Kendari (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) akan memperluas partisipasi masyarakat melalui berbagai program aksi untuk mensukseskan program Kampung KB di daerah itu.
"Pelaksanaan dan implementasi tujuan Kampung KB di lapangan selama ini masih terkendala seperti kurangnya partisipasi dan koordinasi. BKKBN atau OPD-KB masih berjalan sendiri, keterlibatan dinas dan badan perlu ditingkatkan karena Kampung KB menjadi milik bersama," kata Wakil Gubernur Sultra, Lukman Abunawas, saat membuka Rakerda BKKBN Sultra 2019 di Kendari, Kamis.
Oleh karena itu, pihaknya akan memerintahkan organisasi perangkat daerah terkait untuk memperluas dan mengisi cakupan/jangkauan kegiatan Kampung KB yang melibatkan masyarakat dan pihak terkait lainnya.
"Dukungan mitra kerja stakeholders dan lintas sektor harus dapat di integrasikan di Kampung KB. Kampung KB bukan hanya milik BKKBN dan Dinas Pengendalian Penduduk Kabupaten/Kota tetapi milik seluruh lintas sektor," katanya.
Lintas sektor kata Lukman, ikut bertanggung jawab terhadap keberhasilan Kampung KB, banyak kegiatan dari setiap OPD baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota yang dapat diarahkan di Kampung KB.
"Program-program berbasis desa di berbagai dinas dan badan terkait, berpotensi disinergikan dengan Kampung Keluarga Berencana," katanya.
Dengan keterlibatan semua lintas sektor kata dia, diharapkan kampung KB menjadi benar-benar menjadi Kampung Berdaya, dan menjadi Kampung Kegiatan Bersama.
Selain itu, pemerintah provinsi juga mendorong pemerintah daerah kabupaten kota untuk meningkatkan sosialisasi dan edukasi keluarga berencana serta menjadikan keluarga berencana sebagai program prioritas di tiap kota atau kabupaten.
"Diperlukan penguatan sinergitas, komitmen, dan kerjasama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan mitra kerja di seluruh tingkatan wilayah dalam upaya pencapaian sasaran strategis," ujarnya.
Menurut Lukman, untuk menjaga kelangsungan pertumbuhan ekonomi, investasi pada keluarga berencana adalah mutlak, sekali lagi investasi pada keluarga berencana adalah mutlak.
"Pertumbuhan ekonomi tanpa intervensi partumbuhan penduduk hanya lah pekerjaan sia-sia, karena semakin banyak pendapatan tetapi semakin banyak manusia yang mengkonsumsi," katanya.
Terlebih lagi di era sekarang, persoalan pengendalian penduduk bukan hanya berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berkaitan erat dalam menyongsong era revolusi industri 4.0.
"Di era ini sangat dimungkinkan peran manusia sedikit tergeser oleh peran mesin dan robot. Ada 2 hal yang perlu kita perhatikan di era ini, pertama, pertumbuhan
penduduk terus kita upayakan seimbang dengan terus menekan angka kelahiran hingga mencapai 2,1," katanya.
Logikanya kata Lukman, jika terlalu banyak yang dilahirkan sementara belum siap menghadapi hadirnya mesin- mesin dan robot-robot, maka dikhawatirkan penduduk nantinya hanya akan menjadi penonton, pengangguran akan semakin banyak.
Kedua kata dia, kualitas penduduk yang pertumbuhannya sudah seimbang tersebut perlu di tingkatkan, agar mereka mampu mengendalikan mesin dan robot-robot industri, atau setidaknya dapat menyesuaikan diri dengan budaya baru di era revolusi industri 4.0 tersebut.
"Pelaksanaan dan implementasi tujuan Kampung KB di lapangan selama ini masih terkendala seperti kurangnya partisipasi dan koordinasi. BKKBN atau OPD-KB masih berjalan sendiri, keterlibatan dinas dan badan perlu ditingkatkan karena Kampung KB menjadi milik bersama," kata Wakil Gubernur Sultra, Lukman Abunawas, saat membuka Rakerda BKKBN Sultra 2019 di Kendari, Kamis.
Oleh karena itu, pihaknya akan memerintahkan organisasi perangkat daerah terkait untuk memperluas dan mengisi cakupan/jangkauan kegiatan Kampung KB yang melibatkan masyarakat dan pihak terkait lainnya.
"Dukungan mitra kerja stakeholders dan lintas sektor harus dapat di integrasikan di Kampung KB. Kampung KB bukan hanya milik BKKBN dan Dinas Pengendalian Penduduk Kabupaten/Kota tetapi milik seluruh lintas sektor," katanya.
Lintas sektor kata Lukman, ikut bertanggung jawab terhadap keberhasilan Kampung KB, banyak kegiatan dari setiap OPD baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota yang dapat diarahkan di Kampung KB.
"Program-program berbasis desa di berbagai dinas dan badan terkait, berpotensi disinergikan dengan Kampung Keluarga Berencana," katanya.
Dengan keterlibatan semua lintas sektor kata dia, diharapkan kampung KB menjadi benar-benar menjadi Kampung Berdaya, dan menjadi Kampung Kegiatan Bersama.
Selain itu, pemerintah provinsi juga mendorong pemerintah daerah kabupaten kota untuk meningkatkan sosialisasi dan edukasi keluarga berencana serta menjadikan keluarga berencana sebagai program prioritas di tiap kota atau kabupaten.
"Diperlukan penguatan sinergitas, komitmen, dan kerjasama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan mitra kerja di seluruh tingkatan wilayah dalam upaya pencapaian sasaran strategis," ujarnya.
Menurut Lukman, untuk menjaga kelangsungan pertumbuhan ekonomi, investasi pada keluarga berencana adalah mutlak, sekali lagi investasi pada keluarga berencana adalah mutlak.
"Pertumbuhan ekonomi tanpa intervensi partumbuhan penduduk hanya lah pekerjaan sia-sia, karena semakin banyak pendapatan tetapi semakin banyak manusia yang mengkonsumsi," katanya.
Terlebih lagi di era sekarang, persoalan pengendalian penduduk bukan hanya berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berkaitan erat dalam menyongsong era revolusi industri 4.0.
"Di era ini sangat dimungkinkan peran manusia sedikit tergeser oleh peran mesin dan robot. Ada 2 hal yang perlu kita perhatikan di era ini, pertama, pertumbuhan
penduduk terus kita upayakan seimbang dengan terus menekan angka kelahiran hingga mencapai 2,1," katanya.
Logikanya kata Lukman, jika terlalu banyak yang dilahirkan sementara belum siap menghadapi hadirnya mesin- mesin dan robot-robot, maka dikhawatirkan penduduk nantinya hanya akan menjadi penonton, pengangguran akan semakin banyak.
Kedua kata dia, kualitas penduduk yang pertumbuhannya sudah seimbang tersebut perlu di tingkatkan, agar mereka mampu mengendalikan mesin dan robot-robot industri, atau setidaknya dapat menyesuaikan diri dengan budaya baru di era revolusi industri 4.0 tersebut.