Kendari, Antara Sultra - Badan Pusat Statistik (BPS) Sultra menyatakan bahwa Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) provinsi ini pada 2016 menunjukkan pada posisi yang lebih baik karena di atas dari nasional.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sultra, Atqo Mardiyanto, saat menyampaikan rilis terkait IDI 2016 di Kendari, Kamis, mengatakan, IDI Sultra tercatat sebesar 71,13 (skala 0-100) naik 1,69 poin dibandingkan capaian tahun 2015 (69,44) atau lebih baik dengan angka nasional yang berada pada 70,09.
"Artinya, bahwa kinerja birokrasi Sulawesi Tenggara tercatat berada pada kategori `sedang`," ujar Atqo.
Ia menambahkan, secara umum tingkat demokrasi wilayah dikelompokkan ke dalam tiga kategori yakni "baik" (indeksnya di atas 80), "sedang" (indeks 60-80) dan kategori "buruk" (indeks kurang dari 60).
Menurut dia, peningkatan Indeks Demokrasi Indonesia Sultra 2016 itu bersumber dari nilai indeks lembaga-lembaga demokrasi yang naik 12,67 poin dari 61,99 menjadi 74,66.
Sementara indeks aspek Kebebasan Sipil menurun 3,07 poin, dari 91,14 menjadi 74,66 dan aspek Hak-hak Politik turun 1,44 poin dari 56,95 menjadi 55,51.
"Adapun data IDI ini dihimpun dari empat sumber yaitu melalui review surat kabar lokal, dokumen (perda, pergub dan sebagainya) dan melalui Focus Group Discussion (FGD) dan wawancara mendalam pada beberapa nara sumber yang sudah ditetapkan," ujar Atqo.
Labih jauh Atqo mengatakan bahwa komponen untuk menghitung Indeks Demokrasi Indonseia terdiri dari 10 variabel dan 28 indikato, yang meliputi pada aspek kebebasab sipil sebanyak 10 indikator, aspek hak-hak politik tujuh indikator dan aspek lembaga demokrasi sebanyak 12 indikator.
Ia menambahkan, dari 34 provinsi yang menghitung IDI, ada 19 provinsi mengalami peningkatan termasuk Sulawesi Tenggara, dan terbesar pada Provinsi Maluku (12,30 poin) dan Maluku Utara (11,75 poin). Sedangkan penurunan IDI terbesar di DKI Jakarta (14,47 poin).
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sultra, Atqo Mardiyanto, saat menyampaikan rilis terkait IDI 2016 di Kendari, Kamis, mengatakan, IDI Sultra tercatat sebesar 71,13 (skala 0-100) naik 1,69 poin dibandingkan capaian tahun 2015 (69,44) atau lebih baik dengan angka nasional yang berada pada 70,09.
"Artinya, bahwa kinerja birokrasi Sulawesi Tenggara tercatat berada pada kategori `sedang`," ujar Atqo.
Ia menambahkan, secara umum tingkat demokrasi wilayah dikelompokkan ke dalam tiga kategori yakni "baik" (indeksnya di atas 80), "sedang" (indeks 60-80) dan kategori "buruk" (indeks kurang dari 60).
Menurut dia, peningkatan Indeks Demokrasi Indonesia Sultra 2016 itu bersumber dari nilai indeks lembaga-lembaga demokrasi yang naik 12,67 poin dari 61,99 menjadi 74,66.
Sementara indeks aspek Kebebasan Sipil menurun 3,07 poin, dari 91,14 menjadi 74,66 dan aspek Hak-hak Politik turun 1,44 poin dari 56,95 menjadi 55,51.
"Adapun data IDI ini dihimpun dari empat sumber yaitu melalui review surat kabar lokal, dokumen (perda, pergub dan sebagainya) dan melalui Focus Group Discussion (FGD) dan wawancara mendalam pada beberapa nara sumber yang sudah ditetapkan," ujar Atqo.
Labih jauh Atqo mengatakan bahwa komponen untuk menghitung Indeks Demokrasi Indonseia terdiri dari 10 variabel dan 28 indikato, yang meliputi pada aspek kebebasab sipil sebanyak 10 indikator, aspek hak-hak politik tujuh indikator dan aspek lembaga demokrasi sebanyak 12 indikator.
Ia menambahkan, dari 34 provinsi yang menghitung IDI, ada 19 provinsi mengalami peningkatan termasuk Sulawesi Tenggara, dan terbesar pada Provinsi Maluku (12,30 poin) dan Maluku Utara (11,75 poin). Sedangkan penurunan IDI terbesar di DKI Jakarta (14,47 poin).