Kolaka (ANTARA) - Ketua DPRD Kabupaten Kolaka,Sultra, Sainal Amrin, mengingatkan agar hasil reses yang akan dilakukan selama enam hari harus menghasilkan pokok-pokok pikiran dan akan disinkronkan program Pemerintah.
"Selesai pelaksanaan reses kita akan menggelar rapat paripurna untuk mendapatkan pokok-pokok pikiran yang nantinya akan disinkronkan dengan program Pemerintah Daerah," kata Sainal Amrin saat memimpin rapat pembekalan reses tahun pertama, Senin.
Menurutnya reses yang dilaksanakan di daerah pemilihan masing-masing anggota dewan akan menemui para konstetuen sehingga ada permintaan masyarakat atau desa dan kelurahan yang akan disampaikan saat reses.
Untuk itu kata politisi Gerindra itu mengharapkan hasil reses bisa jadi masukan di Pemerintah Daerah untuk program pembangunan tahun 2021 mendatang.
Sebelumnya Musdalim Zakkir anggota dari Pertai Gerindra dalam rapat pembekalan reses itu mengkritisi kebijakan organisasi perangkat daerah yang tidak memgakomodir pokok-pokok fikiran DPRD hasil reses.
"Kita harus pertegas kepada Pemda karena biasanya hasil reses tidak diakomodasi oleh OPD bahkan sudah berubah," kata Musdalim.
Menurutnya pengalaman yang ditemukan lanjut dia saat masih menjadi anggota DPRD periode 2014-2019 hingga harus di PAW karena pindah partai pernah mengusulan anggaran pembangunan lapangan sepakbola di Kecamatan Latambaga.
" Saat itu permintaan masyarakat adalah lapangan sepak bola dan Pemda sudah anggarkan Rp500 juta namun karena PAW saat itu sehingga lapangan ini tidak ada hingga kini bahkan anggarannya dimasukkan ke silpa,"jelasnya.
Sementara Firlan anggota Dewan lainnya meminta agar reses yang nantinya akan dilaksanakan lagi harus lebih awal sehingga pokok-pokok fikiran dapat dimasukkan ke pemda sebelum pembahasan Musrembang baik di tingkat Desa,Kecamatan hingga Kabupaten.
Saat ini kata politisi PKS itu Pemerintah Daerah sudah melaksanakan musrembang ditingkat Kecamatan sementara DPRD baru akan melaksanakan reses selama enam hari.
" Untuk reses tahun depan kami usulkan agar dilaksanakan sebelum pelaksanaan musrembang sehingga hasil reses kita bisa dimasukkan dalam musrembang," kata Firlan.
"Selesai pelaksanaan reses kita akan menggelar rapat paripurna untuk mendapatkan pokok-pokok pikiran yang nantinya akan disinkronkan dengan program Pemerintah Daerah," kata Sainal Amrin saat memimpin rapat pembekalan reses tahun pertama, Senin.
Menurutnya reses yang dilaksanakan di daerah pemilihan masing-masing anggota dewan akan menemui para konstetuen sehingga ada permintaan masyarakat atau desa dan kelurahan yang akan disampaikan saat reses.
Untuk itu kata politisi Gerindra itu mengharapkan hasil reses bisa jadi masukan di Pemerintah Daerah untuk program pembangunan tahun 2021 mendatang.
Sebelumnya Musdalim Zakkir anggota dari Pertai Gerindra dalam rapat pembekalan reses itu mengkritisi kebijakan organisasi perangkat daerah yang tidak memgakomodir pokok-pokok fikiran DPRD hasil reses.
"Kita harus pertegas kepada Pemda karena biasanya hasil reses tidak diakomodasi oleh OPD bahkan sudah berubah," kata Musdalim.
Menurutnya pengalaman yang ditemukan lanjut dia saat masih menjadi anggota DPRD periode 2014-2019 hingga harus di PAW karena pindah partai pernah mengusulan anggaran pembangunan lapangan sepakbola di Kecamatan Latambaga.
" Saat itu permintaan masyarakat adalah lapangan sepak bola dan Pemda sudah anggarkan Rp500 juta namun karena PAW saat itu sehingga lapangan ini tidak ada hingga kini bahkan anggarannya dimasukkan ke silpa,"jelasnya.
Sementara Firlan anggota Dewan lainnya meminta agar reses yang nantinya akan dilaksanakan lagi harus lebih awal sehingga pokok-pokok fikiran dapat dimasukkan ke pemda sebelum pembahasan Musrembang baik di tingkat Desa,Kecamatan hingga Kabupaten.
Saat ini kata politisi PKS itu Pemerintah Daerah sudah melaksanakan musrembang ditingkat Kecamatan sementara DPRD baru akan melaksanakan reses selama enam hari.
" Untuk reses tahun depan kami usulkan agar dilaksanakan sebelum pelaksanaan musrembang sehingga hasil reses kita bisa dimasukkan dalam musrembang," kata Firlan.