Kendari (Antaranews Sultra) - Sekertaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP Hasto Kristiyanto, membuka rapat kerja daerah (rakerda) III PDIP Sulawesi Tenggara di Kendari, Minggu.
Rakerda PDIP Sultra itu dirangkaikan dengan rapat bersama Badan Sanksi Pemilu Nasional Daerah (BSPND) se-Sulawesi Tenggara.
Rakerda ke III DPD PDIP Sultra itu juga dihadiri pengurus DPP PDIP Wiriyanti Sukamdani, Ketua DPRD Sultra yang juga Ketua DPW PAN Abdurrahman Saleh, Ketua DPW PDIP Sultra, Hugua dan para bupati yang diusung PDIP saat Pilkada serta ratusan pengurus DPD kabupaten kota se-Sultra.
Salah satu agenda dalam rakerda itu adalah melakukan konsolidasi partai sekaligus untuk mematangkan pemenangan Pilkada Gubrnur Sultra 2018, di mana PDIP Sultra mengusung ketua DPW PDIP Sultra Hugua sebagai calon wakil gubernur Sultra mendampingi Asrun sebagai cagub.
"Saya berharap seluruh pengurus, kader dan simpatisan PDIP di Sultra untuk memenangkan pasangan Asrun-Hugua. Ini sifatnya instruksi dan wajib dilaksanakan semua kader dan simpatisan dimana pun berada," ujaranya.
Ia mengatakan, bila instruksi tersebut tidak dilaksanakan maka akan ada penilaian bahkan sanksi yang diberikan pada setiap pengurus.
Rakerda III PDIP Sultra yang dirangkaian dengan Rakorda BSPND ini bertujuan melakukan konsolidasi dan mengevaluasi kerja pengurus dan kader di seluruh tingkatan di Sultra, termasuk membicarakan strategi pemenangan Pilkada Gubernur Sultra dan Pilkada bupati dan wali kota di empat kabupaten di Sultra.
Ketua Panitia Rakerda III 2018, Agusanaa dalam laporannya mengatakan dalam pertemuan kali ini diikuti sedikitnya 500 pengurus dari 17 kabupaten dan dua kota di Sultra yang terdiri dari pengurus inti dan calon anggota legislatif yang akan diusung partai pada Pemilu legislatif (Pileg) 2019.
Agusanaa menyebutkan bahwa masing-masing pengurus dari kabupaten dan kota diundang sebagai peserta rakerda berdasarkan jumlah calon anggota legislatif yang diusung berdasarkan kuota kursi di daerah pemilihannya masing-masing.
Ia mencontohkan, pengurus DPC kabupaten Konawe yang diundang sebagai peserta sebanyak 60 orang meskipun yang hadir hanya 40 orang, begitu pula dengan kabupaten Kolaka yang diundang sebanyak 35 orang namun yang mengisi daftar hadir hanya sebanyak 20 orang dan Kota Kendari yang diundang sebanyak 30 orang dan yang hadir hanya 11 orang.
"Soal ketidakhadiran para pengurus dan calon anggota legislatif, ini masih bisa dimaklumi dengan alasan yang bisa diterima, oleh pengurus DPD," ujarnya.
Rangkaian Rakerda III dan Raker bersama badan sanksi pemilu daerah berlangsung selama sehari itu juga dihadiri beberapa bupati sebagai kader PDIP seperti Bupati Buton Utara Abu Hasan dan bupati Buton Tengah Samahuddin.
Rakerda PDIP Sultra itu dirangkaikan dengan rapat bersama Badan Sanksi Pemilu Nasional Daerah (BSPND) se-Sulawesi Tenggara.
Rakerda ke III DPD PDIP Sultra itu juga dihadiri pengurus DPP PDIP Wiriyanti Sukamdani, Ketua DPRD Sultra yang juga Ketua DPW PAN Abdurrahman Saleh, Ketua DPW PDIP Sultra, Hugua dan para bupati yang diusung PDIP saat Pilkada serta ratusan pengurus DPD kabupaten kota se-Sultra.
Salah satu agenda dalam rakerda itu adalah melakukan konsolidasi partai sekaligus untuk mematangkan pemenangan Pilkada Gubrnur Sultra 2018, di mana PDIP Sultra mengusung ketua DPW PDIP Sultra Hugua sebagai calon wakil gubernur Sultra mendampingi Asrun sebagai cagub.
"Saya berharap seluruh pengurus, kader dan simpatisan PDIP di Sultra untuk memenangkan pasangan Asrun-Hugua. Ini sifatnya instruksi dan wajib dilaksanakan semua kader dan simpatisan dimana pun berada," ujaranya.
Ia mengatakan, bila instruksi tersebut tidak dilaksanakan maka akan ada penilaian bahkan sanksi yang diberikan pada setiap pengurus.
Rakerda III PDIP Sultra yang dirangkaian dengan Rakorda BSPND ini bertujuan melakukan konsolidasi dan mengevaluasi kerja pengurus dan kader di seluruh tingkatan di Sultra, termasuk membicarakan strategi pemenangan Pilkada Gubernur Sultra dan Pilkada bupati dan wali kota di empat kabupaten di Sultra.
Ketua Panitia Rakerda III 2018, Agusanaa dalam laporannya mengatakan dalam pertemuan kali ini diikuti sedikitnya 500 pengurus dari 17 kabupaten dan dua kota di Sultra yang terdiri dari pengurus inti dan calon anggota legislatif yang akan diusung partai pada Pemilu legislatif (Pileg) 2019.
Agusanaa menyebutkan bahwa masing-masing pengurus dari kabupaten dan kota diundang sebagai peserta rakerda berdasarkan jumlah calon anggota legislatif yang diusung berdasarkan kuota kursi di daerah pemilihannya masing-masing.
Ia mencontohkan, pengurus DPC kabupaten Konawe yang diundang sebagai peserta sebanyak 60 orang meskipun yang hadir hanya 40 orang, begitu pula dengan kabupaten Kolaka yang diundang sebanyak 35 orang namun yang mengisi daftar hadir hanya sebanyak 20 orang dan Kota Kendari yang diundang sebanyak 30 orang dan yang hadir hanya 11 orang.
"Soal ketidakhadiran para pengurus dan calon anggota legislatif, ini masih bisa dimaklumi dengan alasan yang bisa diterima, oleh pengurus DPD," ujarnya.
Rangkaian Rakerda III dan Raker bersama badan sanksi pemilu daerah berlangsung selama sehari itu juga dihadiri beberapa bupati sebagai kader PDIP seperti Bupati Buton Utara Abu Hasan dan bupati Buton Tengah Samahuddin.