Kendari (Antaranews Sultra) - Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sulawesi Tenggara (Sultra), mengaku sangat kekurangan tenaga penyuluh Keluarga Berencana (KB).
Plt kepala BKKBN Sultra, Mustakim, di Kendari, usai pelantikan fungsional penyuluh KB, mengatakan, saat ini pihaknya hanya memiliki 273 penyuluh KB yang tersebar di 17 kabupaten kota.
"Tahun ini kita hanya mendapat tambahan enam untuk penyuluh KB melalui perekrutan CPNS," katanya.
Ia mengatakan, jumlah yang ada sangat jauh dari ideal yakni satu tenaga penyuluh satu atau dua desa, karena di Sultra terdapat kurang lebih 2000 desa/kelurahan.
"Akibatnya, saat ini ada satu penyuluh KB melayani sampai tujuh desa/kelurahan. Tentunya itu sangat tidak rasional," katanya.
Kepala Biro Kepegawaian BKKBN Pusat, Djusni Meirida, mengaku prolem kekurangan penyuluh tersebut tidak hanya terjadi di Sultra tetapi secara nasional.
"Tidak hanya di Sultra yang alami kekurangan, tetapi juga di daerah lain. Kami selalu mengusulkan penambahan penyuluh melalui rekrutmen CPNS ke BKN, tetapi kemampuan keuangan negara yang menjadi kendala sehingga yang kita usulkan jauh dari harapan dari yang disahuti," katanya.
Plt kepala BKKBN Sultra, Mustakim, di Kendari, usai pelantikan fungsional penyuluh KB, mengatakan, saat ini pihaknya hanya memiliki 273 penyuluh KB yang tersebar di 17 kabupaten kota.
"Tahun ini kita hanya mendapat tambahan enam untuk penyuluh KB melalui perekrutan CPNS," katanya.
Ia mengatakan, jumlah yang ada sangat jauh dari ideal yakni satu tenaga penyuluh satu atau dua desa, karena di Sultra terdapat kurang lebih 2000 desa/kelurahan.
"Akibatnya, saat ini ada satu penyuluh KB melayani sampai tujuh desa/kelurahan. Tentunya itu sangat tidak rasional," katanya.
Kepala Biro Kepegawaian BKKBN Pusat, Djusni Meirida, mengaku prolem kekurangan penyuluh tersebut tidak hanya terjadi di Sultra tetapi secara nasional.
"Tidak hanya di Sultra yang alami kekurangan, tetapi juga di daerah lain. Kami selalu mengusulkan penambahan penyuluh melalui rekrutmen CPNS ke BKN, tetapi kemampuan keuangan negara yang menjadi kendala sehingga yang kita usulkan jauh dari harapan dari yang disahuti," katanya.