Kendari (ANTARA) - Kantor Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), berkomitmen untuk mewujudkan zona Integritas wilayah bebas korupsi (ZIWBK) dalam memaksimalkan pelayanan prima terhadap masyarakat di daerah itu.
"Ini berangkat dari komitmen Kepala BKKBN Pusat, saat penandatanganan fakta integritas sekaligus cap jempol darah seluruh pejabat eselon I, eselon II termasuk seluruh kepala perwakilan BKKBN untuk mendukung terwujudkan mewujudkan zona wilayah bebas korupsi di daerah masing-masing," kata kepala BKKBN Sultra, Syahruddin, di Kendari, Senin.
Dikatakan, tanda tangan cap jempol darah itu kata dia, bermaksud agar jajaran BKKBN loyal tanpa batas kepada rakyat dan bangsa.
"Apabila ada yang melakukan hal tidak terpuji, maka siap mengundurkan diri. Beliau komitmen untuk tegakkan integritas di BKKBN.
Kami di daerah sudah tindaklanjuti pada 30 Januari lalu, sudah tanda tangan juga fakta integritas hingga di tataran penyuluh," katanya.
Semoga dengan tandatangan dan cap jempol darah fakta integritas tersebut kata Syahruddin, diharapkan pelaksanaan tugas-tugas di BKKBN mulai di pusat sampai daerah benar-benar terhindar dari KKN.
"Tidak berikan suatu, tidak janjikan sesuatu, tetapi lakukan tugas pokok kita. Sehingga dengan demikian pelayan kepada masyarakat tidak ada kendala macam-macam," katanya.
Sebelumnya, Kepala BKKBN Pusat, dr.Hasto Wardoyo, Sp.OG(K) saat penandatanganan dan cap jempol sarah Akta Pernyataan di hadapan Notaris serta maklumat bersama Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, pada Senin (14/1) di Jakarta, mengatakan Kunci untuk membangun kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) terletak pada proses manajemennya, baik itu rekrutmen, mutasi, rotasi, seleksi, pendidikan hingga pensiun.
"Dalam rangka memenuhi proses tersebut dituntut untuk mengedepankan akuntabilitas, profesional dan keterbukaan. Oleh karenanya, sistem merit sangat penting dijalankan guna menjamin terbentuknya generasi pimpinan yang adaptif dengan dinamika tantangan, serta membentuk generasi smart Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tangguh, mengawal roda berjalannya birokrasi di masa depan," katanya.
Hasto Wardoyo menyampaikan bahwa sudah seharusnya jajaran BKKBN seluruh lapisan memegang teguh sebaik-baiknya untuk setia kepada tugas, karena jabatan merupakan amanah dan menjadi pelayan kepada publik dan masyarakat.
"Setiap uang yang diberikan dari pemerintah merupakan uang rakyat sehingga kita harus ingat selalu apakah setiap program yang kita jalankan bermanfaat bagi rakyat. Maka dari itu, janganlah memulai jabatan dengan hal yang kotor," katanya.
Pada Tahun 2019 kata dia, BKKBN masih memiliki banyak nilai merah berdasarkan hasil Survei Kinerja dan Akuntabilitas Program (SKAP) tahun 2019. Pencapaian sasaran program Kependudukan dan Keluarga Berencana pada akhir tahun RPJMN 2015-2019 salah satunya adalah dari target Total Fertility Rate (TFR) 2,28 pencapaian yang diperoleh adalah 2,45.
“Saya menginginkan Quick Win yang dijalankan oleh seluruh Pejabat baru yang dilantik, kita buat group Whatsapp agar dapat melaporkan kegiatan dan program apa saja yang akan dijalankan pada 100 hari pertama kerja. Bukan hanya Instansi yang kita lakukan rebranding, akan tetapi juga diri sendiri," kata Hasto.
Ia meminta kepada jajaran BKKBN di daerah agar tetap membangun jaringan baik secara vertikal maupun horizontal, kemudian terus mengembangkan pengalaman kerja yang unggul dan tangguh, merespon perubahan secara cepat.
"Berikanlah solusi nyata bagi setiap permasalahan di lingkungan kerja, bukan hanya pada proses semata. Dan sebagai aparatur sipil negara yang mempunyai kewajiban untuk melayani masyarakat harus terus menjaga nilai integritas," tegas Hasto.
