Kendari (Antaranews Sultra) - Masyarakat di Desa Onewila Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi
Tenggara, berharap program bantuan dana desa (DD) oleh pemerintah pusat maupun alokasi dana desa (ADD) dari pemerintah
kabupaten diharapkan terus berlanjut untuk kesinambungan pembangunan di wilayahnya.
"Dana desa sangat membantu kami. Kalau dulunya rumah kami hanya beratapkan rumbia dan berlantai tanah, maka saat ini
setelah mendapat bantuan pemerintah, rumah kami sudah beratap seng dan berdiding papan," kata Samlan (45), salah satu warga di desa
itu, Minggu.
Tanpa menyebut besaran bantuan bagi program pemerintah melalui rumah tidak lahak huni (RTLH) menjadi rumah layak huni
(RLH) itu namun menurut dia, program di tahun 2018 ini sedikitnya ada sembilan unit rumah yang mendapat bantuan
rehabilitasi, sebagai bentuk kepedulian pemerintah kepada masyarakat yang tergolong kurang mampu itu.
Sebelumnya, Kepala Desa Onewila, Lambai mengungkapkan bahwa program Dana Desa dan Alokasi Dana Desa telah memberi
banyak manfaat bagi masyarakat di desa yang berpenduduk 384 kepala keluarga (KK) atau 1.486 jiwa itu.
Ia mengatakan, meskipun mata pencaharain warga di desa itu yang mayoritas pekerja serabutan, namun tidak membuat
wilayahnya itu masuk sebagai desa sangat tertinggal tetapi secara umum sudah menjadi desa yang sedang berkembang.
Desa Onewila yang berbatasan dengan desa Ambaipua dan desa Ranomeeto merupakan salah satu desa yang dulunya tertinggal dengan desa lainnya pasca pemekaran wilayah itu daerah 10 tahun terakhir.
Kepala desa Lambai mengatakan, penyerapan dana desa maupun alokasi dana desa yang dikelolah melalui hasil musyawarah bersama dengan melibatkan pendamping desa sebagai mediator dan konsultan telah membangun beberapa sarana dan prasana untuk kepentungan bersama.
Sebagai contoh telah membangun saluran drainase desa disejumlah titik, rehabilitasi rumah tidak layak huni menjadi layak, pembangunan rabat beton, perluasan jalan usaha tani, fasilitas air bersih dan membangun beberapa MCK bagi warga yang belum ada.
"Pengelolaan DD dan ADD selama ini adalah dikelola secara transparansi, sebab tolak ukur dari kegiatan pemberdayaan masyarakat itu dengan mengelola anggaran itu dengan tidak dirahasiakan dan tidak tersembunyi dari masyarakat, serta dilakukan dengan kaidah hukum dan aturan yang berlaku," ujar Kades Lambai.
Wakil Gubernur Sultra Lukman Abunawas mengatakan, dalam mengelola anggaran desa yang lebih baik dan transparan pihanya meminta Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMD) setempat agar mengikutkan para kepala desa dalam bimbingan teknik (bimtek) tentang pengelolaan keuangan desa.
"Para kepala desa sekarang ini mengelola keuangan desa terutama dana desa cukup besar yankni mencapai Rp1,4 miliar lebih. Oleh karena itu, keterampilan kepala desa dalam mengelola keuangan desa perlu ditingkatkan," katanya.
Mantan sekda Provinsi itu mengatakan, bahwa berdasarkan ingatan selama dirinya menjadi sekda hingga kini menjadi wakil gubernur Sultra, baru satu kali menyertakan para kepala desa ikut bimtek tentang pengelolaan keuangan desa.
Dengan diikutsertakan para kepala desa yang ikut bimtek tersebut, saat ini sebagian besar telah pensiun sehingga kepala desa yang masih aktif belum pernah ikut bimtek tentang pengolaan keuangan desa harus diikutkan lagi.
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Sultra menyebutkan jumlah desa yang mendapat dana desa dan alokasi dana desa berjumlah 1.911 desa yang tersebar pada 17 kabupaten dan dua kota di Sultra, dengan anggaran di tahun 2018 mencapai Rp1,414 triliun lebih dan pada tahun 2019 diperkirakan naik hingga mencapai Rp1,613 triliun.
