Kendari (ANTARA) - Pemerintah Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra), terus berupaya memaksimalkan pelaksanaan performa agraria guna menjadi salah satu solusi meminimalisasi terjadinya sengketa lahan di daerah itu.
"Masih banyak masalah yang terjadi di sektor agraria seperti sengketa, konflik, alih fungsi lahan hingga turunnya kualitas lingkungan," kata Wali kota Kendari, H Sulkarnain K, saat membuka rapat koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria yang digelar secara virtual, Senin.
Rapat ini digelar menindak lanjuti SK Wali Kota Kendari tentang pembentukan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA).
Sulkarnain Kadir meminta organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terlibat dalam gugus tugas untuk memaksimalkan pelaksanaan reforma agraria di Kota Kendari.
"Pimpinan OPD, camat dan lurah ikut ambil peran aktif dalam agenda ini," katanya.
Ia berharap, dengan reforma agraria ini bisa memberikan solusi pada masyarakat minimal untuk mengakses modal usaha dalam melanjutkan usahanya dan meminimalisir kemungkinan terjadinya masalah agraria.
"Mari kita dukung reforma agraria di Kota Kendari,” harapnya.
Sementara itu, Kepala BPN Kota Kendari, Irwan Idrus mengatakan, Reforma Agraria adalah grand desain pembangunan pertanahan dan tata ruang nasional.
"Reforma agraria hadir untuk mempersempit ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah yang sejatinya akan memberikan harapan baru untuk perubahan dan pemerataan sosial ekonomi masyarakat secara menyeluruh," ujarnya.
Reforma agraria secara fundamental kata dia, memberikan program-program yang dapat menuntaskan masalah kemiskinan masyarakat desa, meningkatkan kesejahteraan dengan kemandirian pangan nasional, meningkatkan produktivitas tanah, memberikan pengakuan hak atas tanah yang dimiliki baik secara pribadi, negara, dan tanah milik umum yang pemanfaatannya untuk memenuhi kepentingan masyarakat.
"Reforma agraria bentuknya ada tiga, yaitu legalisasi aset, redistribusi tanah dan perhutanan sosial," katanya.
Rapat Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Kota Kendari dihadiri 24 anggota gugus tugas, 25 tim pelaksanaan harian gugus tugas dan 3 konsultan, rapat juga sempat diikuti wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang /Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Surya Tjandra via zoom.
"Masih banyak masalah yang terjadi di sektor agraria seperti sengketa, konflik, alih fungsi lahan hingga turunnya kualitas lingkungan," kata Wali kota Kendari, H Sulkarnain K, saat membuka rapat koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria yang digelar secara virtual, Senin.
Rapat ini digelar menindak lanjuti SK Wali Kota Kendari tentang pembentukan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA).
Sulkarnain Kadir meminta organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terlibat dalam gugus tugas untuk memaksimalkan pelaksanaan reforma agraria di Kota Kendari.
"Pimpinan OPD, camat dan lurah ikut ambil peran aktif dalam agenda ini," katanya.
Ia berharap, dengan reforma agraria ini bisa memberikan solusi pada masyarakat minimal untuk mengakses modal usaha dalam melanjutkan usahanya dan meminimalisir kemungkinan terjadinya masalah agraria.
"Mari kita dukung reforma agraria di Kota Kendari,” harapnya.
Sementara itu, Kepala BPN Kota Kendari, Irwan Idrus mengatakan, Reforma Agraria adalah grand desain pembangunan pertanahan dan tata ruang nasional.
"Reforma agraria hadir untuk mempersempit ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah yang sejatinya akan memberikan harapan baru untuk perubahan dan pemerataan sosial ekonomi masyarakat secara menyeluruh," ujarnya.
Reforma agraria secara fundamental kata dia, memberikan program-program yang dapat menuntaskan masalah kemiskinan masyarakat desa, meningkatkan kesejahteraan dengan kemandirian pangan nasional, meningkatkan produktivitas tanah, memberikan pengakuan hak atas tanah yang dimiliki baik secara pribadi, negara, dan tanah milik umum yang pemanfaatannya untuk memenuhi kepentingan masyarakat.
"Reforma agraria bentuknya ada tiga, yaitu legalisasi aset, redistribusi tanah dan perhutanan sosial," katanya.
Rapat Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Kota Kendari dihadiri 24 anggota gugus tugas, 25 tim pelaksanaan harian gugus tugas dan 3 konsultan, rapat juga sempat diikuti wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang /Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Surya Tjandra via zoom.