Kendari (ANTARA) - Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae menilai wilayah timur Indonesia yang didominasi kepulauan membutuhkan ketersediaan infrastruktur pelabuhan laut yang memadai untuk menunjang percepatan transaksi kebutuhan masyarakat setempat.
Ridwan Bae di Kendari, Senin, mengatakan pemerintah sudah memetakan potensi dan kebutuhan wilayah masyarakat bagi infrastruktur tersebut yang diselaraskan dengan agenda pembangunan nasional.
"Setiap daerah memiliki karakteristik, kebutuhan dan kendala sehingga pemerintah pusat dan pemerintah daerah bersinergi memetakan kebutuhan prioritas masing-masing daerah," kata Politisi Partai Golkar.
Ia memberikan contoh, Sulawesi Tenggara (Sultra) yang terdiri dari wilayah kepulauan, secara bertahap telah memprogramkan pembangunan dermaga dan pelabuhan untuk kelancaran transformasi barang dan orang dari suatu wilayah ke wilayah lainnya.
Sultra terbentuk dari pulau daratan besar, yakni Pulau Buton, Pulau Muna, Kepulauan Wakatobi, Pulau Kabaena dan Pulau Wawonii.
Pelabuhan penyeberangan yang sudah operasional menghubungkan antara Pulau Kabaena - Kota Bau Bau (Kabupaten Buton) - wilayah daratan Kendari, penyeberangan Amolengo (Kabupaten Konawe Selatan) - Labuan (Kabupaten Buton Utara), penyeberangan Pure (Muna Timur) - Laino (Kota Raha).
Selain itu, pelabuhan penyeberangan Lasalimu (Kabupaten Buton) - Wangi Wangi (Kabupaten Wakatobi), penyeberangan Tampo (Kabupaten Muna) - Torobulu (Kabupaten Konawe Selatan), dan pelabuhan penyeberangan Langara (Pulau Wawonii) - Kota Kendari.
Sedangkan pelabuhan penyeberangan feri antarprovinsi adalah Kolaka (Sultra) dengan Bajoe (Sulawesi Selatan).
"Masih ada titik potensial yang harus diprogramkan pembangunannya, baik sarana pelabuhan maupun jembatan yang menghubungkan antarwilayah," kata Ridwan yang juga Ketua DPD Golkar Sultra.
Ridwan Bae di Kendari, Senin, mengatakan pemerintah sudah memetakan potensi dan kebutuhan wilayah masyarakat bagi infrastruktur tersebut yang diselaraskan dengan agenda pembangunan nasional.
"Setiap daerah memiliki karakteristik, kebutuhan dan kendala sehingga pemerintah pusat dan pemerintah daerah bersinergi memetakan kebutuhan prioritas masing-masing daerah," kata Politisi Partai Golkar.
Ia memberikan contoh, Sulawesi Tenggara (Sultra) yang terdiri dari wilayah kepulauan, secara bertahap telah memprogramkan pembangunan dermaga dan pelabuhan untuk kelancaran transformasi barang dan orang dari suatu wilayah ke wilayah lainnya.
Sultra terbentuk dari pulau daratan besar, yakni Pulau Buton, Pulau Muna, Kepulauan Wakatobi, Pulau Kabaena dan Pulau Wawonii.
Pelabuhan penyeberangan yang sudah operasional menghubungkan antara Pulau Kabaena - Kota Bau Bau (Kabupaten Buton) - wilayah daratan Kendari, penyeberangan Amolengo (Kabupaten Konawe Selatan) - Labuan (Kabupaten Buton Utara), penyeberangan Pure (Muna Timur) - Laino (Kota Raha).
Selain itu, pelabuhan penyeberangan Lasalimu (Kabupaten Buton) - Wangi Wangi (Kabupaten Wakatobi), penyeberangan Tampo (Kabupaten Muna) - Torobulu (Kabupaten Konawe Selatan), dan pelabuhan penyeberangan Langara (Pulau Wawonii) - Kota Kendari.
Sedangkan pelabuhan penyeberangan feri antarprovinsi adalah Kolaka (Sultra) dengan Bajoe (Sulawesi Selatan).
"Masih ada titik potensial yang harus diprogramkan pembangunannya, baik sarana pelabuhan maupun jembatan yang menghubungkan antarwilayah," kata Ridwan yang juga Ketua DPD Golkar Sultra.