Kendari, Antara Sultra - Kepala Kantor Wilayah kementerian Agama (Kemenag) Sulawesi Tenggara (Sultra), Abdul Kadir mengatakan persetujuan hibah aset berupa lahan di Asrama Haji dari Pemprov ke Kememag akan mempercepat pembangunan menara haji di daerah itu.
"Alhamduillah melalui paripurna DPRD Sultra hari ini, telah menyetujui penyerahan atau hibah aset berupa lahan Pemprov tempat berdiri bangunan asrama haji Kendari saat ini untuk menjadi milik Kememag," kata Abdul Kadir usai hadiri paripurna hibah tersebut di Kendari, Senin.
Ia mengatakan, dengan hasil paripurna itu akan ditindak lanjuti bersama pelaksana tugas Gubernur Sultra agar dokumen kepemilikan itu diberikan ke Kememag Sultra.
"Dokumen itu akan kami bawa ke Kementerian Agama RI di Jakarta sebagai bahan pertimbangan untuk mengucurkan dana pembangunan tower haji tersebut," kata Abdl Kadir.
Ia berharap, saat menghadap di Kementerian Agama RI nantinya bisa didampingi bersama ketua DPRD Sultra dan pelaksana tugas Gubernur Sultra sehingga pusat lebih yakin.
"Karena sebenarnya kalau melihat struktur penganggaran tahun 2018 sudah terlambat untuk mendapatkan pembiayaan itu, tetapi kalau ada dukungan dan kemauan dari pemprov Sultra bersama DPRD maka itu akan menjadi pertimbangan pusat agar tetap mendapat porsi anggaran," katanya.
Abdul Kadir mengaku, untuk tahap pertama dibutuhkan dana sekitar Rp55 miliar sampai Rp75 miliar untuk pembangunan menara haji tersebut.
"Alhamduillah melalui paripurna DPRD Sultra hari ini, telah menyetujui penyerahan atau hibah aset berupa lahan Pemprov tempat berdiri bangunan asrama haji Kendari saat ini untuk menjadi milik Kememag," kata Abdul Kadir usai hadiri paripurna hibah tersebut di Kendari, Senin.
Ia mengatakan, dengan hasil paripurna itu akan ditindak lanjuti bersama pelaksana tugas Gubernur Sultra agar dokumen kepemilikan itu diberikan ke Kememag Sultra.
"Dokumen itu akan kami bawa ke Kementerian Agama RI di Jakarta sebagai bahan pertimbangan untuk mengucurkan dana pembangunan tower haji tersebut," kata Abdl Kadir.
Ia berharap, saat menghadap di Kementerian Agama RI nantinya bisa didampingi bersama ketua DPRD Sultra dan pelaksana tugas Gubernur Sultra sehingga pusat lebih yakin.
"Karena sebenarnya kalau melihat struktur penganggaran tahun 2018 sudah terlambat untuk mendapatkan pembiayaan itu, tetapi kalau ada dukungan dan kemauan dari pemprov Sultra bersama DPRD maka itu akan menjadi pertimbangan pusat agar tetap mendapat porsi anggaran," katanya.
Abdul Kadir mengaku, untuk tahap pertama dibutuhkan dana sekitar Rp55 miliar sampai Rp75 miliar untuk pembangunan menara haji tersebut.