Baubau (ANTARA) - Pihak perbankan melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI) cabang Baubau terus mendorong sejumlah lembaga keuangan untuk memberi kemudahan serta fasilitas terhadap penyaluran dana Kredit Usaha Rakyat (KUR).
"Walaupun belakangan ini ada sejumlah lembaga perbankan dinilai belum tepat sasaran dan tepat guna dalam proses penyaluran. Bahkan sekitar 60 persen dana KUR yang diperuntukan untuk usaha produktif belum sesuai yang diharapkan," ujara Kepala Kredit BRI Cabang Baubau, Syamdan Arsyad, Kamis.
Dikatakan, sejauh ini masih ada sejumlah lembaga keuangan yang tetap memberikan fasilitas kredit murah itu kepada debitur sementara debitur tersebut sudah mendapatkan fasilitas yang sama dari bank lain, bahkan kreditnyapun masih sementara berjalan.
Secara kuantitas, alokasi anggaran untuk KUR selalu habis sebelum akhir tahun. Hal ini dikarenakan fasilitas subsidi dari pemerintah itu selalu menjadi primadona dari para pelaku usaha karena bunga yang diberikan relatif rendah hanya berkisar 6 persen dibandingkan fasilitas kredit biasa.
"Harapan kami KPPN bisa menjadi penengah dan juri pada penyaluran KUR ini. Karena masih ada pihak-pihak yang tidak sesuai aturan atau ketentuan. Kita membantu masyarakat ini dengan penguatan ekonomi dan bukan racun. Karena jika terjadi double kredit malah menyengsarakan masyarakat, karena pola hidupnya menjadi lebih konsumtif," katanya.
Baca juga: OJK: aset perbankan Sultra tumbuh 44,17 persen
Data dari KPPN Babau terkait penyaluran dana KUR ditiap Kabupaten/Kota masing-masing, Kabupaten Buton, pada tahun 2019 total debitur sebanyak 5.598 dengan nilai akad Rp166,633 miliar, Kabupaten Wakatobi dari total debitur sebanyak 1.346 debitur dengan nilai akad Rp39,149 miliar.
Kemudian Kabupaten Buton Utara, total debitur sebanyak 1.083 dengan nilai akad Rp29,37 miliar, Kabupaten Buton Tengah, debitur sebanyak 4 debitur dengan nilai akad Rp 3,265 miliar, Kabupaten Buton Selatan, total debitur sebanyak 21 dengan nilai akad Rp2,805 miliar, Kota Baubau, total debitur sebanyak 3.680 debitur dengan nilai akad Rp142,701 miliar lebih.
"Walaupun belakangan ini ada sejumlah lembaga perbankan dinilai belum tepat sasaran dan tepat guna dalam proses penyaluran. Bahkan sekitar 60 persen dana KUR yang diperuntukan untuk usaha produktif belum sesuai yang diharapkan," ujara Kepala Kredit BRI Cabang Baubau, Syamdan Arsyad, Kamis.
Dikatakan, sejauh ini masih ada sejumlah lembaga keuangan yang tetap memberikan fasilitas kredit murah itu kepada debitur sementara debitur tersebut sudah mendapatkan fasilitas yang sama dari bank lain, bahkan kreditnyapun masih sementara berjalan.
Secara kuantitas, alokasi anggaran untuk KUR selalu habis sebelum akhir tahun. Hal ini dikarenakan fasilitas subsidi dari pemerintah itu selalu menjadi primadona dari para pelaku usaha karena bunga yang diberikan relatif rendah hanya berkisar 6 persen dibandingkan fasilitas kredit biasa.
"Harapan kami KPPN bisa menjadi penengah dan juri pada penyaluran KUR ini. Karena masih ada pihak-pihak yang tidak sesuai aturan atau ketentuan. Kita membantu masyarakat ini dengan penguatan ekonomi dan bukan racun. Karena jika terjadi double kredit malah menyengsarakan masyarakat, karena pola hidupnya menjadi lebih konsumtif," katanya.
Baca juga: OJK: aset perbankan Sultra tumbuh 44,17 persen
Data dari KPPN Babau terkait penyaluran dana KUR ditiap Kabupaten/Kota masing-masing, Kabupaten Buton, pada tahun 2019 total debitur sebanyak 5.598 dengan nilai akad Rp166,633 miliar, Kabupaten Wakatobi dari total debitur sebanyak 1.346 debitur dengan nilai akad Rp39,149 miliar.
Kemudian Kabupaten Buton Utara, total debitur sebanyak 1.083 dengan nilai akad Rp29,37 miliar, Kabupaten Buton Tengah, debitur sebanyak 4 debitur dengan nilai akad Rp 3,265 miliar, Kabupaten Buton Selatan, total debitur sebanyak 21 dengan nilai akad Rp2,805 miliar, Kota Baubau, total debitur sebanyak 3.680 debitur dengan nilai akad Rp142,701 miliar lebih.