Kendari (ANTARA) - Badan Kependudukan dan Keluarga berencana Nasional (BKKBN) provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), menggelar Orientasi Pengelolaan Pencatatan dan Pelaporan Program kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga (KKBPK) tingkat provinsi, bertempat di Kendari, Kamis.
Kegiatan itu dibuka oleh Plt Kepala Perwakilan BKKBN Prov Sultra, Mustakim, di Hadiri oleh para Eselon III dan IV BKKBN Provinsi Sultra.
Sedangkan peserta kegiatan yaitu para Kabid Pengendalian Penduduk dan Kasi data dan informasi dinas PP dan KB se Sultra, dan lama kegiatan dilaksanakan sampai 3 Mei 2019.
"Tujuan pelaksanaan kegiatan ini untuk meningkatkan pengetahuan sistem pencatatan dan pelaporan data bagi para pengelola program di seluruh kab/kota se Sultra," kata Mustakim.
Dikatakan, beberapa hal yang mendapat perhatian semua pihak khususnya dan pengelola data dan informasi di provinsi maupun di Kabupaten/Kota, diantaranya menyikapi Era Revolusi Industri 4.0
"Kemudian peran advokasi dan KIE terhadap peran dan fungsi keluarga harus lebih ditingkatkan dengan di dukung oleh data informasi akurat dan aktual yang menjadi kunci penentu keberhasilan program KKBPK melalui strategi Advokasi dan KIE," katanya.
Ia juga meminta jadikan Basis Data Keluarga Indonesia sebagai peta kerja dan data operasional di lini lapangan.
"Sehingga dengan data yang terencana semua akan menjadi mudah dan dimanfaatkan pemerintah daerah dalam memperkuat program KKBPK dan program pembangunan Iainnya dengan dukungan APBD Kabupaten/Kota dalam upaya peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup manusia," katanya.
Kegiatan itu dibuka oleh Plt Kepala Perwakilan BKKBN Prov Sultra, Mustakim, di Hadiri oleh para Eselon III dan IV BKKBN Provinsi Sultra.
Sedangkan peserta kegiatan yaitu para Kabid Pengendalian Penduduk dan Kasi data dan informasi dinas PP dan KB se Sultra, dan lama kegiatan dilaksanakan sampai 3 Mei 2019.
"Tujuan pelaksanaan kegiatan ini untuk meningkatkan pengetahuan sistem pencatatan dan pelaporan data bagi para pengelola program di seluruh kab/kota se Sultra," kata Mustakim.
Dikatakan, beberapa hal yang mendapat perhatian semua pihak khususnya dan pengelola data dan informasi di provinsi maupun di Kabupaten/Kota, diantaranya menyikapi Era Revolusi Industri 4.0
"Kemudian peran advokasi dan KIE terhadap peran dan fungsi keluarga harus lebih ditingkatkan dengan di dukung oleh data informasi akurat dan aktual yang menjadi kunci penentu keberhasilan program KKBPK melalui strategi Advokasi dan KIE," katanya.
Ia juga meminta jadikan Basis Data Keluarga Indonesia sebagai peta kerja dan data operasional di lini lapangan.
"Sehingga dengan data yang terencana semua akan menjadi mudah dan dimanfaatkan pemerintah daerah dalam memperkuat program KKBPK dan program pembangunan Iainnya dengan dukungan APBD Kabupaten/Kota dalam upaya peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup manusia," katanya.