Kolaka, Antara Sultra - Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tengara, meraih predikat sebagai daerah tertib ukur tingkat nasional 2017 bersama dengan beberapa daerah lainnya di Indonesia.
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kolaka, Ahmad F, di Kolaka, Senin, mengatakan,?Kementerian Perdagangan Republik Indonesia memberikan penghargaan Daerah Tertib Ukur?karena dinilai mampu mewujudkan pembinaan, pengawasan serta pelayanan tera dan tera ulang alat-alat ukur.
"Penghargaan diberikan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita Kepada Wakil Bupati H. Muhammad Jayadindi di Bandung, Jabat, beberapa waktu lalu," katanya.
Dengan penghargaan itu kata dia Pemerintah Kabupaten khususnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan harus memberikan motivasi kepada pedagang dalam memberikan kenyamanan kepada konsumen.
Ahmad juga menjelaskan momentum ini dijadikan dasar pedagang dalam memberikan pelayanan kepada konsumen khususnya ukuran timbangan yang benar dan tidak merugikan.
"Tujuannya untuk membangun citra daerah melalui jaminan kebenaran hasil pengukuran dalam transaksi perdagangan, meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat, serta mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan kemetrologian dalam rangka perlindungan konsumen," ungkap Ahmad.
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kolaka, Ahmad F, di Kolaka, Senin, mengatakan,?Kementerian Perdagangan Republik Indonesia memberikan penghargaan Daerah Tertib Ukur?karena dinilai mampu mewujudkan pembinaan, pengawasan serta pelayanan tera dan tera ulang alat-alat ukur.
"Penghargaan diberikan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita Kepada Wakil Bupati H. Muhammad Jayadindi di Bandung, Jabat, beberapa waktu lalu," katanya.
Dengan penghargaan itu kata dia Pemerintah Kabupaten khususnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan harus memberikan motivasi kepada pedagang dalam memberikan kenyamanan kepada konsumen.
Ahmad juga menjelaskan momentum ini dijadikan dasar pedagang dalam memberikan pelayanan kepada konsumen khususnya ukuran timbangan yang benar dan tidak merugikan.
"Tujuannya untuk membangun citra daerah melalui jaminan kebenaran hasil pengukuran dalam transaksi perdagangan, meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat, serta mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan kemetrologian dalam rangka perlindungan konsumen," ungkap Ahmad.