Andoolo (Antaranews Sultra) - Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2019.
"Musrenbang dalam rangka menyusun RKPD Tahun 2019 merupakan rangkaian proses lanjutan yang telah dilaksanakan Pemkab Konawe Selatan, dimana sebelumnya telah menyelenggarakan rangkaian proses Pra-Musrenmbang yang merumuskan tema pembangunan untuk periode 2019," kata Bupati Konawe Selatan, Surunuddin Dangga, di Andoolo, Kamis (29/3) malam, saat membuka kegiatan itu dihadiri Wakil Bupati, Arsalim, Sekda Sjarif Sajang, Kepala Bappeda Saala, Ketua DPRD Irham Kalenggo.
Musrenbang RKPD Tingkat Konawe Selatan Tahun 2019 mengangkat Tema "Mendorong Strategi Kebijakan Diversifikasi Pengembangan Kawasan Pedesaan Untuk Pertumbuhan Berkualitas" yang bertujuan untuk membahas dan menyepakati usulan rencana kegiatan pembangunan di desa/kelurahan yang disinkronkan dengan prioritas pembangunan daerah kabupaten di wilayah kecamatan.
"Ini juga merupakan momentum penting karena memasuki tahun ke-3 dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Konawe Selatan 2016-2021," katanya.
Sejalan dengan hal tersebut kata dia, maka harus memperhatikan dan memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan akselarasi pembangunan dalam mendukung pencapaian terhadap kinerja dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi langsung dari masyarakat.
Ia menjelaskan, ada 13 item yema pembangunan 2019 yang jadi prioritas, yang pertama adalah berorientasi pada upaya peningkatan penganekaragaman (fiversifikasi) produk unggulan desa melalui optimalisasi lahan tanaman pangan, holtikultura dan perkebunan, dan peningkatan produktifitas peternakan, perikanan, pariwisata, serta produk desa berbasis pemberdayaan ekonomi lokal.
"Kedua, mengoptimalkan TKPD untuk penanganan kemiskinan hingga tingkat desa berdasarkan pembangunan kawasan. Ketiga, menuntaskan/menghilangkan status desa tertinggal yang saat ini tersisa 25 desa dari 111 desa tertinggal atau tersisa 7,4 persen dari total 336 desa se-Konawe Selatan pada 2017," katanya.
Keempat katanya, merevitalisasi kawasan jeruk nasional di Lalembuu dan terus meningkatkan produktifitasnya, kemudian ke lima melakukan penajaman pada sasaran ketahanan pangan daerah.
"Keenam adalah pengembangan kawasan pertanian yang bersinergi dengan kawasan wisata agro. Ketujuh, mengoptimalkan dukungan terhadap kawasan pedesaan untuk pengembangan bibit sapi bali dan sentra peternakan. Kedelapan, peningkatan produksi dan produktifitas perikanan budi daya air tawar payau dan air asin (ikan mas, nila, lele, bandeng, kepiting bakau, rajungan, udang vaname, dan ikan kerapu)," katanya.
Selanjutnya kesembilan, melakukan pembangunan pembenihan ikan kerapu (Hatchery) di Desa Batu Putih Kec Kolono Timur guna pemenuhan bibit ikan untuk pengembangan keramba jaring apung di teluk kolono.
"Kesepuluh, peningkatan pemenuhan fasilitas dasar pendidikan dan kesehatan. Kesebelas, optimalisasi peran pengkajian dan penerapan teknologi yang baik dan tepat guna agar lebih memaksimalkan prestasi yang telah dicapai. Keduabelas, optimalisasi peran dari masing-masing kawasan pembangunan, dan yang terakhir adalah membuka akses dan isolasi kawasan pedesaan terutama ruas jalan strategis," katanya.
Ia meminta, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan OPD untuk lebih intensif dalam berkoordinasi dalam membangun perencanaan daerah secara lebih baik dan saling bersinergi, saling berkaitan, memiliki daya ungkit serta memiliki indikator yang jelas dan terukur," katanya.
