Kendari (ANTARA) - Dalam upaya mewujudkan kawasan kota tanpa kumuh, sebanyak 11 kelurahan di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra), mendapat bantuan pemerintah melalui program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku).
Koordinator program Kotaku di Kendari, Ari Sandi mengatakan, 11 kelurahan yang mendapatkan bantuan yaitu Kelurahan Mata, Kendari Caddi, Jati Mekar, Sanua, Benu-benua, Watu-watu, Mataiwoi, Anggoeya, Lapulu, Talia dan Kelurahan Korumba.
"Lewat program ini Kota Kendari mendapat porsi anggaran Rp12 miliar dari pemerintah pusat untuk menata permukiman kumuh tahun ini yang akan mulai direalisasikan paling lambat akhir Agustus 2019," kata Ari Sandi, di Kendari, Kamis.
Setiap Kelurahan, lanjut Ari Sandi, akan mendapatkan anggaran bervariasi dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menata kawasan kumuh.
"Setiap Kelurahan bervariasi ada yang dapat Rp2 miliar dan Rp500 juta, sesuai dengan usulan perencanaan dan luasan kumuh yang ada di setiap kelurahan," jelas Ari Sandi.
"Luas kawasan kumuh dari 11 Kelurahan tersebut sekitar 92 hektare, sementara secara keseluruhan kawasan kumuh di Kota Kendari berdasarkan SK Walikota 2016 dari 65 Kelurahan yang ada di Kota Kendari, 53 diantaranya termasuk dalam kategori kawasan kumuh dengan total kawasan kumuh mencapai 497,27 hektare, lewat program ini kawasan kumus bisa dituntaskan," tambahnya.
Arisandi juga mengungkapkan, tujuh indikator menentukan kumuh atau tidaknya suatu wilayah, diantaranya kondisi gedung atau bangunannya, jalan lingkungan, drainase lingkungan, air limbah, air bersih atau air minum, tata kelola persampahan serta pengamanan bahaya kebakaran.
"Kita punya target seluruh Kota Kendari nol kawasan kumuh sehingga kita butuh kolaborasi untuk menuntaskan ini karena ini masalah kita semua," tambah Arisandi.
Menurutnya banyaknya kawasan kumuh di wilayah Kota Kendari disebabkan banyaknya masyarakat urbanisasi di Kota Kendari diikuti belum optimalnya penyedia perumahan bagi penduduk dan bagi pendatang.
Koordinator program Kotaku di Kendari, Ari Sandi mengatakan, 11 kelurahan yang mendapatkan bantuan yaitu Kelurahan Mata, Kendari Caddi, Jati Mekar, Sanua, Benu-benua, Watu-watu, Mataiwoi, Anggoeya, Lapulu, Talia dan Kelurahan Korumba.
"Lewat program ini Kota Kendari mendapat porsi anggaran Rp12 miliar dari pemerintah pusat untuk menata permukiman kumuh tahun ini yang akan mulai direalisasikan paling lambat akhir Agustus 2019," kata Ari Sandi, di Kendari, Kamis.
Setiap Kelurahan, lanjut Ari Sandi, akan mendapatkan anggaran bervariasi dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menata kawasan kumuh.
"Setiap Kelurahan bervariasi ada yang dapat Rp2 miliar dan Rp500 juta, sesuai dengan usulan perencanaan dan luasan kumuh yang ada di setiap kelurahan," jelas Ari Sandi.
"Luas kawasan kumuh dari 11 Kelurahan tersebut sekitar 92 hektare, sementara secara keseluruhan kawasan kumuh di Kota Kendari berdasarkan SK Walikota 2016 dari 65 Kelurahan yang ada di Kota Kendari, 53 diantaranya termasuk dalam kategori kawasan kumuh dengan total kawasan kumuh mencapai 497,27 hektare, lewat program ini kawasan kumus bisa dituntaskan," tambahnya.
Arisandi juga mengungkapkan, tujuh indikator menentukan kumuh atau tidaknya suatu wilayah, diantaranya kondisi gedung atau bangunannya, jalan lingkungan, drainase lingkungan, air limbah, air bersih atau air minum, tata kelola persampahan serta pengamanan bahaya kebakaran.
"Kita punya target seluruh Kota Kendari nol kawasan kumuh sehingga kita butuh kolaborasi untuk menuntaskan ini karena ini masalah kita semua," tambah Arisandi.
Menurutnya banyaknya kawasan kumuh di wilayah Kota Kendari disebabkan banyaknya masyarakat urbanisasi di Kota Kendari diikuti belum optimalnya penyedia perumahan bagi penduduk dan bagi pendatang.