Baubau, Antara Sultra - Pemerintah Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara mendapat kucuran dana hibah senilai Rp600 juta dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tahun 2017 untuk membiayai 285 sambungan rumah (SR) air bersih bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Plt Sekda Kota Baubau, Armin di Palangka Raya, Kamis mengatakan dari 285 SR tersebut dialokasikan di tiga titik kecamatan di Kota Baubau yakni Kecamatan Wolio, Sorawolio dan Kecamatan Bungi yang pemasangannya gratis atau tidak dipungut biaya sepeserpun mulai dari pipa hingga pemasangan.
"Gratis kalau pemasangan, masyarakat hanya dibebankan biaya perbulannya saja. Itupun sesuai dengan debit pemakaiannya," kata Armin.
Meskipun demikian, dana hibah dari kementerian itu diperlukan payung hukum atau perda dalam pelaksanaannya. Olehnya itu, saat ini pemerintah bersama DPRD Kota Baubau tengah membahas Raperda penyertaan modal PDAM untuk dana hibah SR tersebut.
"Sementara perdanya kita bahas bersama. Perda ini penting sebagai landasan penggunaan dana hibah agar tidak menyalahi aturan. Harapan kita penetapan perda bisa selesai September ini, sehingga kegiatan pemasangan bisa dilakukan dalam waktu dekat ini," ujarnya.
Sementara itu, salah seorang warga Kecamatan Wolio, Usman (40) mengatakan mengapresiasi bantuan hiba dari kementerian PUPR terhadapa pengadaan air bersih di daerah itu.
"Selama ini, sambungan air melalui PDAM belum semuanya berjalan optrimal dan masih banyak warga yang memperoleh air bersih melalui tetangga, sehingga sangat sulut untuk memenuhi kebutuhan. Dengan adanya bantuan SR akan lebih baik dan warga tidak harus tergantung dari sebelah rumah," katanya.
Plt Sekda Kota Baubau, Armin di Palangka Raya, Kamis mengatakan dari 285 SR tersebut dialokasikan di tiga titik kecamatan di Kota Baubau yakni Kecamatan Wolio, Sorawolio dan Kecamatan Bungi yang pemasangannya gratis atau tidak dipungut biaya sepeserpun mulai dari pipa hingga pemasangan.
"Gratis kalau pemasangan, masyarakat hanya dibebankan biaya perbulannya saja. Itupun sesuai dengan debit pemakaiannya," kata Armin.
Meskipun demikian, dana hibah dari kementerian itu diperlukan payung hukum atau perda dalam pelaksanaannya. Olehnya itu, saat ini pemerintah bersama DPRD Kota Baubau tengah membahas Raperda penyertaan modal PDAM untuk dana hibah SR tersebut.
"Sementara perdanya kita bahas bersama. Perda ini penting sebagai landasan penggunaan dana hibah agar tidak menyalahi aturan. Harapan kita penetapan perda bisa selesai September ini, sehingga kegiatan pemasangan bisa dilakukan dalam waktu dekat ini," ujarnya.
Sementara itu, salah seorang warga Kecamatan Wolio, Usman (40) mengatakan mengapresiasi bantuan hiba dari kementerian PUPR terhadapa pengadaan air bersih di daerah itu.
"Selama ini, sambungan air melalui PDAM belum semuanya berjalan optrimal dan masih banyak warga yang memperoleh air bersih melalui tetangga, sehingga sangat sulut untuk memenuhi kebutuhan. Dengan adanya bantuan SR akan lebih baik dan warga tidak harus tergantung dari sebelah rumah," katanya.