Kendari (Antaranews Sultra) - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-Perjuangan) Provinsi Sulawesi Tenggara mempersiapkan pengganti ketua DPC Kabupaten Buton Selatan Agus Feisal Hidayat yang berstatus tahanan korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Sultra Agus Sana`a di Kendari, Jumat, mengatakan penggantian kader yang terjerat kasus hukum demi kelancaran tugas-tugas partai yang makin padat.
"Kita semua tetap menjunjung tinggi azas praduga tidak bersalah tetapi tugas-tugas sebagai ketua partai mutlak harus ada yang mengambilalih sehingga pelayanan kader tetap berjalan," kata Agus Sana`a.
Soal siapa yang akan melaksanakan tugas pimpinan partai di daerah otoritas Agus Feisal Hidayat yang saat ini menjadi tahanan KPK? menjadi kewenangan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-Perjuangan.
KPK menetapkan AFH sebagai tersangka setelah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada Rabu 25 Mei sekitar pukul 17:00 Wita di rumah dinas Bupati Buton Selatan dan sejumlah tempat atas tuduhan suap.
Baca juga: KPK amankan rp400 juta OTT Bupati Buton Selatan
Selain menyeret Bupati Buton Selatan yang baru menjabat satu tahun juga KPK memboyong pengusaha yang diduga kuat sebagai pemberi suap serta lima orang lainnya.
Baca juga: KPK terbangkan Bupati Buton Selatan ke Jakarta
Dari operasi yang dilancarkan tim KPK disita barang bukti berupa uang tunai senilai Rp400 juta yang ditengarai bersumber dari kegiatan proyek yang dilaksanakan oknum pengusaha tersebut.
(T.S032/B/T013/C/T013) 25-05-2018 08:30:08
Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Sultra Agus Sana`a di Kendari, Jumat, mengatakan penggantian kader yang terjerat kasus hukum demi kelancaran tugas-tugas partai yang makin padat.
"Kita semua tetap menjunjung tinggi azas praduga tidak bersalah tetapi tugas-tugas sebagai ketua partai mutlak harus ada yang mengambilalih sehingga pelayanan kader tetap berjalan," kata Agus Sana`a.
Soal siapa yang akan melaksanakan tugas pimpinan partai di daerah otoritas Agus Feisal Hidayat yang saat ini menjadi tahanan KPK? menjadi kewenangan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-Perjuangan.
KPK menetapkan AFH sebagai tersangka setelah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada Rabu 25 Mei sekitar pukul 17:00 Wita di rumah dinas Bupati Buton Selatan dan sejumlah tempat atas tuduhan suap.
Baca juga: KPK amankan rp400 juta OTT Bupati Buton Selatan
Selain menyeret Bupati Buton Selatan yang baru menjabat satu tahun juga KPK memboyong pengusaha yang diduga kuat sebagai pemberi suap serta lima orang lainnya.
Baca juga: KPK terbangkan Bupati Buton Selatan ke Jakarta
Dari operasi yang dilancarkan tim KPK disita barang bukti berupa uang tunai senilai Rp400 juta yang ditengarai bersumber dari kegiatan proyek yang dilaksanakan oknum pengusaha tersebut.
(T.S032/B/T013/C/T013) 25-05-2018 08:30:08