Kolaka (Antaranews Sultra) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara meminta pemkab setempat melakukan pembenahan saluran pembuangan rumah tangga yang ada di daerah setempat.
Ketua Komisi I DPRD Kolaka, Bakri Mendong di Kolaka, Senin mengatakan memasuki musim hujan tahun ini pemkab harus melakukan pembenahan saluran pembuangan karena berdampak banjir yang terjadi karena meluapnya air dari saluran.
"Khususnya di kelurahan Lamokato dan Watuliandu kalau hujan meskipun hanya satu jam namun air sudah setinggi lutut orang dewasa menutupi badan jalan," katanya.
Apalagi di wilayah itu kata dia ada beberapa sekolah dasar sehingga bisa mengganggu siswa yang lagi belajar dan aktivitas masyarakat bisa terhambat akibat banjir.
Selain itu kata Bakri Mendong masih banyak jalan-jalan dalam wilayah kota Kolaka dan kecamatan Latambaga yang memang perlu di benahi dan perhatian dari Pemerintah.
"Kita mengakui dana yang ada untuk membangun kecamatan dan desa namun kita juga jangan melupakan infrastruktur dalam kota," ungkap politisi Golkar itu.
Bakri juga meminta instansi terkait yakni dinas pekerjaan umum dan perumahan yang membidangi pembangunan infrastruktur untuk dijadikan perhatian agar bisa mengantisipasi ketika banjir saluran tidak tergenang lagi.
Ketua Komisi I DPRD Kolaka, Bakri Mendong di Kolaka, Senin mengatakan memasuki musim hujan tahun ini pemkab harus melakukan pembenahan saluran pembuangan karena berdampak banjir yang terjadi karena meluapnya air dari saluran.
"Khususnya di kelurahan Lamokato dan Watuliandu kalau hujan meskipun hanya satu jam namun air sudah setinggi lutut orang dewasa menutupi badan jalan," katanya.
Apalagi di wilayah itu kata dia ada beberapa sekolah dasar sehingga bisa mengganggu siswa yang lagi belajar dan aktivitas masyarakat bisa terhambat akibat banjir.
Selain itu kata Bakri Mendong masih banyak jalan-jalan dalam wilayah kota Kolaka dan kecamatan Latambaga yang memang perlu di benahi dan perhatian dari Pemerintah.
"Kita mengakui dana yang ada untuk membangun kecamatan dan desa namun kita juga jangan melupakan infrastruktur dalam kota," ungkap politisi Golkar itu.
Bakri juga meminta instansi terkait yakni dinas pekerjaan umum dan perumahan yang membidangi pembangunan infrastruktur untuk dijadikan perhatian agar bisa mengantisipasi ketika banjir saluran tidak tergenang lagi.