Kendari (Antaranews Sultra) - Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari, Sulawesi Tenggara, Dr Nur Alim, menyerukan masyarakat untuk melawan politik transaksional pada Pemilihan Gubernur Sultra 2018.
"Politik transaksional akan merusak roh demokrasi dalam pemilihan kepala daerah yang berimplikasi pada watak dan karakter pemimpin yang terpilih," kata Nur Alim saat menjadi pembicara pada bincang politik yang digelar Forum Jurnalis Sultra (FJS) dengan tema "Pilkada, Korupsi, dan Masa Depan Sultra", di Kendari, Minggu.
Ia mengatakan, partai politik perlu melakukan terobosan lebih masif dan terstruktur dalam merekrut dan mempromosikan calon kepala daerah atau calon anggota lagislatif yang akan diusung dalam setiap momentum pesta demokrasi, sehingga ada tanggung jawab bersama.
"Karena secara moral, integritas menjadi faktor penentu seseorang menjadi kepala daerah, bukan karena hanya didorong oleh nafsu menjadi pemimpin," katanya.
Untuk itu, kata dia, untuk menghindari politik transaksional maka parpol juga harus menyelenggarakan kurikulum pengkaderan, sehingga ketika diberi mandat untuk memangku jabatan, tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti korupsi.
"Yang tidak kalah penting adalah peran para generasi muda dan insan pers, untuk mendorong lahirnya pilkada yang bermartabat dan demokratis," katanya.
Selain Nur Alim, pembicara lain dalam bincang politik ini adalah Rekror Universitas Lakudende, Prof La Ode Masihu Kamaludin dan Rektor Universitas Sulawesi Tenggara (Unsultra), Prof Andi Bahrun.
Bincang politik itu dihadiri oleh kalangan jurnalis, mahasiswa, dan aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM).
Pilkada Gubernur Sultra diikuti tiga pasangan calon, yakni nomor urut satu Ali Mazi-Lukman Abunawas diusung Partai Demokrat (tiga kursi) dan Partai Golkar (tujuh kursi), total 10 kursi di DPRD Sultra.
Nomor urut dua pasangan Asrun-Hugua diusung PAN (sembilan kursi), PDIP (lima kursi), PKS (lima kursi), Hanura (tiga kursi), dan Gerindra (empat kursi), total 26 kursi di DPRD Sultra.
Nomor urut tiga pasangan Rusda Mahmud-Sjafei Kahar diusung Demokrat (enam kursi), PPP (dua kursi) dan PKB (satu kursi), total sembilan kursi di DPRD Sultra.
"Politik transaksional akan merusak roh demokrasi dalam pemilihan kepala daerah yang berimplikasi pada watak dan karakter pemimpin yang terpilih," kata Nur Alim saat menjadi pembicara pada bincang politik yang digelar Forum Jurnalis Sultra (FJS) dengan tema "Pilkada, Korupsi, dan Masa Depan Sultra", di Kendari, Minggu.
Ia mengatakan, partai politik perlu melakukan terobosan lebih masif dan terstruktur dalam merekrut dan mempromosikan calon kepala daerah atau calon anggota lagislatif yang akan diusung dalam setiap momentum pesta demokrasi, sehingga ada tanggung jawab bersama.
"Karena secara moral, integritas menjadi faktor penentu seseorang menjadi kepala daerah, bukan karena hanya didorong oleh nafsu menjadi pemimpin," katanya.
Untuk itu, kata dia, untuk menghindari politik transaksional maka parpol juga harus menyelenggarakan kurikulum pengkaderan, sehingga ketika diberi mandat untuk memangku jabatan, tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti korupsi.
"Yang tidak kalah penting adalah peran para generasi muda dan insan pers, untuk mendorong lahirnya pilkada yang bermartabat dan demokratis," katanya.
Selain Nur Alim, pembicara lain dalam bincang politik ini adalah Rekror Universitas Lakudende, Prof La Ode Masihu Kamaludin dan Rektor Universitas Sulawesi Tenggara (Unsultra), Prof Andi Bahrun.
Bincang politik itu dihadiri oleh kalangan jurnalis, mahasiswa, dan aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM).
Pilkada Gubernur Sultra diikuti tiga pasangan calon, yakni nomor urut satu Ali Mazi-Lukman Abunawas diusung Partai Demokrat (tiga kursi) dan Partai Golkar (tujuh kursi), total 10 kursi di DPRD Sultra.
Nomor urut dua pasangan Asrun-Hugua diusung PAN (sembilan kursi), PDIP (lima kursi), PKS (lima kursi), Hanura (tiga kursi), dan Gerindra (empat kursi), total 26 kursi di DPRD Sultra.
Nomor urut tiga pasangan Rusda Mahmud-Sjafei Kahar diusung Demokrat (enam kursi), PPP (dua kursi) dan PKB (satu kursi), total sembilan kursi di DPRD Sultra.