Baubau (ANTARA) - Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Unit V Wakonti Kota Baubau, Sulawesi Tenggara, meminta muatan kayu yang masuk di Pelabuhan Murhum daerah itu dibongkar pada jam kerja atau siang hari karena petugas kehutanan tidak berjaga selama 24 jam di pelabuhan.
"Jadi kadang-kadang mereka bongkar pada malam hari. Makanya saya arahkan kalau bisa pengusaha bongkar muat pada saat jam kerja, karena ada juga dokumen yang masuk tanpa sepengetahuan kami walaupun ada petugas kami di sana (pelabuhan)," ujar Kepala KPH Unit V Wakonti Baubau, La Ode Rahmat Salim di Baubau, Selasa.
Sebelumnya terjadi unjuk rasa massa aksi oleh massa yang menamakan diri Mahasiswa Pemuda Kepton yang menyatakan ada indikasi terdapat kayu di pelabuhan memiliki nota angkutan padahal kayu yang diambil di hutan negara.
"Apakah kayu itu dari kebun rakyat atau hutan negara, yang tahu adalah yang punya kewenangan di lokasi asal atau pengambilan kayu itu. Kami tidak tahu kalau kayu dari Buton Utara itu berasal dari kebun hak milik atau hutan negara," katanya.
Menurutnya, selama kayu nota angkutan dilengkapi sertifikat, pihaknya menganggap sudah sesuai aturan. Persoalan benar atau tidaknya kayu tersebut diperoleh dari hutan negara atau tidak, bukan kewenangan pihaknya.
Baca juga: Anak tukang kayu jadi lulusan terbaik UHO
"Tapi kalau pun ada indikasi seperti itu, nanti harus ahli yang bisa melacak atau memeriksa. Dan kemudian tidak bisa juga langsung pidana, ada administrasi," ujarnya.
Dijelaskannya, kayu yang menggunakan nota angkutan ditebang dari kebun rakyat dibuktikan dengan sertifikat. Kemudian, kayu dari hutan negara menggunakan dokumen online rata-rata dari industri yang langsung masuk ke Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Olahan (TPTKO).
"Sebenarnya dari sisi kerugian yang rugi adalah daerah penghasil atau asal kayu. Kota Baubau ini tidak ada kerugian," ujarnya.
Terkait adanya aktifitas bongkar muatan kayu di pelabuhan, kata Rahmat, sebenarnya berdasarkan aturan tidak diperbolehkan. Hal itu karena timbul keluhan dari pengusaha yang belum siap.
"Kita kan di satu sisi berupaya bagaimana iklim usaha di Baubau ini bagus, di sisi lain juga aturan harus dipatuhi, sehingga kami mencoba koordinasikan," tandas Rahmat, didampingi salah seorang Polhut, La Ode Asrin.
Baca juga: UPP Baubau pastikan kayu masuk pelabuhan miliki dokumen
Baca juga: Khasiat kayu manis bagi pasien diabetes tipe 2
"Jadi kadang-kadang mereka bongkar pada malam hari. Makanya saya arahkan kalau bisa pengusaha bongkar muat pada saat jam kerja, karena ada juga dokumen yang masuk tanpa sepengetahuan kami walaupun ada petugas kami di sana (pelabuhan)," ujar Kepala KPH Unit V Wakonti Baubau, La Ode Rahmat Salim di Baubau, Selasa.
Sebelumnya terjadi unjuk rasa massa aksi oleh massa yang menamakan diri Mahasiswa Pemuda Kepton yang menyatakan ada indikasi terdapat kayu di pelabuhan memiliki nota angkutan padahal kayu yang diambil di hutan negara.
"Apakah kayu itu dari kebun rakyat atau hutan negara, yang tahu adalah yang punya kewenangan di lokasi asal atau pengambilan kayu itu. Kami tidak tahu kalau kayu dari Buton Utara itu berasal dari kebun hak milik atau hutan negara," katanya.
Menurutnya, selama kayu nota angkutan dilengkapi sertifikat, pihaknya menganggap sudah sesuai aturan. Persoalan benar atau tidaknya kayu tersebut diperoleh dari hutan negara atau tidak, bukan kewenangan pihaknya.
Baca juga: Anak tukang kayu jadi lulusan terbaik UHO
"Tapi kalau pun ada indikasi seperti itu, nanti harus ahli yang bisa melacak atau memeriksa. Dan kemudian tidak bisa juga langsung pidana, ada administrasi," ujarnya.
Dijelaskannya, kayu yang menggunakan nota angkutan ditebang dari kebun rakyat dibuktikan dengan sertifikat. Kemudian, kayu dari hutan negara menggunakan dokumen online rata-rata dari industri yang langsung masuk ke Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Olahan (TPTKO).
"Sebenarnya dari sisi kerugian yang rugi adalah daerah penghasil atau asal kayu. Kota Baubau ini tidak ada kerugian," ujarnya.
Terkait adanya aktifitas bongkar muatan kayu di pelabuhan, kata Rahmat, sebenarnya berdasarkan aturan tidak diperbolehkan. Hal itu karena timbul keluhan dari pengusaha yang belum siap.
"Kita kan di satu sisi berupaya bagaimana iklim usaha di Baubau ini bagus, di sisi lain juga aturan harus dipatuhi, sehingga kami mencoba koordinasikan," tandas Rahmat, didampingi salah seorang Polhut, La Ode Asrin.
Baca juga: UPP Baubau pastikan kayu masuk pelabuhan miliki dokumen
Baca juga: Khasiat kayu manis bagi pasien diabetes tipe 2