Wangiwangi (ANTARA) - Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sulawesi Tenggara (Sultra), menggelar Pengembangan dan Pendampingan pelaksanaan kelompok kerja (pokja) advokasi yang merupakan akselerasi program KKBPK bersama lintas sektor di Kabupaten Wakatobi 2019.

Kegiatan tersebut dibuka oleh Asisten I Pemda Wakatobi, La Kamalu, dihadiri Plt Kepala BKKBN Sultra, Jamaluddin, plt Direktur Pemberdayaan Ekonomi Keluarga BKKBN Pusat, Muh Ikbal, Sekdis Dalduk dan KB Wakatobi di Wangiwangi, Selasa.

Asisten I Pemda Wakatobi, La Kamalu, mengatakan program KKBPK menjadi salah satu perhatian khusus bagi pemerintah Wakatobi dalam menekan angka kelahiran dan meningkatkan kualitas SDM masyarakat.

"Wakatobi ini 97 persen wilayahnya adalah laut, hanya 3 persen daratan. Kalau tidak ditekan angka kelahiran maka ditakutkan ke depan lahan yang seharusnya untuk pertanian bisa jadi dialihfungsikan menjadi kawasan pemukiman," katanya.

Dikatakan, program KB nasional menjadikan sebagai program prioritas pembangunan Wakatobi yakni program pelayanan kontrasepsi dan pemberdayaan masyarakat.

"Hal ini sebagai bagian dari realisasi visi dan misi menjadi kabupaten maritim yang sejahtera dan berdaya saing, khususnya perhatian terhadap peningkatan kesejahteraan yang besar terhadap program KB di daerah ini," katanya.

Plt Kepala BKKBN Sultra, Jamaluddin, saat samnutan pada kegiatan Pengembangan dan Pendampingan pelaksanaan kelompok kerja (pokja) advokasi yang merupakan akselerasi program KKBPK bersama lintas sektor di Kab Wakatobi 2019 di Wangiwangi, Selasa. (Foto ANTARA/Suparman)

Plt Kepala BKKBN Sultra, Jamaluddin, mengatakan berbicara kesuksesan program KKBPK merupakan tugas atau kewenangan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

"Selain itu, berbicara kependudukan bukan hanya membahas tentang jumlah penduduk tetapi lebih pada kualitas penduduk, sehingga tercipta SDM yang berkualitas," katanya.

Menurutnya, BKKBN turut memperkuat pelaksanaan pembangunan kependudukan dengan upaya pengendalian kuantitas dan peningkatan kualitas penduduk serta mengarahkan persebaran penduduk.

"Diperlukan kemampuan yang memadai dari para pengelola program KKBPK, serta pemangku kepentingan yang terkait, agar mampu mengidentifikasi peluang dan mengembangkan strategi advokasi kepada para pengambil keputusan, guna mendapat dukungan politis berupa kebijakan/peraturan, dukungan dana sehingga masyarakat memahami dan melaksanakan program KKBPK dengan mudah, baik dan tepat," katanya.

Ketua panitia kegiatan, Agus Salim, melaporkan kegiatan yang berlangsung dua hari tersebut diikuti 30 orang peserta yang berasal dari mitra kerja dan stakeholder terkait di Kabupaten Wakatobi.

"Tujuan kegiatan ini untuk meningkatkan keterpaduan lintas sektor terkait dalam membangun dan melaksanakan program kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga di kabupaten Wakatobi," katanya.


Pewarta : Suparman
Editor : Hernawan Wahyudono
Copyright © ANTARA 2024