Banjarmasin (ANTARA) - Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Pusat, Hasto Wardoyo berjanji akan memperjuangkan untuk meningkatkan status para tenaga penyuluh non PNS agar diterima melalui jalur rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).
"Saya sudah memikirkan caranya, agar para tenaga penyuluh kita yang non PNS bisa menjadi prioritas dalam rekrutmen P3K," kata Hasto Wardoyo, pada acara Tatap muka IPeKB Indonesia dengan kepala BKKBN dan pejabat madya BKKBN dirangkaikan dengan konsolidasi DPP IPeKB di Aula Kantor Perwakilan BKKBN Kalimantan Selatan di Banjarmasin, Jumat.
Kegiatan itu merupakan rangkaian dari Peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke 26 tahun 2019 yang diselenggarakan di Banjarbaru Kalimantan Selatan.
Pernyataan Hasto Wardoyo tersebut setelah mendengar dari keluhan dan curhatan pengurus ikatan penyuluh KB (IPeKB) beberapa provinsi di Indonesia yang diberikan kesempatan untuk berbicara pada kesempatan itu.
"Kalau rekrutmen P3K ini tidak diintervensi, maka saya khawatir bukan penyuluh non ASN kita yang akan diterima, tetapi orang lain sehingga saya sedang memikirkan agar rekrutmen P3K khusus tenaga penyuluh ada kriteria atau perlakuan khusus sehingga semua penyuluh kita yang non PNS memiliki peluang besar untuk bisa terakomodir," katanya.
Hasto Wardoyo mengapresiasi semangat para tenaga penyuluh yang ada di lapangan baik yang PNS maupun non PNS yang menjadi ujung tombak keberhasilan program KKB0K di lapangan, meskipun dengan kondisi jumlah tenaga yang terbatas tidak sebanding dengan jumlah penduduk atau keluarga yang didampingi, termasuk luasnya wilayah yang dijangkau.
Sebelumnya, penyuluh KB yang merupakan pengurus di IPeKB Sultra, Tuti Suwarningsih, dalam kesempatan itu menyampaikan kepada kepala BKKBN Pusat agar jika ada penambahan penyuluh KB (PKB) supaya bisa memperhatikan penyuluh lapangan KB atau PLKB honorer yang sudah lama mengabdi untuk bisa diberikan kesempatan diangkat menjadi CPNS dari jalur P3K.
"Sebagai penyuluh KB yang ada di wilayah kepulauan seperti Wakatobi, saya berharap agar BKKBN Pusat mengakomodir kebutuhan alat transportasi di wilayah kepulauan seperti pengadaan speed KB. Juga untuk kebutuhan SDM di wilayah kerja, minimnya jumlah PKB yang ada saat ini supaya diperhatikan untuk penambahan tenaga PKB," kata penyuluh KB asal Wakatobi Sultra ini.
Hal senada juga disampaikan ketua IPeKB Papua, Bunda Ruts, bahwa tenaga penyuluh di wilayahnya sangat minim dan tidak sebanding dengan luas wilayah yang menjadi jangkauannya.
"Bayangkan, saya seorang diri melayani 50 desa, tiga distrik di wilayah Kabupaten Biak Nunfor. Saya harap sebelum saya pensiun ada tenaga PKB di daerah saya yang PNS dan bisa melanjutkan kerja-kerja dan semangat saya," katanya.
Sementara itu, Ale, yang merupakan tenaga penyuluh non PNS asal Samarinda mengaku datang menghadiri kegiatan itu dengan biaya hasil patungan dari rekan-rekannya sesama penyuluh non PNS.
"Mereka mengutus saya untuk menyuarakan agar kalau ada pengangkatan PNS ataupun rekrutmen P3K, kami bisa diperhatikan atau diakomodir. Ini demi menghargai kami dan memperhatikan kesejahteraan kami karena ada teman yang hanya diupah Rp500 ribu sebulan dan dibayar sekali dalam enam bulan," katanya.
Demikian halnya, Desak dari bari dan Atun dari Banjarbaru juga menyampaikan hal yang sama akan kurangnya tenaga penyuluh di lapangan sehingga berharap pemerintah pusat bisa melalukan penambahan penyuluh dengan memprioritaskan tenaga non ASN diangkat melalui jalur P3K.
