Kendari (Antaranews Sultra) - Perusahaan Umum Perumahan Nasional Cabang Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara menilai daya beli masyarakat relatif rendah.
Manager Proyek Perum Perumnas Cabang Kendari Umar Wonggo di Kendari, Selasa, mengatakan puluhan unit rumah yang terbangun di sejumlah daerah belum terjual walaupun dengan harga murah beraubsidi.
"Perumnas bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Buton Utata sudah membangun 65 unit rumah namun yang terjual baru 23 unit," kata Umar.
Dari segi bisnis Perumnas belum memperoleh keuntungan dari kegiatan pembangunan 65 unit rumah di Buton Utara karena modal sudah mengendap empat tahun.
Oleh karena itu, kata dia, Perumnas berencana meninjau kembali kesepakatan kerja sama penjualan rumah yang dilakukan secara terbuka atau dijual bebas.
"Perumnas dan pemerintah Kabupaten Buton Utara sepakat penjualan rumah murah bersubsidi hanya pegawai negeri sipil (PNS) setempat," ujarnya.
Namun kesepakatan tersebut tidak sejalan dengan harapan atau minat PNS terhadap kepemilikan rumah murah bersubaidi yang dibangun diatas lahan milik pemerintah seluas tiga hektare.
Ketua Kamar Dagang dan Industri Sultra La Mandi mengatakan kompetisi perusahaan properti perumahan semakin dewasa ini semakin ketat.
Selain daya beli masyarakat yang rendahnya juga penyebab omzet penjualan rumah melambat karena tawaran harga dari pengusaha makin bervariasi.
"Sekarang ini pengemban harus pandai-pandai menarik simpati calon konsumen. Strategi pemasaran menentukan nasib perusahaan," kata La Mandi.
Manager Proyek Perum Perumnas Cabang Kendari Umar Wonggo di Kendari, Selasa, mengatakan puluhan unit rumah yang terbangun di sejumlah daerah belum terjual walaupun dengan harga murah beraubsidi.
"Perumnas bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Buton Utata sudah membangun 65 unit rumah namun yang terjual baru 23 unit," kata Umar.
Dari segi bisnis Perumnas belum memperoleh keuntungan dari kegiatan pembangunan 65 unit rumah di Buton Utara karena modal sudah mengendap empat tahun.
Oleh karena itu, kata dia, Perumnas berencana meninjau kembali kesepakatan kerja sama penjualan rumah yang dilakukan secara terbuka atau dijual bebas.
"Perumnas dan pemerintah Kabupaten Buton Utara sepakat penjualan rumah murah bersubsidi hanya pegawai negeri sipil (PNS) setempat," ujarnya.
Namun kesepakatan tersebut tidak sejalan dengan harapan atau minat PNS terhadap kepemilikan rumah murah bersubaidi yang dibangun diatas lahan milik pemerintah seluas tiga hektare.
Ketua Kamar Dagang dan Industri Sultra La Mandi mengatakan kompetisi perusahaan properti perumahan semakin dewasa ini semakin ketat.
Selain daya beli masyarakat yang rendahnya juga penyebab omzet penjualan rumah melambat karena tawaran harga dari pengusaha makin bervariasi.
"Sekarang ini pengemban harus pandai-pandai menarik simpati calon konsumen. Strategi pemasaran menentukan nasib perusahaan," kata La Mandi.