Kendari (Antaranews Sultra) - Tahapan demi tahapan Pemiluhan Umum (Pemilu) Presiden dan Wakil Presiden, pemilihan anggota legislatif, pemilihan calon anggota DPD, telah terlewati hingga tiba saatnya tahapan kampanye yang dimanfaatkan semua partai politik dan caleg partai politik, tim sukses capres, calon DPD untuk memperkenalkan diri dan programnya kepada publik.
? ?Berbagai cara, formula dan metode dilakukan parpol dan tim sukses capres untuk mendapatan simpatik dari masyarakat. Semua berkomitmen untuk melaksakanan kampanye damai hingga tiba saatnya pemilu dilaksanakan.
Sulawesi Tenggara (Sultra) merupakan salah satu daerah di Indonesia yang tergolong berhasil menggelar pemilihan kepala daerah dengan damai pada Pilkada 2018 yang lalu.
Prestasi itu menjadi penyemangat bagi semua pemangku kebijakan di daerah itu, untuk kembali mengemas kampanye dan pemilu damai di Indonesia pada 2019 yang dimulai dari Sultra.?
Semua pemangku kebijakan di daerah itu, telah berikrar untuk melaksanakan tahapan kampanye secara damai hingga pada tahap pemungutan suara pada 17 April 2019.
Penyelenggara, dalam hal ini KPU Sultra, Bawaslu Sultra, kemudian peserta pemilu, yakni 16 parpol beserta selurUh calon legislatif masing masing parpol telah berikrar menyatakan siap melaksanakan kampanye damai dan pemilu damai di Bumi Anoa itu.
Ketua KPU Sultra La Ode Abdul Natsir mengatakan pengurus 16 parpol tingkat Provinsi Sultra telah menyatakan ikrar mencipatakan pemilu dan kampanye damai yang disaksikan oleh penyelenggara pemilu, yaitu KPU, Bawaslu, kepolisian, kejaksaan, tokoh adat, tokoh masyarakat dan pemerintah setempat.
"Ikrar itu tidak hanya tingkat provinsi, tetapi juga bergema pada 17 kabupaten kota di daeah ini. Aparat keamananan, dalam hal ini kepolsian dan TNI, juga berkomitmen dan memberi dukungan akan keamanan setiap tahapan pemilu dan pelaksanaan kampanye," kata Natsir.
Intinya, kata Natsir, seluruh pihak menyetujui ikrar yang berbunyi "Mewujudkan Pemilu 2019 aman, damai dan sejuk di Sultra; menolak isu sara, hoaks, dan ujaran kebencian, karena dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa, dan menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban di Sultra".
Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tenggara telah melakukan persiapan pengamanan kampanye hingga pemilu dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pihak terkait.
Kapolda Sultra Brigjen Pol Iriyanto mengatakan salah satu yang menjadi fokus perhatian dalam pelaksanaan kampanye hingga pelaksanaan Pemilu 2019 adalah maraknya berita bohong atau hoax yang bertujuan mengumbar kebencian.
Karena itu kepolisian mengajak insan pers atau wartawan di daerah itu untuk saling bersinergi memerangi berita bohong atau sering disebut hoax.
"Salah satu yang menjadi fokus perhatian Polda Sultra saat ini adalah beredarnya informasi berbau hoax atau berita bohong yang beredar di media sosial. Ini perlu sinergitas semua pihak untuk memeranginya, terutama bersama insan pers," katanya.?
Ia mengaku, informasi hoaks yang saat ini marak beredar berkaitan dengan Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019.
"Momentum ini adalah titik krusial atau kondisi paling rawan untuk dijadikan wahana penyebaran informasi bohong yang sifatnya provokatif," katanya.
Media sosial, katanya, dianggap sebagai wadah yang paling ampuh untuk melakukan ujaran kebencian dengan cara menyebarkan berita bohong atau hoaks.?
"Sebab media sosial dinilai sebagai salah satu instrumen untuk menjatuhkan lawan politik dengan cara menyebar informasi bohong, fitnah, black campaign, dan adu domba," katanya.