"Ini berangkat dari komitmen Kepala BKKBN Pusat, saat penandatanganan fakta integritas sekaligus cap jempol darah seluruh pejabat eselon I, eselon II termasuk seluruh kepala perwakilan BKKBN untuk mendukung terwujudkan mewujudkan zona wilayah bebas korupsi di daerah masing-masing," kata kepala BKKBN Sultra, Syahruddin, di Kendari, Senin.
Dikatakan, tanda tangan cap jempol darah itu kata dia, bermaksud agar jajaran BKKBN loyal tanpa batas kepada rakyat dan bangsa.
"Apabila ada yang melakukan hal tidak terpuji, maka siap mengundurkan diri. Beliau komitmen untuk tegakkan integritas di BKKBN.
Kami di daerah sudah tindaklanjuti pada 30 Januari lalu, sudah tanda tangan juga fakta integritas hingga di tataran penyuluh," katanya.
Semoga dengan tandatangan dan cap jempol darah fakta integritas tersebut kata Syahruddin, diharapkan pelaksanaan tugas-tugas di BKKBN mulai di pusat sampai daerah benar-benar terhindar dari KKN.
"Tidak berikan suatu, tidak janjikan sesuatu, tetapi lakukan tugas pokok kita. Sehingga dengan demikian pelayan kepada masyarakat tidak ada kendala macam-macam," katanya.
Sebelumnya, Kepala BKKBN Pusat, dr.Hasto Wardoyo, Sp.OG(K) saat penandatanganan dan cap jempol sarah Akta Pernyataan di hadapan Notaris serta maklumat bersama Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, pada Senin (14/1) di Jakarta, mengatakan Kunci untuk membangun kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) terletak pada proses manajemennya, baik itu rekrutmen, mutasi, rotasi, seleksi, pendidikan hingga pensiun.
"Dalam rangka memenuhi proses tersebut dituntut untuk mengedepankan akuntabilitas, profesional dan keterbukaan. Oleh karenanya, sistem merit sangat penting dijalankan guna menjamin terbentuknya generasi pimpinan yang adaptif dengan dinamika tantangan, serta membentuk generasi smart Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tangguh, mengawal roda berjalannya birokrasi di masa depan," katanya.
Hasto Wardoyo menyampaikan bahwa sudah seharusnya jajaran BKKBN seluruh lapisan memegang teguh sebaik-baiknya untuk setia kepada tugas, karena jabatan merupakan amanah dan menjadi pelayan kepada publik dan masyarakat.
"Setiap uang yang diberikan dari pemerintah merupakan uang rakyat sehingga kita harus ingat selalu apakah setiap program yang kita jalankan bermanfaat bagi rakyat. Maka dari itu, janganlah memulai jabatan dengan hal yang kotor," katanya.
Pada Tahun 2019 kata dia, BKKBN masih memiliki banyak nilai merah berdasarkan hasil Survei Kinerja dan Akuntabilitas Program (SKAP) tahun 2019. Pencapaian sasaran program Kependudukan dan Keluarga Berencana pada akhir tahun RPJMN 2015-2019 salah satunya adalah dari target Total Fertility Rate (TFR) 2,28 pencapaian yang diperoleh adalah 2,45.
“Saya menginginkan Quick Win yang dijalankan oleh seluruh Pejabat baru yang dilantik, kita buat group Whatsapp agar dapat melaporkan kegiatan dan program apa saja yang akan dijalankan pada 100 hari pertama kerja. Bukan hanya Instansi yang kita lakukan rebranding, akan tetapi juga diri sendiri," kata Hasto.
Ia meminta kepada jajaran BKKBN di daerah agar tetap membangun jaringan baik secara vertikal maupun horizontal, kemudian terus mengembangkan pengalaman kerja yang unggul dan tangguh, merespon perubahan secara cepat.
"Berikanlah solusi nyata bagi setiap permasalahan di lingkungan kerja, bukan hanya pada proses semata. Dan sebagai aparatur sipil negara yang mempunyai kewajiban untuk melayani masyarakat harus terus menjaga nilai integritas," tegas Hasto.