Kendari (ANTARA) - Partai Kebangkitan Bangsa (PBK) melakukan sekolah Legislator dan konsolidasi internal pada 36 kader PKB yang duduk sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Sulawesi Tenggara (Sultra).
Pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB, Abdul Malik Haramain mengatakan, sekolah legislator diperuntukkan kepada caleg terpilih untuk memperkuat ideologi, kompetensi, pengetahuan, dan kemampuan sebagai anggota DPRD.
"Jadi program ini sebetulnya ingin memperkuat ideologi, pengetahuan kompetensi, atau keahlian bagi anggota DPRD se-Indonesia termasuk di Sultra," kata Haramain, di Kendari, Jumat.
Haramain juga mengungkapkan, sekolah legislator tersebut baru pertama kali digagas saat di Muktamar lalu, namun PKB Sultra yang pertama kali melakukan kegiatan tersebut.
"Saya salut pada Sultra, yang saat ini sudah menjalankan itu, dan ini pertama di Indonesia yang melakukan sekolah legislator," katanya.
Haramain menjelaskan, dengan dilakukannya sekolah legislator, diharapkan semua anggota dewan di Sultra mampu memaksimalkan dan menjalankan fungsi-fungsi dewan. Baik fungsi legislasi, fungsi bajeting, dan fungsi pengawasan.
"Artinya kalau DPRD maksimal bekerja maka program-program kerakyatan, APBD untuk rakyat bisa maksimal, karena itu kita minta Anggota DPRD dari PKB semuanya, untuk megabdi untuk rakyat, petani, nelayan dengan kemampuan yang ada," ujarnya.
Di tempat yang sama, Wakil Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKB Sultra, Jaelani menjelaskan, sekolah legislator kedepanya akan dilakukan ke tingkat daerah, dimana Dewan Perwakilan Cabang (DPC) akan sebagai penyelenggara.
"Setelah disini, kegiatan ini kita harapkan berlanjut di tingkat DPC, di daerah masing-masing, dan kepada semua kader PKB untuk persiapan pemilu kedepan," jelas Jaelani.
Pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB, Abdul Malik Haramain mengatakan, sekolah legislator diperuntukkan kepada caleg terpilih untuk memperkuat ideologi, kompetensi, pengetahuan, dan kemampuan sebagai anggota DPRD.
"Jadi program ini sebetulnya ingin memperkuat ideologi, pengetahuan kompetensi, atau keahlian bagi anggota DPRD se-Indonesia termasuk di Sultra," kata Haramain, di Kendari, Jumat.
Haramain juga mengungkapkan, sekolah legislator tersebut baru pertama kali digagas saat di Muktamar lalu, namun PKB Sultra yang pertama kali melakukan kegiatan tersebut.
"Saya salut pada Sultra, yang saat ini sudah menjalankan itu, dan ini pertama di Indonesia yang melakukan sekolah legislator," katanya.
Haramain menjelaskan, dengan dilakukannya sekolah legislator, diharapkan semua anggota dewan di Sultra mampu memaksimalkan dan menjalankan fungsi-fungsi dewan. Baik fungsi legislasi, fungsi bajeting, dan fungsi pengawasan.
"Artinya kalau DPRD maksimal bekerja maka program-program kerakyatan, APBD untuk rakyat bisa maksimal, karena itu kita minta Anggota DPRD dari PKB semuanya, untuk megabdi untuk rakyat, petani, nelayan dengan kemampuan yang ada," ujarnya.
Di tempat yang sama, Wakil Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKB Sultra, Jaelani menjelaskan, sekolah legislator kedepanya akan dilakukan ke tingkat daerah, dimana Dewan Perwakilan Cabang (DPC) akan sebagai penyelenggara.
"Setelah disini, kegiatan ini kita harapkan berlanjut di tingkat DPC, di daerah masing-masing, dan kepada semua kader PKB untuk persiapan pemilu kedepan," jelas Jaelani.