Kendari (ANTARA) - Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Sulawesi Tenggara 2018 mencapai angka 74,32 dalam skala 0 samapai 100. Angka ini mengalami peningkatan dibanding dengan angka IDI Sulawesi Tenggara di tahun 2017 yang sebesar 68,51.
Kepala Bidang Statistik Sosial Badan Pusat Statistik (BPS) Sultra, Dani Jaelani di Kendari, Senin mengungkapkan capaian kinerja demokrasi Sulawesi Tenggara tersebut masih berada pada kategori "sedang".
"Klasifikai tingkat demokrasi dikelompokkan menjadi tiga kategori yakni 'baik' (indeks 80-100) kategori sedang (indeks 60-80) dan kategori 'buruk' (indeksnya kurang dari 60 ke bawah)," ujar Dani.
Menurut Dani Jaelani, IDI adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi tersebut yaitu Kebebasan Sipil (Civil Liberty), Hak-Hak Politik (Political Rights), dan Lembaga Demokrasi (Institution of Democracy).
Ia mengatakan, metodologi penghitungan IDI menggunakan emat sumber data yaitu review surat kabar lokal, review dokumen (Perda, Pergub, dll), Focus Group Discussion (FGD), dan ke empat wawancara mendalam.
Perubahan angka IDI Sulawesi Tenggara dari 2017-2018 dipengaruhi oleh tiga aspek demokrasi yakni pertama Kebebasan Sipil yang naik 2,11 poin dari 77,66 menjadi 79,77), kedua mengenai Hak-Hak Politik yang naik 7,10 poin dari 60,49 menjadi 67,59 dan aspek ketiga Lembaga Demokrasi yang naik 8,42 poin dari 69,74 menjadi 78,16.
Lebih jauh Dani Jaelani mengatakan, capaian IDI Sultra dari tahun 2009 hingga 2018 mengalami fluktuasi. Pada awal mulai dihitung tahun 2009, capaian IDI Sultra sebesar 64,29, Pada tahun 2010 hingga tahun 2013, kondisi demokrasi di Sultra dikategorikan buruk, namun sejalan waktu, mulai tahun 2014 situasi deokrasi di Sultra terus mengalami perubahan ke arah yang lebih baikhingga mencapai momen tertingginya pada 2018 dengan ninali indeks demokrasu sebesar 74,32.
"Terjadinya fluktuasi IDI adalah cerminan situasi dinamika demokrasi yang tidak hanya terkaji di Provinsi Sulawsi Tenggara tapi hampir diseluruh provinsi di di Indonesia," tutur Dani Jaelani saat penyampaina rilis terkait pertumbuhan ekonomi Sultra triwulan II 2019 dan rilis Indeks Tendensi Konsumen di kantor BPS Sultra, Senin.
Kepala Bidang Statistik Sosial Badan Pusat Statistik (BPS) Sultra, Dani Jaelani di Kendari, Senin mengungkapkan capaian kinerja demokrasi Sulawesi Tenggara tersebut masih berada pada kategori "sedang".
"Klasifikai tingkat demokrasi dikelompokkan menjadi tiga kategori yakni 'baik' (indeks 80-100) kategori sedang (indeks 60-80) dan kategori 'buruk' (indeksnya kurang dari 60 ke bawah)," ujar Dani.
Menurut Dani Jaelani, IDI adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi tersebut yaitu Kebebasan Sipil (Civil Liberty), Hak-Hak Politik (Political Rights), dan Lembaga Demokrasi (Institution of Democracy).
Ia mengatakan, metodologi penghitungan IDI menggunakan emat sumber data yaitu review surat kabar lokal, review dokumen (Perda, Pergub, dll), Focus Group Discussion (FGD), dan ke empat wawancara mendalam.
Perubahan angka IDI Sulawesi Tenggara dari 2017-2018 dipengaruhi oleh tiga aspek demokrasi yakni pertama Kebebasan Sipil yang naik 2,11 poin dari 77,66 menjadi 79,77), kedua mengenai Hak-Hak Politik yang naik 7,10 poin dari 60,49 menjadi 67,59 dan aspek ketiga Lembaga Demokrasi yang naik 8,42 poin dari 69,74 menjadi 78,16.
Lebih jauh Dani Jaelani mengatakan, capaian IDI Sultra dari tahun 2009 hingga 2018 mengalami fluktuasi. Pada awal mulai dihitung tahun 2009, capaian IDI Sultra sebesar 64,29, Pada tahun 2010 hingga tahun 2013, kondisi demokrasi di Sultra dikategorikan buruk, namun sejalan waktu, mulai tahun 2014 situasi deokrasi di Sultra terus mengalami perubahan ke arah yang lebih baikhingga mencapai momen tertingginya pada 2018 dengan ninali indeks demokrasu sebesar 74,32.
"Terjadinya fluktuasi IDI adalah cerminan situasi dinamika demokrasi yang tidak hanya terkaji di Provinsi Sulawsi Tenggara tapi hampir diseluruh provinsi di di Indonesia," tutur Dani Jaelani saat penyampaina rilis terkait pertumbuhan ekonomi Sultra triwulan II 2019 dan rilis Indeks Tendensi Konsumen di kantor BPS Sultra, Senin.