Raha, Antara Sultra - Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Daerah (DPR) RI, Tina Nur Alam, mengatakan program keluarga berencana (KB) bukan lagi sekadar pilihan, tetapi menjadi keharusan bagi semua keluarga yang anaknya belum terlanjur banyak.
"Tentu saja program ini diperuntukkan bagi keluarga yang jumlah anaknya belum terlanjur banyak. Tetapi yang sudah terlanjur lebih dari dua maka tugas berat kita adalah meningkatkan kualitas keluarga kita msing-masing," kata Tina Nur Alam, saat Penggarapan Advokasi dan KIE program KKBPK di Raha, Kabupaten Muna, Rabu.
Ia mengatakan, selaku anggota Komisi IX mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan program kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga (KKBPK) di daerah.
"Artinya, baik secara tupoksi maupun secara moril kami berkewajiban untuk membantu mensosialisasikan program KKBPK melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan jumlah dan jarak kelahiran, pelayanan KB dan penyuluhan kesehatan reproduksi," ujar legislator PAN dapil Sultra tersebut.
Kepala BKKBN Sultra, Ali Ismail, mengatakan untuk mensosialisasikan program KKBPK tersebut pihaknya bersinergi dengan mitra kerja berkompten salah satunya adalah anggota Komisi IX DPR RI yang membidangi KKBPK di legislatif.
"Sedangkan pengambil kebijakan di daerah yaitu para bupati/wali kota, ketua TP PKK provinsi dan kabupaten kota, Forkompimda dan mitra lainnya," katanya.
Ia berharap, dengan melibatkan anggota komisi IX DPR RI dalam melakukan sosialisasi KKBPK tersebut maka dapat meningkatkan komitmen pemangku kepentingan dan penentu kebijakan serta meningkatkan pemahaman, penerimaan dan partisipasi masyarakat dalam ber KB.
Bupati Muna, Rusman Emba, mengaprsiasi kegiatan itu yang dilakukan di Kabupaten Muna karena memberikan edukasi kepada warga tetang pentingnya program KB dalam upaya pengendalian kelahiran atau pertumbuhan penduduk.
"Kami pemerintah daerah senantiasa siap mengawal setiap kebijakan pemerintah pusat, salah satunya program KKBPK ini," katanya.
Ketua panitia kegiatan Agus Salim, melaporkan kegiatan itu diikuti 300 perserta terdiri dari pejabat eselon II pemda Muna, paca camat, kepala desa dan lurah se Kabupaten Muna, penyuluh KKBPK, Babinsa, PKK kecamatan, desa/keluarahan dan pihak terkait lainnya.
Kegiatan yang belangsung sehari tersebut mengangkat tema "Peran Pemerintah Kabupaten Muna dalam menekan lalu pertumbuhan penduduk melalu vasektomi".
"Tentu saja program ini diperuntukkan bagi keluarga yang jumlah anaknya belum terlanjur banyak. Tetapi yang sudah terlanjur lebih dari dua maka tugas berat kita adalah meningkatkan kualitas keluarga kita msing-masing," kata Tina Nur Alam, saat Penggarapan Advokasi dan KIE program KKBPK di Raha, Kabupaten Muna, Rabu.
Ia mengatakan, selaku anggota Komisi IX mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan program kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga (KKBPK) di daerah.
"Artinya, baik secara tupoksi maupun secara moril kami berkewajiban untuk membantu mensosialisasikan program KKBPK melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan jumlah dan jarak kelahiran, pelayanan KB dan penyuluhan kesehatan reproduksi," ujar legislator PAN dapil Sultra tersebut.
Kepala BKKBN Sultra, Ali Ismail, mengatakan untuk mensosialisasikan program KKBPK tersebut pihaknya bersinergi dengan mitra kerja berkompten salah satunya adalah anggota Komisi IX DPR RI yang membidangi KKBPK di legislatif.
"Sedangkan pengambil kebijakan di daerah yaitu para bupati/wali kota, ketua TP PKK provinsi dan kabupaten kota, Forkompimda dan mitra lainnya," katanya.
Ia berharap, dengan melibatkan anggota komisi IX DPR RI dalam melakukan sosialisasi KKBPK tersebut maka dapat meningkatkan komitmen pemangku kepentingan dan penentu kebijakan serta meningkatkan pemahaman, penerimaan dan partisipasi masyarakat dalam ber KB.
Bupati Muna, Rusman Emba, mengaprsiasi kegiatan itu yang dilakukan di Kabupaten Muna karena memberikan edukasi kepada warga tetang pentingnya program KB dalam upaya pengendalian kelahiran atau pertumbuhan penduduk.
"Kami pemerintah daerah senantiasa siap mengawal setiap kebijakan pemerintah pusat, salah satunya program KKBPK ini," katanya.
Ketua panitia kegiatan Agus Salim, melaporkan kegiatan itu diikuti 300 perserta terdiri dari pejabat eselon II pemda Muna, paca camat, kepala desa dan lurah se Kabupaten Muna, penyuluh KKBPK, Babinsa, PKK kecamatan, desa/keluarahan dan pihak terkait lainnya.
Kegiatan yang belangsung sehari tersebut mengangkat tema "Peran Pemerintah Kabupaten Muna dalam menekan lalu pertumbuhan penduduk melalu vasektomi".