Andoolo (Antaranews Sultra) - Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, bersama Polres setempat menggelar Focus Group Discussion (FGD) tentang upaya menangkal radikalisme, di Andoolo, Senin.
Acara yang mengangkat tema "Menangkal Paham Radikalisme, Intoleransi dan Anti Pancasila Untuk Menjaga Keberagaman dan Kebhinekaan Bangsa Indonesia Demi Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia" dihadiri Wakil Bupati Konawe Selatan, Arsalim Arifin, Kapolres Konawe Selatan, AKBP Hamka Mappaita, para tokoh Adat, tokoh masyarakat, tokoh Agama, dan Tokoh Pemuda se-Konawe Selatan.
"Tujuan kita melakukan pertemuan hari ini adalah untuk memperteguh, memperkokoh rasa nasionalisme dengan selalu menjaga rasa persatuan, kesatuan dan kedamaian sebagai daerah yang heterogen," kata Arsalim saat membuka kegiatan itu.
Menurut dia, walaupun kasus di Konawe Selatan belum sampai membahayakan, tetap perlu bermawasdiri dan sadar bahwa hidup tidak sendiri dan tidak bisa hidup tanpa orang lain, sehingga pentingnya hidup dengan berbagai keberagaman di bawah naungan NKRI.
"Saya juga mengapresiasi atas kesigapan personel kepolisian, TNI dan seluruh elemen masyarakat dalam merespon setiap permasalahan yang timbul dan diselesaikan dengan baik dan damai, yang tentu jika dibiarkan akan meluas ke konflik horisontal seperti sengketa lahan di Kecmatan Angata dan Landono," katanya.
Ia mengaku, Pemda Konawe Selatan juga selalu berkoordinasi secara kontinyu dengan Polres dan TNI untuk bagaimana dalam menyikapi suatu permasalahan sehingga stabilitas dan keamanan daerah itu selalu kondusif.
"Sehingga melalui forum ini peserta bisa memberikan masukkan dari seluruh pemangku kepentingan yang ada untuk memperteguh persatuan kita, dan jika ada persoalan masyarakat, tolong segera sampaikan kepada kami untuk ditindaklanjuti sesegera mungkin," katanya.
Ia yakin, melalui Kemenag Konawe Selatan, daerah itu akan dijadikan daerah percontohan wilayah kerukunanan umat beragama dengan membuat pilot project di Desa Lapoa Kecamatan Tinanggea untuk memberikan contoh kepada masyarakat Indonesia bahwa daerah itu maju dan berkembang karena dukungan seluruh umat beragama.
Kapolres Konawe Selatan, AKBP Hamka Mappaita, mengatakan untuk menangkal dan perang terhadap intoleransi, paham radikalisme, berita bohong (hoax) serta terorisme tidak dapat dilakukan sendiri oleh pihak aparat keamanan di negeri ini.
"Namun harus terlibat seluruh pihak yang masih menginginkan tegaknya NKRI dan masih mau menerima pluraslisme yang ada. Pemda merupakan pihak yang paling bertanggung jawab atas pembentukan pola pikir, mental masyarakat terutama kaum muda," katanya.
Dalam kesempatan tersebut seluruh peserta FGD bersama Wabup dan Kapolres Konawe Selatan dipandu pihak kepolisian, bersama-sama secara serentak membaca sumpah dan ikrar dengan memegang spanduk yang bertuliskan "Kami Masyarakat Konawe Selatan Menolak Sifat dan Sikap Intoleransi serta Faham Radikalisme, Anti Pancasila dan Terorisme" dan membaca ikrar kedua terkait pilkada damai.
Acara yang mengangkat tema "Menangkal Paham Radikalisme, Intoleransi dan Anti Pancasila Untuk Menjaga Keberagaman dan Kebhinekaan Bangsa Indonesia Demi Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia" dihadiri Wakil Bupati Konawe Selatan, Arsalim Arifin, Kapolres Konawe Selatan, AKBP Hamka Mappaita, para tokoh Adat, tokoh masyarakat, tokoh Agama, dan Tokoh Pemuda se-Konawe Selatan.
"Tujuan kita melakukan pertemuan hari ini adalah untuk memperteguh, memperkokoh rasa nasionalisme dengan selalu menjaga rasa persatuan, kesatuan dan kedamaian sebagai daerah yang heterogen," kata Arsalim saat membuka kegiatan itu.
Menurut dia, walaupun kasus di Konawe Selatan belum sampai membahayakan, tetap perlu bermawasdiri dan sadar bahwa hidup tidak sendiri dan tidak bisa hidup tanpa orang lain, sehingga pentingnya hidup dengan berbagai keberagaman di bawah naungan NKRI.
"Saya juga mengapresiasi atas kesigapan personel kepolisian, TNI dan seluruh elemen masyarakat dalam merespon setiap permasalahan yang timbul dan diselesaikan dengan baik dan damai, yang tentu jika dibiarkan akan meluas ke konflik horisontal seperti sengketa lahan di Kecmatan Angata dan Landono," katanya.
Ia mengaku, Pemda Konawe Selatan juga selalu berkoordinasi secara kontinyu dengan Polres dan TNI untuk bagaimana dalam menyikapi suatu permasalahan sehingga stabilitas dan keamanan daerah itu selalu kondusif.
"Sehingga melalui forum ini peserta bisa memberikan masukkan dari seluruh pemangku kepentingan yang ada untuk memperteguh persatuan kita, dan jika ada persoalan masyarakat, tolong segera sampaikan kepada kami untuk ditindaklanjuti sesegera mungkin," katanya.
Ia yakin, melalui Kemenag Konawe Selatan, daerah itu akan dijadikan daerah percontohan wilayah kerukunanan umat beragama dengan membuat pilot project di Desa Lapoa Kecamatan Tinanggea untuk memberikan contoh kepada masyarakat Indonesia bahwa daerah itu maju dan berkembang karena dukungan seluruh umat beragama.
Kapolres Konawe Selatan, AKBP Hamka Mappaita, mengatakan untuk menangkal dan perang terhadap intoleransi, paham radikalisme, berita bohong (hoax) serta terorisme tidak dapat dilakukan sendiri oleh pihak aparat keamanan di negeri ini.
"Namun harus terlibat seluruh pihak yang masih menginginkan tegaknya NKRI dan masih mau menerima pluraslisme yang ada. Pemda merupakan pihak yang paling bertanggung jawab atas pembentukan pola pikir, mental masyarakat terutama kaum muda," katanya.
Dalam kesempatan tersebut seluruh peserta FGD bersama Wabup dan Kapolres Konawe Selatan dipandu pihak kepolisian, bersama-sama secara serentak membaca sumpah dan ikrar dengan memegang spanduk yang bertuliskan "Kami Masyarakat Konawe Selatan Menolak Sifat dan Sikap Intoleransi serta Faham Radikalisme, Anti Pancasila dan Terorisme" dan membaca ikrar kedua terkait pilkada damai.