Kendari (Antaranews Sultra) - Badan Bantuan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (United States Agency for International Development/USAID) bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menggelar pelatihan dan lokakarya Pengintegrasian Adaptasi Perubahan Iklim dan Pengurangan Risiko Bencana (API-PRB).
Menurut Stella Yovita Arya Puteri dari USAID Adaptasi Perubahan Iklim dan Ketangguhan (USAID APIK) melalui surat elektronik yang diterima di Kendari, Selasa, menyebutkan, melalui pelatihan tersebut OPD merincikan isu API PRB yang sudah tercantum dalam RPJMD ke dalam renstra.
Ia menyebutkan, kegiatan yang digelar pada 12-14 April di Kota Kendari itu merupakan salah satu upaya memperkuat ketangguhan terhadap dampak perubahan iklim dan bencana, melalui integrasi API-PRB dalam kerangka tata kelola pemerintahan baik tingkat nasional maupun daerah.
Lebih dari 30 perwakilan dari berbagai OPD terkait API-PRB yang terlibat, di antaranya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang, serta Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga.
Pelatihan dan lokakarya ini merupakan tindak lanjut dari pencapaian daerah yang telah berhasil memasukkan isu API-PRB ke dalam rancangan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD) 2018-2023.
Hal ini diupayakan untuk menjawab tantangan daerah, di mana sebagian besar wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki tingkat risiko bencana yang tinggi menurut Kajian Risiko Bencana Indonesia (IRBI, 2015), khususnya bencana hidrometereologi seperti banjir dan longsor yang kerap terjadi di beberapa kabupaten dan kota provinsi.
USAID APIK juga telah mendukung pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan terkait, khususnya yang tergabung dalam Kelompok Kerja (Pokja) API-PRB, dalam menyelenggarakan serangkaian diskusi dan pertemuan untuk mengintegrasikan API-PRB ke dalam perencanaan pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara.
Rangkaian diskusi dimulai Juli 2018 lalu di tingkat Pokja API-PRB untuk integrasi API-PRB ke dalam RPJMD yang disempurnakan dengan pelatihan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk penyusunan RPJMD pada bulan Agustus 2018.
Pelaksana Tugas Bappeda Sultra, Robert Maturbong yang diwakili Kabid Ekonomi Bappeda, Dr. Eka Paksi, S.Sos, M.Si saat membuka kegiatan tersebut mengatakan bahwa upaya integrasi API-PRB ke dalam renstra OPD ini merupakan tindak lanjut dan penjabaran dari dokumen RPJMD Sultra 2018-2023 yang telah memuat beragam target terkait pembangunan ketangguhan daerah terhadap risiko bencana dan dampak perubahan iklim.
"Pelatihan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tenggara untuk membangun ketangguhan daerah. Diharapkan dapat segera ditindaklanjuti melalui penjabaran program kegiatan serta penganggaran OPD," katanya.
Perwakilan USAID APIK, Buttu Madika selaku Regional Manager APIK Sulawesi Tenggara menambahkan bahwa isu API-PRB secara spesifik telah dimuat dalam rancangan awal RPJMD Sultra 2018-2023 pada sasaran kedelapan untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya dengan indikator sasaran yaitu meningkatnya persentase kabupaten/kota di Sultra yang tangguh bencana.
Melalui kegiatan ini, kata dia, diharapkan setiap OPD dapat menjabarkan lebih rinci sasaran terkait API-PRB yang telah dimuat dalam RPJMD ke dalam Renstra berupa program dan kegiatan untuk periode lima tahun ke depan.
Selanjutnya, renstra akan menjadi acuan penyusunan rencana kerja tahunan (renja).
"Kegiatan ini akan menghasilkan rencana tindak lanjut berupa prioritas kegiatan, ide dan langkah ke depan yang dapat segera diimplemetasikan," katanya.
Selain itu, kegiatan tersebut diharapkan tidak hanya mewujudkan pengintegrasian API-PRB ke dalam renstra, tetapi juga dapat membangun pemahaman bersama di kalangan seluruh OPD, tentang pentingnya pengarusutamaan API-PRB dalam perencanaan daerah," tambah Buttu.
