Kendari (ANTARA) - Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (Puspa) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar pertemuan evaluasi pelaksanaan kegiatan sinergi tahun anggaran 2018 di daerah itu, berlangsaung pada salah satu hotel ternama di Kendari, Rabu (27/2).
Kegiatan ini dihadiri oleh Asisten Deputi Partisipasi Media Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Fatahillah, kemudian Susanti sebagai Kepala Bidang Partisipasi Media Kemen PPPA, Bayu Harie Nugroho Kepala Subbidang Fasilitasi Partisipasi Media Kemen PPPA) dan Siti Nurcahyani.
Hadir pula Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Sultra, Irianto, kepala Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Kabupaten Konawe, Cici Ita Ristianty yang merupakan lokus atau tempat pelaksanaan seluruh program kegiatan sinergi Puspa Sultra selama 2018.
Asisten Deputi Partisipasi Media Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Fatahillah, mengatakan, kegiatan yang dilakukan itu bukan untuk menilai salah atau benar terhadap kegiatan yang dilajukan selama 2018.
"Tetapi hanya untuk mengevaluasi apa kelemahan dan apa yang bisa diberi masukan dan saran agar kegiatan tahun berikutnya lebih baik dan bermanfaat terhadap masyarakat Sultra," ujarnya.
Secara substansi kata dia, pelaksanaan kegiatan sinergi Forum PUSPA sudah bagus dan bersinergi dengan pemda di Provinsi Sultra dan Kabupaten Konawe, selanjutnya tinggal memfokuskan kegiatan sinerginya pada satu lokus tertentu untuk piloting intervensi kegiatan, misalnya dari 6 kecamatan yang sudah ada diawal ini, tinggal memilih 1 kecamatan untuk fokus lokus sinerginya.
"Ke depan kita lakukan penguatan Puspa untuk bisa mendapatkan akses dana Tanggung jawab Sosial Perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) seperti yang telah dilakukan Forum Puspa Sumatera Utara, karena Kemen PPPA terbatas anggaran untuk bisa membiayai seluruh kegiatan yang diprogramkan Puspa di setiap daerah," katanya.
Fatahillah juga mengaku telah berusaha agar dinas terkait di kabupaten kota bisa mendapatkan dana alokasi khusus dari Kemen PPPA, tetapi belum bisa diakomodir, selain karena anggaran Kemen PPPA yang dikurangi, alasan lain karena Kemen PPPA bukan kementeian yang sifatnya tehnis, tetapi kementerian yang sifatnya kebijakan.
"Sampai saat ini kita hanya bisa mengakomodir dana dekon untuk dinas terkait di provinsi, untuk kabupaten/kota kita belum bisa akomopdir," katanya.
Ia berharap, kegiatan Puspa di daerah menjadi output dari RPJMD sehingga bisa mendapatkan akses pembiayaan dari APBD.
Ketua Forum Puspa Sultra, Hasmida Karim, mengatakan Puspa hadir sebagai mitra stretegis pemerintah, Puspa turut andil dalam menyukseskan program Three Ends dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
"Program Three Ends sendiri kata dia, yakni program yang mencanangkan untuk mengakhiri tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, Mengakhiri tindak perdagangan manusia Serta mengakhiri kesenjangan ekonomi kaum perempuan," katanya.
Dikatakan, data terkait angka kekerasan perempuan dan anak cukup tinggi di Sultra dan terjadi hampir di setiap daerah, Konawe adalah daerah dengan data kekerasan tertinggi dibanding daerah lain di Sultra.
"Salah satu alasan kami memilih Konawe sebagai lokus dari kegiatan sinergi kami tahun 2018, karena berdasarkan data kekerasan terhadap perempuan dan anak di Sultra tahun 2017 menunjukan Konawe yang tertinggi mencapai 79 kasus, sedangkan 2018 ini jumlahnya yang ditemukan 29 kasus," katanya.
Puspa Sultra kata dia, selama 2018 adalah melakukan delapan kegiatan inti dengan jumlah masyarakat penerima manfaat seanyak 140 orang dengan rincian 44 laki-laki dan 96 perempuan.
"Kegiatan kami Kegiatan kami diantaranya FGD (Diskusi kelompok terarah) dengan stakeholder kunci seperti pak camat, tokoh agama, tokoh Perempuan, JARPUK dan Buruh Migran di Kabupaten Konawe, selanjutnya dari FGD itu kita melakukan pelatihan kepada masyarakat. Pelatihan ini antara lain, Paralegal pendamping korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, pelatihan keterampilan ekonomi berbasis komunitas dan berbahan baku lokal, dan pelatihan peningkatan kualitas hidup anak," katanya.
Hasmida yang merupakan Direktur Aliansi Perempuan Sultra ini berharap, dengan adanya evaluasi ini dapat menjadi pembelajaran yang baik dan dapat di replikasi dibeberapa wilayah kabupaten kota yang ada di Provinsi Sultra.
