Jakarta (Antaranews Sultra) - Rapimnas-II Keluarga Besar Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan dan Putra-Putri TNI/Polri (KB FKPPI) 2018 di salah satu hotel di Jakarta, menghasilkan beberapa pernyataan politik, diantaranya menolak adanya politik identitas.
Kesepakatan politik yang diputuskan, intinya bahwa FKPPI sebagai organisasi kemasyarakatan yang kader dan anggotanya terbesar di berbagai partai politik tetap mendukung program pemerintah, dengan menempatkan tataran politik kebangsaan dan kenegaraan yang terbebas dari keterlibatan untuk mendukung parpol maupun pasangan Capres/Cawapres tertentu.
Sekjen KB FKPPI Pusat Tribowo Soebiandono, di Jakarta, Selasa mengatakan, adapun pernyataan politik yang dihasilkan dalam pertemuan itu pertama bahwa Pancasila merupakan falsafah, ideologi dan dasar negara yang harus dipegang teguh oleh seluruh kader dan anggota FKPPI dimanapun berada dan berkarya.
Kedua, FKPPI bertekad untuk mempertahankan Negara Kesatuan RI yang berlandaskan Pancasila dan UU Dasar 1945 berada di garis terdepan dalam menghadapi setiap ancaman yang akan membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa.
Poin lain adalah keluarga besar FKPPI menolak politik identitas, dan meminta agar tim kampanye dan semua pihak yang terlibat dalam kampanye 2019 untuk mendasarkan materi kampanyenya pada Pancasila sebagai falsafah, Ideologi dan Dasar Negara.
Dan poin lainnya adalah agar anggota FKPPI harus mengedepankan etika, norma dan aturan yang berlaku, dan dapat menjadi teladan dalam mengedukasi masyarakat pemilih, dan tidak ikut menyebarkan berita bohong (hoaks) dan ujaran kebencian yang dapat menimbulkan keresahan dan menggoyang sendi-sendi persatuan dan kesatuan bangsa.
Rapimpnas KB FKPPI yang di buka Asisten Teritorial (Aster) Panglima TNI, Mayjen G.E.Supit itu diawali dengan arahan dari Ketua Umum FKPPI Pusat Pontjo Sutowo dengan agenda sidang yang dibagi dua kelompok.
Sidang komisi yang dibagi dua kelompok besar dari 34 Pengurus Daerah FKPPI seluruh Indonesia ditambah Pengurus Pusat membahas terkait pernyataan politik yang masuk dalam kelompok pertama sementara kelompok dua merupakan Komisi Organisasi yang membahas terkait ragam persoalan untuk diberlakukan ke dalam tubuh organisasi kemasyarakatan FKPPI baik di tingkat Pengurus pusat hingga Cabang dan Anak Ranting FKPPI.
Aster Panglima TNI mengharapkan, Rapimnas KB FKPPI kali ini dapat menghasilkan kesamaan pandang dan tidak melibatkan langsung organisasi anak-anak pejuang itu dalam politik praktis dan mendukung penuh kebijakan dan program pemerintah.
Pada Rapimnas itu, awalnya ada rencana pandangan umum dari masing-masing pengurus daerah namun karena waktunya tidak mengizinkan, sehingga pimpinan sidang yang diketuai Indra B Utoyo itu, dengan dukungan suara dari seluruh pengurus daerah FKPPI untuk menetapkan draf per draf yang sudah dibuat panitia pusat.
Rapimnas KB FKPPI yang berlangsung di gedung Balai Sudirman Mabes TNI Jakarta itu, sehari sebelumnya pengurus KB FKPPI melakukan Jambore Nasional Bela Negara FKPPI yang berlangsung di Bumi Perkemahan Ragunan pada 7-9 Desember yang dibuka Presiden Joko Widodo dan?dihadiri Menhan, Ketua DPR RI dan beberapa menteri yang juga anggota FKPPI.
Kesepakatan politik yang diputuskan, intinya bahwa FKPPI sebagai organisasi kemasyarakatan yang kader dan anggotanya terbesar di berbagai partai politik tetap mendukung program pemerintah, dengan menempatkan tataran politik kebangsaan dan kenegaraan yang terbebas dari keterlibatan untuk mendukung parpol maupun pasangan Capres/Cawapres tertentu.
Sekjen KB FKPPI Pusat Tribowo Soebiandono, di Jakarta, Selasa mengatakan, adapun pernyataan politik yang dihasilkan dalam pertemuan itu pertama bahwa Pancasila merupakan falsafah, ideologi dan dasar negara yang harus dipegang teguh oleh seluruh kader dan anggota FKPPI dimanapun berada dan berkarya.
Kedua, FKPPI bertekad untuk mempertahankan Negara Kesatuan RI yang berlandaskan Pancasila dan UU Dasar 1945 berada di garis terdepan dalam menghadapi setiap ancaman yang akan membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa.
Poin lain adalah keluarga besar FKPPI menolak politik identitas, dan meminta agar tim kampanye dan semua pihak yang terlibat dalam kampanye 2019 untuk mendasarkan materi kampanyenya pada Pancasila sebagai falsafah, Ideologi dan Dasar Negara.
Dan poin lainnya adalah agar anggota FKPPI harus mengedepankan etika, norma dan aturan yang berlaku, dan dapat menjadi teladan dalam mengedukasi masyarakat pemilih, dan tidak ikut menyebarkan berita bohong (hoaks) dan ujaran kebencian yang dapat menimbulkan keresahan dan menggoyang sendi-sendi persatuan dan kesatuan bangsa.
Rapimpnas KB FKPPI yang di buka Asisten Teritorial (Aster) Panglima TNI, Mayjen G.E.Supit itu diawali dengan arahan dari Ketua Umum FKPPI Pusat Pontjo Sutowo dengan agenda sidang yang dibagi dua kelompok.
Sidang komisi yang dibagi dua kelompok besar dari 34 Pengurus Daerah FKPPI seluruh Indonesia ditambah Pengurus Pusat membahas terkait pernyataan politik yang masuk dalam kelompok pertama sementara kelompok dua merupakan Komisi Organisasi yang membahas terkait ragam persoalan untuk diberlakukan ke dalam tubuh organisasi kemasyarakatan FKPPI baik di tingkat Pengurus pusat hingga Cabang dan Anak Ranting FKPPI.
Aster Panglima TNI mengharapkan, Rapimnas KB FKPPI kali ini dapat menghasilkan kesamaan pandang dan tidak melibatkan langsung organisasi anak-anak pejuang itu dalam politik praktis dan mendukung penuh kebijakan dan program pemerintah.
Pada Rapimnas itu, awalnya ada rencana pandangan umum dari masing-masing pengurus daerah namun karena waktunya tidak mengizinkan, sehingga pimpinan sidang yang diketuai Indra B Utoyo itu, dengan dukungan suara dari seluruh pengurus daerah FKPPI untuk menetapkan draf per draf yang sudah dibuat panitia pusat.
Rapimnas KB FKPPI yang berlangsung di gedung Balai Sudirman Mabes TNI Jakarta itu, sehari sebelumnya pengurus KB FKPPI melakukan Jambore Nasional Bela Negara FKPPI yang berlangsung di Bumi Perkemahan Ragunan pada 7-9 Desember yang dibuka Presiden Joko Widodo dan?dihadiri Menhan, Ketua DPR RI dan beberapa menteri yang juga anggota FKPPI.