Menurut Stella Yovita Arya Puteri dari USAID Adaptasi Perubahan Iklim dan Ketangguhan (USAID APIK) melalui surat elektronik yang diterima di Kendari, Selasa, menyebutkan, melalui pelatihan tersebut OPD merincikan isu API PRB yang sudah tercantum dalam RPJMD ke dalam renstra.
Ia menyebutkan, kegiatan yang digelar pada 12-14 April di Kota Kendari itu merupakan salah satu upaya memperkuat ketangguhan terhadap dampak perubahan iklim dan bencana, melalui integrasi API-PRB dalam kerangka tata kelola pemerintahan baik tingkat nasional maupun daerah.
Lebih dari 30 perwakilan dari berbagai OPD terkait API-PRB yang terlibat, di antaranya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang, serta Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga.
Pelatihan dan lokakarya ini merupakan tindak lanjut dari pencapaian daerah yang telah berhasil memasukkan isu API-PRB ke dalam rancangan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD) 2018-2023.
Hal ini diupayakan untuk menjawab tantangan daerah, di mana sebagian besar wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki tingkat risiko bencana yang tinggi menurut Kajian Risiko Bencana Indonesia (IRBI, 2015), khususnya bencana hidrometereologi seperti banjir dan longsor yang kerap terjadi di beberapa kabupaten dan kota provinsi.
USAID APIK juga telah mendukung pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan terkait, khususnya yang tergabung dalam Kelompok Kerja (Pokja) API-PRB, dalam menyelenggarakan serangkaian diskusi dan pertemuan untuk mengintegrasikan API-PRB ke dalam perencanaan pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara.
Rangkaian diskusi dimulai Juli 2018 lalu di tingkat Pokja API-PRB untuk integrasi API-PRB ke dalam RPJMD yang disempurnakan dengan pelatihan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk penyusunan RPJMD pada bulan Agustus 2018.
Pelaksana Tugas Bappeda Sultra, Robert Maturbong yang diwakili Kabid Ekonomi Bappeda, Dr. Eka Paksi, S.Sos, M.Si saat membuka kegiatan tersebut mengatakan bahwa upaya integrasi API-PRB ke dalam renstra OPD ini merupakan tindak lanjut dan penjabaran dari dokumen RPJMD Sultra 2018-2023 yang telah memuat beragam target terkait pembangunan ketangguhan daerah terhadap risiko bencana dan dampak perubahan iklim.
"Pelatihan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tenggara untuk membangun ketangguhan daerah. Diharapkan dapat segera ditindaklanjuti melalui penjabaran program kegiatan serta penganggaran OPD," katanya.
Perwakilan USAID APIK, Buttu Madika selaku Regional Manager APIK Sulawesi Tenggara menambahkan bahwa isu API-PRB secara spesifik telah dimuat dalam rancangan awal RPJMD Sultra 2018-2023 pada sasaran kedelapan untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya dengan indikator sasaran yaitu meningkatnya persentase kabupaten/kota di Sultra yang tangguh bencana.
Melalui kegiatan ini, kata dia, diharapkan setiap OPD dapat menjabarkan lebih rinci sasaran terkait API-PRB yang telah dimuat dalam RPJMD ke dalam Renstra berupa program dan kegiatan untuk periode lima tahun ke depan.
Selanjutnya, renstra akan menjadi acuan penyusunan rencana kerja tahunan (renja).
"Kegiatan ini akan menghasilkan rencana tindak lanjut berupa prioritas kegiatan, ide dan langkah ke depan yang dapat segera diimplemetasikan," katanya.
Selain itu, kegiatan tersebut diharapkan tidak hanya mewujudkan pengintegrasian API-PRB ke dalam renstra, tetapi juga dapat membangun pemahaman bersama di kalangan seluruh OPD, tentang pentingnya pengarusutamaan API-PRB dalam perencanaan daerah," tambah Buttu.