Kendari, Antara Sultra - Polisi Militer Angkatan Darat, Korem 143/Haluoleo Kendari, Sulawesi Tenggara menggelar operasi penertiban atribut berbau militer yang dikenakan pihak tidak berkepentingan.
Komandan Detasemen POM Angkatan Darat Haluoleo Letkol Inf Rusan di Kendari, Rabu, mengatakan penertiban atribut TNI dilakukan sebagai antisipasi penyalahgunaan atribut oleh oknum yang tidak bertanggungjawab.
"Atribut TNI Angkatan Darat patut ditertibkan karena mungkin saja ada oknum yang menyalahgunakan untuk kepentingan sepihak yang berdampak pada citra TNI," kata Rusan.
Patut dimaklumi adanya seseorang atau bagian dari keluarga TNI yang merasa bangga mengenakan simbol-simbil militer.
POM Angkatan Darat Kendari juga menggelar pemeriksaan surat-surat kendaraan bermotor milik anggota TNI dan surat izin mengemudi.
Anggota TNI Angkatan Darat yang terjaring razia akan menjalani proses hukum melalui auditor militer dan terancam sanksi UU Nomor 22 Tahun 2008 tentang Lalulintas.
"Anggota yang terbukti melanggar peraturan kepemilikan kendaraan, termasuk yang tidak memiliki izin mengemudi terancam dua hukuman, yakni UU Lalulintas dan sanksi dari kesatuan," katanya.
Rusan menambahkan sosialisasi kepatutan berkendaraan dan penggunaan atribut TNI dilakukan secara rutin seluruh jajaran dan kesatuan Korem 143 Haluoleo.
Komandan Detasemen POM Angkatan Darat Haluoleo Letkol Inf Rusan di Kendari, Rabu, mengatakan penertiban atribut TNI dilakukan sebagai antisipasi penyalahgunaan atribut oleh oknum yang tidak bertanggungjawab.
"Atribut TNI Angkatan Darat patut ditertibkan karena mungkin saja ada oknum yang menyalahgunakan untuk kepentingan sepihak yang berdampak pada citra TNI," kata Rusan.
Patut dimaklumi adanya seseorang atau bagian dari keluarga TNI yang merasa bangga mengenakan simbol-simbil militer.
POM Angkatan Darat Kendari juga menggelar pemeriksaan surat-surat kendaraan bermotor milik anggota TNI dan surat izin mengemudi.
Anggota TNI Angkatan Darat yang terjaring razia akan menjalani proses hukum melalui auditor militer dan terancam sanksi UU Nomor 22 Tahun 2008 tentang Lalulintas.
"Anggota yang terbukti melanggar peraturan kepemilikan kendaraan, termasuk yang tidak memiliki izin mengemudi terancam dua hukuman, yakni UU Lalulintas dan sanksi dari kesatuan," katanya.
Rusan menambahkan sosialisasi kepatutan berkendaraan dan penggunaan atribut TNI dilakukan secara rutin seluruh jajaran dan kesatuan Korem 143 Haluoleo.