Media sosial pada kondisi saat ini, katanya, penuh dengan informasi yang menimbulkan provokasi, karena banyak media sosial yang diaktualisasikan dalam bentuk perbuatan nyata dengan provokasi informasi yang tidak benar.
? ?"Harapan kita kepada insan pers untuk menyaring informasi yang masuk. Kami juga siap bersinergi dengan teman media dalam tim cybercrime," katanya.
? ?Sementara itu, Gubernur Sultra Ali Mazi mengatakan semua pihak yang telah mengikrarkan diri dalam deklarasi damai untuk pemilihan legislatif, dan pemilihan presiden ini, harus mempunyai tanggung jawab moral untuk menjaga situasi keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat.
? ?"Begitu juga para caleg dan partai politik untuk mematuhi rambu-rambu dalam melakukan kampanye damai. Sekarang kita semua yang hadir di sini sudah mengingkrarkan diri untuk pemilihan damai, jadi kita bertanggung njawab untuk menjaga pemilihan umum berjalan dengan damai," katanya.
Sementara di Jakarta, beberapa waktu lalu, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mengatakan deklrasi kampanye damai perlu diperbanyak untuk meminimalkan gangguan keamanan selama masa kampanye Pemilu 2019 yang berlangsung selama tujuh bulan.
Lakukan langkah pencegahan misalnya dengan membuat deklarasi damai sebanyak-banyaknya sampai ke desa-desa untuk menjadi cooling system, kebersamaan kita harus diangkat, kata Tito Karnavian di Gedung Mabes Polri, Jakarta, Senin (24/9).
Ia mengimbau agar mobilisasi massa yang bersifat provokatif dan bisa memicu konflik dihindari saat parade kampanye di lapangan dan melibatkan banyak massa.
Kampanye hitam, kampanye-kampanye yang tidak benar, mengandung unsur pidana, kami akan tindak tegas, tutur Tito Karnavian.
Langkah antisipasi dengan melakukan video conference bersama para pemangku kepentingan di daerah pun dilakukan karena keberhasilan pemilu berdasarkan pengalaman sebelumnya adalah sinergitas semua elemen yang terkait.
Penyelenggaraan Pemilu disebut Kapolri melibatkan jaringan, yakni KPU dan jaringannya di daerah, begitu pun Bawaslu serta Polri dan TNI.
? ?Berbagai cara, formula dan metode dilakukan parpol dan tim sukses capres untuk mendapatan simpatik dari masyarakat. Semua berkomitmen untuk melaksakanan kampanye damai hingga tiba saatnya pemilu dilaksanakan.
Sulawesi Tenggara (Sultra) merupakan salah satu daerah di Indonesia yang tergolong berhasil menggelar pemilihan kepala daerah dengan damai pada Pilkada 2018 yang lalu.
Prestasi itu menjadi penyemangat bagi semua pemangku kebijakan di daerah itu, untuk kembali mengemas kampanye dan pemilu damai di Indonesia pada 2019 yang dimulai dari Sultra.?
Semua pemangku kebijakan di daerah itu, telah berikrar untuk melaksanakan tahapan kampanye secara damai hingga pada tahap pemungutan suara pada 17 April 2019.
Penyelenggara, dalam hal ini KPU Sultra, Bawaslu Sultra, kemudian peserta pemilu, yakni 16 parpol beserta selurUh calon legislatif masing masing parpol telah berikrar menyatakan siap melaksanakan kampanye damai dan pemilu damai di Bumi Anoa itu.
Ketua KPU Sultra La Ode Abdul Natsir mengatakan pengurus 16 parpol tingkat Provinsi Sultra telah menyatakan ikrar mencipatakan pemilu dan kampanye damai yang disaksikan oleh penyelenggara pemilu, yaitu KPU, Bawaslu, kepolisian, kejaksaan, tokoh adat, tokoh masyarakat dan pemerintah setempat.
"Ikrar itu tidak hanya tingkat provinsi, tetapi juga bergema pada 17 kabupaten kota di daeah ini. Aparat keamananan, dalam hal ini kepolsian dan TNI, juga berkomitmen dan memberi dukungan akan keamanan setiap tahapan pemilu dan pelaksanaan kampanye," kata Natsir.