Kegiatan ini dihadiri oleh Asisten Deputi Partisipasi Media Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Fatahillah, kemudian Susanti sebagai Kepala Bidang Partisipasi Media Kemen PPPA, Bayu Harie Nugroho Kepala Subbidang Fasilitasi Partisipasi Media Kemen PPPA) dan Siti Nurcahyani.
Hadir pula Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Sultra, Irianto, kepala Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Kabupaten Konawe, Cici Ita Ristianty yang merupakan lokus atau tempat pelaksanaan seluruh program kegiatan sinergi Puspa Sultra selama 2018.
Asisten Deputi Partisipasi Media Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Fatahillah, mengatakan, kegiatan yang dilakukan itu bukan untuk menilai salah atau benar terhadap kegiatan yang dilajukan selama 2018.
"Tetapi hanya untuk mengevaluasi apa kelemahan dan apa yang bisa diberi masukan dan saran agar kegiatan tahun berikutnya lebih baik dan bermanfaat terhadap masyarakat Sultra," ujarnya.
Secara substansi kata dia, pelaksanaan kegiatan sinergi Forum PUSPA sudah bagus dan bersinergi dengan pemda di Provinsi Sultra dan Kabupaten Konawe, selanjutnya tinggal memfokuskan kegiatan sinerginya pada satu lokus tertentu untuk piloting intervensi kegiatan, misalnya dari 6 kecamatan yang sudah ada diawal ini, tinggal memilih 1 kecamatan untuk fokus lokus sinerginya.
"Ke depan kita lakukan penguatan Puspa untuk bisa mendapatkan akses dana Tanggung jawab Sosial Perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) seperti yang telah dilakukan Forum Puspa Sumatera Utara, karena Kemen PPPA terbatas anggaran untuk bisa membiayai seluruh kegiatan yang diprogramkan Puspa di setiap daerah," katanya.
Fatahillah juga mengaku telah berusaha agar dinas terkait di kabupaten kota bisa mendapatkan dana alokasi khusus dari Kemen PPPA, tetapi belum bisa diakomodir, selain karena anggaran Kemen PPPA yang dikurangi, alasan lain karena Kemen PPPA bukan kementeian yang sifatnya tehnis, tetapi kementerian yang sifatnya kebijakan.
"Sampai saat ini kita hanya bisa mengakomodir dana dekon untuk dinas terkait di provinsi, untuk kabupaten/kota kita belum bisa akomopdir," katanya.
Ia berharap, kegiatan Puspa di daerah menjadi output dari RPJMD sehingga bisa mendapatkan akses pembiayaan dari APBD.
Ketua Forum Puspa Sultra, Hasmida Karim, mengatakan Puspa hadir sebagai mitra stretegis pemerintah, Puspa turut andil dalam menyukseskan program Three Ends dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
"Program Three Ends sendiri kata dia, yakni program yang mencanangkan untuk mengakhiri tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, Mengakhiri tindak perdagangan manusia Serta mengakhiri kesenjangan ekonomi kaum perempuan," katanya.
Dikatakan, data terkait angka kekerasan perempuan dan anak cukup tinggi di Sultra dan terjadi hampir di setiap daerah, Konawe adalah daerah dengan data kekerasan tertinggi dibanding daerah lain di Sultra.
"Salah satu alasan kami memilih Konawe sebagai lokus dari kegiatan sinergi kami tahun 2018, karena berdasarkan data kekerasan terhadap perempuan dan anak di Sultra tahun 2017 menunjukan Konawe yang tertinggi mencapai 79 kasus, sedangkan 2018 ini jumlahnya yang ditemukan 29 kasus," katanya.
Puspa Sultra kata dia, selama 2018 adalah melakukan delapan kegiatan inti dengan jumlah masyarakat penerima manfaat seanyak 140 orang dengan rincian 44 laki-laki dan 96 perempuan.
"Kegiatan kami Kegiatan kami diantaranya FGD (Diskusi kelompok terarah) dengan stakeholder kunci seperti pak camat, tokoh agama, tokoh Perempuan, JARPUK dan Buruh Migran di Kabupaten Konawe, selanjutnya dari FGD itu kita melakukan pelatihan kepada masyarakat. Pelatihan ini antara lain, Paralegal pendamping korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, pelatihan keterampilan ekonomi berbasis komunitas dan berbahan baku lokal, dan pelatihan peningkatan kualitas hidup anak," katanya.
Hasmida yang merupakan Direktur Aliansi Perempuan Sultra ini berharap, dengan adanya evaluasi ini dapat menjadi pembelajaran yang baik dan dapat di replikasi dibeberapa wilayah kabupaten kota yang ada di Provinsi Sultra.