Kendari (ANTARA) - Program bantuan dana desa (DD) untuk Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) tahun 2020 porsinya naik hingga menembus angka Rp1,653 triliun lebih atau mengalami kenaikan hampir Rp40 miliar dibanding dengan tahun 2019 yang tersalurkan sebesar Rp1,613 triliun lebih.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Sultra, Tasman Taewa di Kendari, Selasa mengungkapkan sejak tahun 2015, porsi dana desa di Sultra terus meningkat dari angka Rp496 miliar hingga menebus Rp1,6 triliun tahun 2020.
"Tentu masyarakat Sultra harus bersyukur karena alokasi dana desa yang dikucurkan pusat, dari tahun ke tahun terus alami kenaikan yang nilainya cukup signifikan, walaupun sempat dihebohkan terkait adanya dugaan desa fiktif di salah satu kabupaten di Sultra," ujarnya pada rangkaian acara rapat evaluasi program pembangunan dan pemberdayaan desa (P3MD) 2019.
Mantan Pj Bupati Konawe itu lebih rinci mengatakan, tahun 2015 alokasi dana desa di Sultra Rp496 miliar, 2016 Rp1,126 triliun, 2017 Rp1,482 triliun, 2018 Rp 1,414 triliun, 2019 Rp1,613 triliun dan tahun 2020 naik menjadi Rp1,653 triliun.
Tasman mengatakan, khusus dana desa di sejumlah desa-desa yang belakangan ini bermasalah khusus di Konawe menjadi kewenangan penuh pemerintah pusat.
"Jangan tanya ke kami (DPMD). Ke Dirjen perbendaharaan karena kan itu ditransfer langsung dari pusat. Kemungkinan dipending untuk Konawe sambil menunggu kebijakan lanjutan dari pusat. Tapi baiknya konfirmasi kembali. Kenapa anggaran naik memang itu adalah kebijakan pusat," jelas Tasman.
Kadis PMD Sultra juga meminta agar penyaluran dana desa ke depan tepat sasaran sesuai peruntukan sehingga cita-cita pemerintah terkait pemerataan pembangunan bisa terwujud.
"Dana desa harus bisa dimanfaatkan seluruh kepala desa secara benar dan tepat sasaran. Saya minta sekali lagi DD harus dimanfaatkan dan harus tepat sasaran," katanya.
Penggunaan dana desa di Sultra khususnya pada kegiatan pendidikan ada pada sarana dan prasarana (sapras) serta non sapras.
"Pada sapras ada pada gedung sekolah TK atau PAUD sebanyak 1303 unit, sarana pendukung PAUD 184 unit dan perpustakaan tujuh unit dengan anggaran sekitar Rp63 miliar. Sementara non sapras ada intensif, bantuan operasional dan lain lain,” pungkasnya.
Baca juga: Wapres Ma'ruf Amin meminta data dana desa terus diperbarui
PJ Sekda Sultra, La Ode Ahmad P.Bolombo saat membuka rapat evaluasi program pembangunan desa tingkat provinsi Sultra juga mengunjungi stand BUMDES yang terpasang di lokasi tempat acara itu dilaksanakan.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Sultra, Tasman Taewa di Kendari, Selasa mengungkapkan sejak tahun 2015, porsi dana desa di Sultra terus meningkat dari angka Rp496 miliar hingga menebus Rp1,6 triliun tahun 2020.
"Tentu masyarakat Sultra harus bersyukur karena alokasi dana desa yang dikucurkan pusat, dari tahun ke tahun terus alami kenaikan yang nilainya cukup signifikan, walaupun sempat dihebohkan terkait adanya dugaan desa fiktif di salah satu kabupaten di Sultra," ujarnya pada rangkaian acara rapat evaluasi program pembangunan dan pemberdayaan desa (P3MD) 2019.
Mantan Pj Bupati Konawe itu lebih rinci mengatakan, tahun 2015 alokasi dana desa di Sultra Rp496 miliar, 2016 Rp1,126 triliun, 2017 Rp1,482 triliun, 2018 Rp 1,414 triliun, 2019 Rp1,613 triliun dan tahun 2020 naik menjadi Rp1,653 triliun.
Tasman mengatakan, khusus dana desa di sejumlah desa-desa yang belakangan ini bermasalah khusus di Konawe menjadi kewenangan penuh pemerintah pusat.
"Jangan tanya ke kami (DPMD). Ke Dirjen perbendaharaan karena kan itu ditransfer langsung dari pusat. Kemungkinan dipending untuk Konawe sambil menunggu kebijakan lanjutan dari pusat. Tapi baiknya konfirmasi kembali. Kenapa anggaran naik memang itu adalah kebijakan pusat," jelas Tasman.
Kadis PMD Sultra juga meminta agar penyaluran dana desa ke depan tepat sasaran sesuai peruntukan sehingga cita-cita pemerintah terkait pemerataan pembangunan bisa terwujud.
"Dana desa harus bisa dimanfaatkan seluruh kepala desa secara benar dan tepat sasaran. Saya minta sekali lagi DD harus dimanfaatkan dan harus tepat sasaran," katanya.
Penggunaan dana desa di Sultra khususnya pada kegiatan pendidikan ada pada sarana dan prasarana (sapras) serta non sapras.
"Pada sapras ada pada gedung sekolah TK atau PAUD sebanyak 1303 unit, sarana pendukung PAUD 184 unit dan perpustakaan tujuh unit dengan anggaran sekitar Rp63 miliar. Sementara non sapras ada intensif, bantuan operasional dan lain lain,” pungkasnya.
Baca juga: Wapres Ma'ruf Amin meminta data dana desa terus diperbarui
PJ Sekda Sultra, La Ode Ahmad P.Bolombo saat membuka rapat evaluasi program pembangunan desa tingkat provinsi Sultra juga mengunjungi stand BUMDES yang terpasang di lokasi tempat acara itu dilaksanakan.