Kendari (ANTARA) - Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi menginstruksikan kepada seluruh Organiasi Perangkat Daerah (OPD) setempat untuk mengoptimalkan sisa waktu yang ada, guna melakukan berbagai kerja dengan cepat, baik, dan benar agar alokasi anggaran yang tersedia pada APBD Perubahan 2019 (APBD-P) dapat terserap secara optimal, tepat waktu dan tepat sasaran.
"Hal ini perlu kami tekankan, supaya pencapaian kinerja pembangunan daerah dapat berjalan dengan target yang telah ditetapkan," ujar Ali Mazi saat menyampaikan sambutan pada acara penandatangan persetujuan bersama APBD-P 2019 di gedung utama DPRD Sultra di Kendari, Senin.
Menurut Ali Mazi, yang lebih penting adalah, setiap anggaran yang dibelanjakan melalui APBD-P, harus dapat dipertanggungjawabkan, baik secara administratif maupun kepada masyarakat.
"Pertanggungjawaban administratif terkait tata kelola keuangan secara baik dan benar. Sementara pertanggungjawaban kepada masyarakat terkait dengan berbagai kegiatan yang dilaksanakan,” imbuhnya.
Ali Mazi pun menambahkan, seluruh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan OPD setelah APBD-P 2019 ditetapkan untuk segera merampungkan penyusunan APBD tahun anggaran 2020.
Untuk diketahui, APBD-P tahun anggaran 2019, telah disepakati oleh DPRD dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) melalui sidang paripurna DPRD Sultra yang dipimpin Ketua DPRD Sultra Abdurrahman Saleh dan dihadiri tiga wakil ketua DPRD Sultra.
Gubernur Ali Mazi mengatakan, dokumen APBD-P hasil kesepakatan tersebut selanjutnya akan disampaikan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), untuk dievaluasi.
Penandatangan persetuan bersama terkait perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi (APBD-P) 2019 antara Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi dengan
Ketua DPRD Sultra Abdurahman Saleh disetujui dimana target PAD APBD-P tahun 2019 dari anggaran semula Rp4,029 triliun, setelah melalui beberapa asumsi dasar maka berubah menjadi Rp4,131 triliun atau sebesar Rp102,209 miliar atau naik sebesar 2,54 persen.
"Hal ini perlu kami tekankan, supaya pencapaian kinerja pembangunan daerah dapat berjalan dengan target yang telah ditetapkan," ujar Ali Mazi saat menyampaikan sambutan pada acara penandatangan persetujuan bersama APBD-P 2019 di gedung utama DPRD Sultra di Kendari, Senin.
Menurut Ali Mazi, yang lebih penting adalah, setiap anggaran yang dibelanjakan melalui APBD-P, harus dapat dipertanggungjawabkan, baik secara administratif maupun kepada masyarakat.
"Pertanggungjawaban administratif terkait tata kelola keuangan secara baik dan benar. Sementara pertanggungjawaban kepada masyarakat terkait dengan berbagai kegiatan yang dilaksanakan,” imbuhnya.
Ali Mazi pun menambahkan, seluruh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan OPD setelah APBD-P 2019 ditetapkan untuk segera merampungkan penyusunan APBD tahun anggaran 2020.
Untuk diketahui, APBD-P tahun anggaran 2019, telah disepakati oleh DPRD dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) melalui sidang paripurna DPRD Sultra yang dipimpin Ketua DPRD Sultra Abdurrahman Saleh dan dihadiri tiga wakil ketua DPRD Sultra.
Gubernur Ali Mazi mengatakan, dokumen APBD-P hasil kesepakatan tersebut selanjutnya akan disampaikan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), untuk dievaluasi.
Penandatangan persetuan bersama terkait perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi (APBD-P) 2019 antara Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi dengan
Ketua DPRD Sultra Abdurahman Saleh disetujui dimana target PAD APBD-P tahun 2019 dari anggaran semula Rp4,029 triliun, setelah melalui beberapa asumsi dasar maka berubah menjadi Rp4,131 triliun atau sebesar Rp102,209 miliar atau naik sebesar 2,54 persen.