Kendari (Antaranews Sultra) - Bupati Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, Ruksamin meyakini pertumbuhan investasi ke wilayahnya mengalami percepatan karena Pelabuhan Molawe kini berstatus mandiri, terpisah dari Syahbandar Langara, Kabupaten Konawe Kepulauan.
??Otonomi Pelabuhan Molawe dipastikan meningkatkan pelayanan sektor jasa dan mempercepat investasi di Konawe Utara, kata Ruksamin di Kendari, Jumat malam.
??? "Masyarakat dan pemerintah daerah Konawe Utara menyambut baik keputusan pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan yang menetapkan Pelabuhan Molawe berdiri sendiri atau terpisah dari Syahbandar Langara, Konawe Kepulauan," katanya.
???? Setelah Pelabuhan Molawe memiliki otoritas sendiri maka urusan administrasi kesyahbandaraan akan lebih singkat dan meringankan masyarakat.
???? "Kalau urusan kepelabuhanan masih di Syahbandar Langara dibutuhkan waktu berhari-hari dengan biaya besar karena berada di wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan. Sekarang pengguna jasa syahbandar menyambut gembira," katanya.
???? Pelabuhan Molawe, Kabupaten Konawe Utara, berstatus otonom berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77/2018 dengan wilayah kerja meliputi Morosi Kabupaten Konawe, Lameruru dan Morombo.
???? Ia menambahkan pelabuhan Molawe layak berdiri sendiri karena tuntutan pelayanan jasa pelayaran, baik angkutan barang maupun penumpang terus meningkat seiring perjalanan waktu.
???? "Kalau ditilik sebenarnya keputusan pemerintah memandirikan Pelabuhan Molawe dapat dikategorikan terlambat. Intesintas pelayanan jasa pelayaran meningkatkan signifikan. Kegiatan usaha perdagangan membutuhkan pelayanan prima," ujarnya.
???? Setelah pemerintah pusat menyatakan Pelabuhan Molawe berdiri sendiri maka kebijakan selanjutnya adalah pendataan aset dari Kementerian, termasuk status para pegawai.
??Otonomi Pelabuhan Molawe dipastikan meningkatkan pelayanan sektor jasa dan mempercepat investasi di Konawe Utara, kata Ruksamin di Kendari, Jumat malam.
??? "Masyarakat dan pemerintah daerah Konawe Utara menyambut baik keputusan pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan yang menetapkan Pelabuhan Molawe berdiri sendiri atau terpisah dari Syahbandar Langara, Konawe Kepulauan," katanya.
???? Setelah Pelabuhan Molawe memiliki otoritas sendiri maka urusan administrasi kesyahbandaraan akan lebih singkat dan meringankan masyarakat.
???? "Kalau urusan kepelabuhanan masih di Syahbandar Langara dibutuhkan waktu berhari-hari dengan biaya besar karena berada di wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan. Sekarang pengguna jasa syahbandar menyambut gembira," katanya.
???? Pelabuhan Molawe, Kabupaten Konawe Utara, berstatus otonom berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77/2018 dengan wilayah kerja meliputi Morosi Kabupaten Konawe, Lameruru dan Morombo.
???? Ia menambahkan pelabuhan Molawe layak berdiri sendiri karena tuntutan pelayanan jasa pelayaran, baik angkutan barang maupun penumpang terus meningkat seiring perjalanan waktu.
???? "Kalau ditilik sebenarnya keputusan pemerintah memandirikan Pelabuhan Molawe dapat dikategorikan terlambat. Intesintas pelayanan jasa pelayaran meningkatkan signifikan. Kegiatan usaha perdagangan membutuhkan pelayanan prima," ujarnya.
???? Setelah pemerintah pusat menyatakan Pelabuhan Molawe berdiri sendiri maka kebijakan selanjutnya adalah pendataan aset dari Kementerian, termasuk status para pegawai.