Kendari (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara akan kembali melakukan reses terakhir tahun 2019 pada tanggal 20-25 November mendatang, dengan sebanyak 35 anggota dewan masing-masing dianggarkan Rp22 juta, selama enam hari kerja.
Anggota DPRD Kota Kendari, Sahabuddin menjelaskan, anggaran reses bagi setiap anggota dewan Rp22 juta selama enam hari kerja di daerah pemilihan (dapil) masing-masing anggota dewan.
"Kalau Rp22 juta kali 35 anggota dewan, maka jumlah anggaran reses sebanyak Rp770 juta," kata Sahabuddin, di Kendari, Selasa.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Kendari ini juga menjelaskan, dana Rp22 juta tersebut untuk mengakomodasi masyarakat yang akan hadir saat reses masing-masing anggota yang harus menghadirkan 400 orang.
"Rp22 juta itu sudah semua, termasuk makan minumnya. Jadi dalam reses nanti kami diwajibkan harus menghadirkan sekitar 400 orang karena dihitung," katanya lagi.
Ia juga mengungkapkan, selama reses anggota dewan tidak dibolehkan berkantor di gedung DPRD, karena diharuskan turun lapangan untuk mendengarkan keluhan masyarakat di dapil masing-masing serta menyerap aspirasi.
"Reses itu tidak ada aktivitas di dalam kantor, semua aktivitas dilakukan di luar kantor untuk bertemu masyarakat. Kami akan menampung apa yang menjadi keluhan masyarakat di dapilnya masing-masing," katanya lagi.
Anggota DPRD Kota Kendari, Sahabuddin menjelaskan, anggaran reses bagi setiap anggota dewan Rp22 juta selama enam hari kerja di daerah pemilihan (dapil) masing-masing anggota dewan.
"Kalau Rp22 juta kali 35 anggota dewan, maka jumlah anggaran reses sebanyak Rp770 juta," kata Sahabuddin, di Kendari, Selasa.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Kendari ini juga menjelaskan, dana Rp22 juta tersebut untuk mengakomodasi masyarakat yang akan hadir saat reses masing-masing anggota yang harus menghadirkan 400 orang.
"Rp22 juta itu sudah semua, termasuk makan minumnya. Jadi dalam reses nanti kami diwajibkan harus menghadirkan sekitar 400 orang karena dihitung," katanya lagi.
Ia juga mengungkapkan, selama reses anggota dewan tidak dibolehkan berkantor di gedung DPRD, karena diharuskan turun lapangan untuk mendengarkan keluhan masyarakat di dapil masing-masing serta menyerap aspirasi.
"Reses itu tidak ada aktivitas di dalam kantor, semua aktivitas dilakukan di luar kantor untuk bertemu masyarakat. Kami akan menampung apa yang menjadi keluhan masyarakat di dapilnya masing-masing," katanya lagi.