"Saya sudah memikirkan caranya, agar para tenaga penyuluh kita yang non PNS bisa menjadi prioritas dalam rekrutmen P3K," kata Hasto Wardoyo, pada acara Tatap muka IPeKB Indonesia dengan kepala BKKBN dan pejabat madya BKKBN dirangkaikan dengan konsolidasi DPP IPeKB di Aula Kantor Perwakilan BKKBN Kalimantan Selatan di Banjarmasin, Jumat.
Kegiatan itu merupakan rangkaian dari Peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke 26 tahun 2019 yang diselenggarakan di Banjarbaru Kalimantan Selatan.
Pernyataan Hasto Wardoyo tersebut setelah mendengar dari keluhan dan curhatan pengurus ikatan penyuluh KB (IPeKB) beberapa provinsi di Indonesia yang diberikan kesempatan untuk berbicara pada kesempatan itu.
"Kalau rekrutmen P3K ini tidak diintervensi, maka saya khawatir bukan penyuluh non ASN kita yang akan diterima, tetapi orang lain sehingga saya sedang memikirkan agar rekrutmen P3K khusus tenaga penyuluh ada kriteria atau perlakuan khusus sehingga semua penyuluh kita yang non PNS memiliki peluang besar untuk bisa terakomodir," katanya.
Hasto Wardoyo mengapresiasi semangat para tenaga penyuluh yang ada di lapangan baik yang PNS maupun non PNS yang menjadi ujung tombak keberhasilan program KKB0K di lapangan, meskipun dengan kondisi jumlah tenaga yang terbatas tidak sebanding dengan jumlah penduduk atau keluarga yang didampingi, termasuk luasnya wilayah yang dijangkau.
Sebelumnya, penyuluh KB yang merupakan pengurus di IPeKB Sultra, Tuti Suwarningsih, dalam kesempatan itu menyampaikan kepada kepala BKKBN Pusat agar jika ada penambahan penyuluh KB (PKB) supaya bisa memperhatikan penyuluh lapangan KB atau PLKB honorer yang sudah lama mengabdi untuk bisa diberikan kesempatan diangkat menjadi CPNS dari jalur P3K.
"Sebagai penyuluh KB yang ada di wilayah kepulauan seperti Wakatobi, saya berharap agar BKKBN Pusat mengakomodir kebutuhan alat transportasi di wilayah kepulauan seperti pengadaan speed KB. Juga untuk kebutuhan SDM di wilayah kerja, minimnya jumlah PKB yang ada saat ini supaya diperhatikan untuk penambahan tenaga PKB," kata penyuluh KB asal Wakatobi Sultra ini.
Hal senada juga disampaikan ketua IPeKB Papua, Bunda Ruts, bahwa tenaga penyuluh di wilayahnya sangat minim dan tidak sebanding dengan luas wilayah yang menjadi jangkauannya.
"Bayangkan, saya seorang diri melayani 50 desa, tiga distrik di wilayah Kabupaten Biak Nunfor. Saya harap sebelum saya pensiun ada tenaga PKB di daerah saya yang PNS dan bisa melanjutkan kerja-kerja dan semangat saya," katanya.
Sementara itu, Ale, yang merupakan tenaga penyuluh non PNS asal Samarinda mengaku datang menghadiri kegiatan itu dengan biaya hasil patungan dari rekan-rekannya sesama penyuluh non PNS.
"Mereka mengutus saya untuk menyuarakan agar kalau ada pengangkatan PNS ataupun rekrutmen P3K, kami bisa diperhatikan atau diakomodir. Ini demi menghargai kami dan memperhatikan kesejahteraan kami karena ada teman yang hanya diupah Rp500 ribu sebulan dan dibayar sekali dalam enam bulan," katanya.
Demikian halnya, Desak dari bari dan Atun dari Banjarbaru juga menyampaikan hal yang sama akan kurangnya tenaga penyuluh di lapangan sehingga berharap pemerintah pusat bisa melalukan penambahan penyuluh dengan memprioritaskan tenaga non ASN diangkat melalui jalur P3K.