Tenggara, berharap program bantuan dana desa (DD) oleh pemerintah pusat maupun alokasi dana desa (ADD) dari pemerintah
kabupaten diharapkan terus berlanjut untuk kesinambungan pembangunan di wilayahnya.
"Dana desa sangat membantu kami. Kalau dulunya rumah kami hanya beratapkan rumbia dan berlantai tanah, maka saat ini
setelah mendapat bantuan pemerintah, rumah kami sudah beratap seng dan berdiding papan," kata Samlan (45), salah satu warga di desa
itu, Minggu.
Tanpa menyebut besaran bantuan bagi program pemerintah melalui rumah tidak lahak huni (RTLH) menjadi rumah layak huni
(RLH) itu namun menurut dia, program di tahun 2018 ini sedikitnya ada sembilan unit rumah yang mendapat bantuan
rehabilitasi, sebagai bentuk kepedulian pemerintah kepada masyarakat yang tergolong kurang mampu itu.
Sebelumnya, Kepala Desa Onewila, Lambai mengungkapkan bahwa program Dana Desa dan Alokasi Dana Desa telah memberi
banyak manfaat bagi masyarakat di desa yang berpenduduk 384 kepala keluarga (KK) atau 1.486 jiwa itu.
Ia mengatakan, meskipun mata pencaharain warga di desa itu yang mayoritas pekerja serabutan, namun tidak membuat
wilayahnya itu masuk sebagai desa sangat tertinggal tetapi secara umum sudah menjadi desa yang sedang berkembang.
Desa Onewila yang berbatasan dengan desa Ambaipua dan desa Ranomeeto merupakan salah satu desa yang dulunya tertinggal dengan desa lainnya pasca pemekaran wilayah itu daerah 10 tahun terakhir.
Kepala desa Lambai mengatakan, penyerapan dana desa maupun alokasi dana desa yang dikelolah melalui hasil musyawarah bersama dengan melibatkan pendamping desa sebagai mediator dan konsultan telah membangun beberapa sarana dan prasana untuk kepentungan bersama.
Sebagai contoh telah membangun saluran drainase desa disejumlah titik, rehabilitasi rumah tidak layak huni menjadi layak, pembangunan rabat beton, perluasan jalan usaha tani, fasilitas air bersih dan membangun beberapa MCK bagi warga yang belum ada.
"Pengelolaan DD dan ADD selama ini adalah dikelola secara transparansi, sebab tolak ukur dari kegiatan pemberdayaan masyarakat itu dengan mengelola anggaran itu dengan tidak dirahasiakan dan tidak tersembunyi dari masyarakat, serta dilakukan dengan kaidah hukum dan aturan yang berlaku," ujar Kades Lambai.
Wakil Gubernur Sultra Lukman Abunawas mengatakan, dalam mengelola anggaran desa yang lebih baik dan transparan pihanya meminta Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMD) setempat agar mengikutkan para kepala desa dalam bimbingan teknik (bimtek) tentang pengelolaan keuangan desa.
"Para kepala desa sekarang ini mengelola keuangan desa terutama dana desa cukup besar yankni mencapai Rp1,4 miliar lebih. Oleh karena itu, keterampilan kepala desa dalam mengelola keuangan desa perlu ditingkatkan," katanya.
Mantan sekda Provinsi itu mengatakan, bahwa berdasarkan ingatan selama dirinya menjadi sekda hingga kini menjadi wakil gubernur Sultra, baru satu kali menyertakan para kepala desa ikut bimtek tentang pengelolaan keuangan desa.
Dengan diikutsertakan para kepala desa yang ikut bimtek tersebut, saat ini sebagian besar telah pensiun sehingga kepala desa yang masih aktif belum pernah ikut bimtek tentang pengolaan keuangan desa harus diikutkan lagi.
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Sultra menyebutkan jumlah desa yang mendapat dana desa dan alokasi dana desa berjumlah 1.911 desa yang tersebar pada 17 kabupaten dan dua kota di Sultra, dengan anggaran di tahun 2018 mencapai Rp1,414 triliun lebih dan pada tahun 2019 diperkirakan naik hingga mencapai Rp1,613 triliun.