Intinya, kata Natsir, seluruh pihak menyetujui ikrar yang berbunyi "Mewujudkan Pemilu 2019 aman, damai dan sejuk di Sultra; menolak isu sara, hoaks, dan ujaran kebencian, karena dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa, dan menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban di Sultra".
Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tenggara telah melakukan persiapan pengamanan kampanye hingga pemilu dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pihak terkait.
Kapolda Sultra Brigjen Pol Iriyanto mengatakan salah satu yang menjadi fokus perhatian dalam pelaksanaan kampanye hingga pelaksanaan Pemilu 2019 adalah maraknya berita bohong atau hoax yang bertujuan mengumbar kebencian.
Karena itu kepolisian mengajak insan pers atau wartawan di daerah itu untuk saling bersinergi memerangi berita bohong atau sering disebut hoax.
"Salah satu yang menjadi fokus perhatian Polda Sultra saat ini adalah beredarnya informasi berbau hoax atau berita bohong yang beredar di media sosial. Ini perlu sinergitas semua pihak untuk memeranginya, terutama bersama insan pers," katanya.?
Ia mengaku, informasi hoaks yang saat ini marak beredar berkaitan dengan Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019.
"Momentum ini adalah titik krusial atau kondisi paling rawan untuk dijadikan wahana penyebaran informasi bohong yang sifatnya provokatif," katanya.
Media sosial, katanya, dianggap sebagai wadah yang paling ampuh untuk melakukan ujaran kebencian dengan cara menyebarkan berita bohong atau hoaks.?
"Sebab media sosial dinilai sebagai salah satu instrumen untuk menjatuhkan lawan politik dengan cara menyebar informasi bohong, fitnah, black campaign, dan adu domba," katanya.
Media sosial pada kondisi saat ini, katanya, penuh dengan informasi yang menimbulkan provokasi, karena banyak media sosial yang diaktualisasikan dalam bentuk perbuatan nyata dengan provokasi informasi yang tidak benar.
? ?"Harapan kita kepada insan pers untuk menyaring informasi yang masuk. Kami juga siap bersinergi dengan teman media dalam tim cybercrime," katanya.
? ?Sementara itu, Gubernur Sultra Ali Mazi mengatakan semua pihak yang telah mengikrarkan diri dalam deklarasi damai untuk pemilihan legislatif, dan pemilihan presiden ini, harus mempunyai tanggung jawab moral untuk menjaga situasi keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat.
? ?"Begitu juga para caleg dan partai politik untuk mematuhi rambu-rambu dalam melakukan kampanye damai. Sekarang kita semua yang hadir di sini sudah mengingkrarkan diri untuk pemilihan damai, jadi kita bertanggung njawab untuk menjaga pemilihan umum berjalan dengan damai," katanya.
Sementara di Jakarta, beberapa waktu lalu, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mengatakan deklrasi kampanye damai perlu diperbanyak untuk meminimalkan gangguan keamanan selama masa kampanye Pemilu 2019 yang berlangsung selama tujuh bulan.
Lakukan langkah pencegahan misalnya dengan membuat deklarasi damai sebanyak-banyaknya sampai ke desa-desa untuk menjadi cooling system, kebersamaan kita harus diangkat, kata Tito Karnavian di Gedung Mabes Polri, Jakarta, Senin (24/9).
Ia mengimbau agar mobilisasi massa yang bersifat provokatif dan bisa memicu konflik dihindari saat parade kampanye di lapangan dan melibatkan banyak massa.
Kampanye hitam, kampanye-kampanye yang tidak benar, mengandung unsur pidana, kami akan tindak tegas, tutur Tito Karnavian.
Langkah antisipasi dengan melakukan video conference bersama para pemangku kepentingan di daerah pun dilakukan karena keberhasilan pemilu berdasarkan pengalaman sebelumnya adalah sinergitas semua elemen yang terkait.
Penyelenggaraan Pemilu disebut Kapolri melibatkan jaringan, yakni KPU dan jaringannya di daerah, begitu pun Bawaslu serta Polri dan TNI.