggaran di pos belanja masing-masing untuk melihat kegiatan apa saja yang bisa dihemat.
"Misalnya, penghematan anggaran pada sosialisasi kemudian perjalanan dinas ataupun rapat-rapat lainnya. Karena Pilkada di masa pandemi corona ini kan tidak maksimal, tidak semuanya bisa digunakan. Olehnya untuk sementara waktu anggaran kita ambilkan untuk menutupi atau membiayai sementara protokol kesehatan COVID-19," pungkasnya.
"Tahapan (Pilkada) sudah berjalan kembali, maka ada biaya yang akan digunakan dalam proses-proses awal ini, sehingga anggaran sudah harus dikeluarkan," kata Natsir, di Kendari, Rabu.
Selain itu, Natsir juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah meminta kepada KPU masing-masing daerah untuk segera berkoordinasi dengan Pemda, berkait tindak lanjut permintaan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) terhadap daerah yang melaksanakan Pilkada, agar segera mencairkan seluruh NPHD yang telah ditandatangani.
"Sehingga, yang saat ini anggaran protokol kesehatan Covid-19 untuk penyelenggara dari pusat belum keluar, maka sementara bisa kita gunakan dari kas yang ada di KPUD. Agar penyelenggara dalam menjalankan tugasnya dapat dibekali sekurang-kurangnya masker, thermogun, dan hand sanitizer," katanya.
Dia mengatakan bahwa berdasarkan hasil rapat antara Komisi II DPR, Menteri Keuangan (Menkeu), Mendagri, dan KPU RI beberapa waktu lalu, dikatakan Menkeu telah menyiapkan anggaran Rp1,2 triliun untuk tambahan anggaran pilkada yang sesuai protokol kesehatan Covid-19.
"Kemudian dari kebutuhan KPU itu sekitar Rp4,7 triliun yang akan dibahas dalam rapat selanjutnya. Tetapi, soal tambahan anggaran ini kan sekarang menjadi domain KPU RI. Maka sambil menunggu kebijakan lebih lanjut, karena tahapan ini sudah harus dijalankan, maka anggaran yang ada di daerah untuk digunakan terlebih dahulu," paparnya.
Selain itu, pria yang akrab disapa Ojo ini mengungkapkab dari 7 kabupaten yang akan menggelar Pilkada, telah diminta untuk melakukan restrukturisasi anggaran di pos belanja masing-masing untuk melihat kegiatan apa saja yang bisa dihemat.
"Misalnya, penghematan anggaran pada sosialisasi kemudian perjalanan dinas ataupun rapat-rapat lainnya. Karena Pilkada di masa pandemi corona ini kan tidak maksimal, tidak semuanya bisa digunakan. Olehnya untuk sementara waktu anggaran kita ambilkan untuk menutupi atau membiayai sementara protokol kesehatan COVID-19," pungkasnya.