"Musrenbang dalam rangka menyusun RKPD Tahun 2019 merupakan rangkaian proses lanjutan yang telah dilaksanakan Pemkab Konawe Selatan, dimana sebelumnya telah menyelenggarakan rangkaian proses Pra-Musrenmbang yang merumuskan tema pembangunan untuk periode 2019," kata Bupati Konawe Selatan, Surunuddin Dangga, di Andoolo, Kamis (29/3) malam, saat membuka kegiatan itu dihadiri Wakil Bupati, Arsalim, Sekda Sjarif Sajang, Kepala Bappeda Saala, Ketua DPRD Irham Kalenggo.
Musrenbang RKPD Tingkat Konawe Selatan Tahun 2019 mengangkat Tema "Mendorong Strategi Kebijakan Diversifikasi Pengembangan Kawasan Pedesaan Untuk Pertumbuhan Berkualitas" yang bertujuan untuk membahas dan menyepakati usulan rencana kegiatan pembangunan di desa/kelurahan yang disinkronkan dengan prioritas pembangunan daerah kabupaten di wilayah kecamatan.
"Ini juga merupakan momentum penting karena memasuki tahun ke-3 dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Konawe Selatan 2016-2021," katanya.
Sejalan dengan hal tersebut kata dia, maka harus memperhatikan dan memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan akselarasi pembangunan dalam mendukung pencapaian terhadap kinerja dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi langsung dari masyarakat.
Ia menjelaskan, ada 13 item yema pembangunan 2019 yang jadi prioritas, yang pertama adalah berorientasi pada upaya peningkatan penganekaragaman (fiversifikasi) produk unggulan desa melalui optimalisasi lahan tanaman pangan, holtikultura dan perkebunan, dan peningkatan produktifitas peternakan, perikanan, pariwisata, serta produk desa berbasis pemberdayaan ekonomi lokal.
"Kedua, mengoptimalkan TKPD untuk penanganan kemiskinan hingga tingkat desa berdasarkan pembangunan kawasan. Ketiga, menuntaskan/menghilangkan status desa tertinggal yang saat ini tersisa 25 desa dari 111 desa tertinggal atau tersisa 7,4 persen dari total 336 desa se-Konawe Selatan pada 2017," katanya.
Keempat katanya, merevitalisasi kawasan jeruk nasional di Lalembuu dan terus meningkatkan produktifitasnya, kemudian ke lima melakukan penajaman pada sasaran ketahanan pangan daerah.
"Keenam adalah pengembangan kawasan pertanian yang bersinergi dengan kawasan wisata agro. Ketujuh, mengoptimalkan dukungan terhadap kawasan pedesaan untuk pengembangan bibit sapi bali dan sentra peternakan. Kedelapan, peningkatan produksi dan produktifitas perikanan budi daya air tawar payau dan air asin (ikan mas, nila, lele, bandeng, kepiting bakau, rajungan, udang vaname, dan ikan kerapu)," katanya.
Selanjutnya kesembilan, melakukan pembangunan pembenihan ikan kerapu (Hatchery) di Desa Batu Putih Kec Kolono Timur guna pemenuhan bibit ikan untuk pengembangan keramba jaring apung di teluk kolono.
"Kesepuluh, peningkatan pemenuhan fasilitas dasar pendidikan dan kesehatan. Kesebelas, optimalisasi peran pengkajian dan penerapan teknologi yang baik dan tepat guna agar lebih memaksimalkan prestasi yang telah dicapai. Keduabelas, optimalisasi peran dari masing-masing kawasan pembangunan, dan yang terakhir adalah membuka akses dan isolasi kawasan pedesaan terutama ruas jalan strategis," katanya.
Ia meminta, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan OPD untuk lebih intensif dalam berkoordinasi dalam membangun perencanaan daerah secara lebih baik dan saling bersinergi, saling berkaitan, memiliki daya ungkit serta memiliki indikator yang jelas dan terukur," katanya.