Kendari(Antaranews Sultra) - Anggota DPD RI daerah pemilihan Sulawesi Tenggara bekerja sama dengan Dewan Adat Bombana (DAM) menggelar Kegiatan sosialisasi bertajuk mewujudkan kinerja konstitusional DPD RI untuk menggalang aspirasi masyarakat.
Anggota DPD RI H Yusran A. Silondae, mengatakan dengan kerja sama yang melibatkan dewan adat masyarakat dapat memperkuat hubungan antar lembaga dengan kelembagaan masyarakat sebagai pilar budaya yang ada di daerah.
Sebelumnya staf Ahli anggoat DPD Sultra, Bahrun Lewa, kegiatan sosialisasi yang dihadiri sekitar 1OO peserta dari berbagai elemen masyarakat dan perwakilan Dewan Adat Moronene, tokoh masyarakat, Pemuda dan Ormas di Kabupaten Bombana tersebut dalam rangka memperkuat posisi DPD RI dan peran DPD RI bagi pembangunan di daerah.
"Kerja sama DPD RI dan Dewan Adat Moronene Kabupaten Bombana diyakini dapat semakin memperkuat hubungan kelembagaan antara lembaga adat di daerah dengan negara, sekaligus untuk menyerap berbagai aspirasi dari kalangan masyarakat secara luas," ujarnya.
Tujuan lain dari sosialisasi itu adalah untuk memperkenalkan lagi kepada masyarakat terhadap beberapa produk kebijakan legislasi DPD RI yang sedang digodok seperti RUU tentang masyarakat adat dan lainnya.
Mantan Pj. Gubernur Sultra tersebut menambahkan bahwa peran lembaga adat di daerah perlu diapresiasi dan diberikan dukungan baik dalam hubungan kelembagaan dengan negara maupun payung regulasi yang memberikan jaminan hak-hak bagi kelompok adat.
Ketua Dewan Adat Moronene, Mokole Patani Muh. Ali menjelaskan bahwa kegiatan sosialisasi DPD RI yang melibatkan lembaga adat ini merupakan satu langkah positif yang perlu disambut baik dalam rangka kemajuan kebudayaan dan pelestarian adat istiadat serta norma-norma adat yang merupakan warisan leluhur bangsa.
"Kita lembaga adat Moronene mengapresiasi inisiatif kerja sama seperti ini. kita mengharapkan ke depannya akan terus dilakukan kegiatan-kegiatan seperti ini, agar pemerintah dapat memberikan dukungan penuh kepada lembaga adat Moronene yang keberadaannya telah diakui secara luas," tegasnya.
Hadir sebagai pemateri dalam acara tersebut, salah seorang tokoh Bombana, Dr. H. Rekson Limba mengatakan bahwa DPD RI sebagai lembaga independen yang mewakili wilayah yang berbeda dengan DPR RI perlu mendapatkan dukungan agar kinerja konstitusionalnya dapat diwujudkan.
"Ini berkenaan dengan kewenangan DPD RI sebagai lembaga negara yang memiliki keterbatasan kewenangan dalam mengekesekusi berbagai aspirasi yang diserap anggotanya di berbagai daerah," tuturnya.
Anggota DPD RI H Yusran A. Silondae, mengatakan dengan kerja sama yang melibatkan dewan adat masyarakat dapat memperkuat hubungan antar lembaga dengan kelembagaan masyarakat sebagai pilar budaya yang ada di daerah.
Sebelumnya staf Ahli anggoat DPD Sultra, Bahrun Lewa, kegiatan sosialisasi yang dihadiri sekitar 1OO peserta dari berbagai elemen masyarakat dan perwakilan Dewan Adat Moronene, tokoh masyarakat, Pemuda dan Ormas di Kabupaten Bombana tersebut dalam rangka memperkuat posisi DPD RI dan peran DPD RI bagi pembangunan di daerah.
"Kerja sama DPD RI dan Dewan Adat Moronene Kabupaten Bombana diyakini dapat semakin memperkuat hubungan kelembagaan antara lembaga adat di daerah dengan negara, sekaligus untuk menyerap berbagai aspirasi dari kalangan masyarakat secara luas," ujarnya.
Tujuan lain dari sosialisasi itu adalah untuk memperkenalkan lagi kepada masyarakat terhadap beberapa produk kebijakan legislasi DPD RI yang sedang digodok seperti RUU tentang masyarakat adat dan lainnya.
Mantan Pj. Gubernur Sultra tersebut menambahkan bahwa peran lembaga adat di daerah perlu diapresiasi dan diberikan dukungan baik dalam hubungan kelembagaan dengan negara maupun payung regulasi yang memberikan jaminan hak-hak bagi kelompok adat.
Ketua Dewan Adat Moronene, Mokole Patani Muh. Ali menjelaskan bahwa kegiatan sosialisasi DPD RI yang melibatkan lembaga adat ini merupakan satu langkah positif yang perlu disambut baik dalam rangka kemajuan kebudayaan dan pelestarian adat istiadat serta norma-norma adat yang merupakan warisan leluhur bangsa.
"Kita lembaga adat Moronene mengapresiasi inisiatif kerja sama seperti ini. kita mengharapkan ke depannya akan terus dilakukan kegiatan-kegiatan seperti ini, agar pemerintah dapat memberikan dukungan penuh kepada lembaga adat Moronene yang keberadaannya telah diakui secara luas," tegasnya.
Hadir sebagai pemateri dalam acara tersebut, salah seorang tokoh Bombana, Dr. H. Rekson Limba mengatakan bahwa DPD RI sebagai lembaga independen yang mewakili wilayah yang berbeda dengan DPR RI perlu mendapatkan dukungan agar kinerja konstitusionalnya dapat diwujudkan.
"Ini berkenaan dengan kewenangan DPD RI sebagai lembaga negara yang memiliki keterbatasan kewenangan dalam mengekesekusi berbagai aspirasi yang diserap anggotanya di berbagai daerah," tuturnya.