Kendari (Antara Sultra) - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara mendukung pengembangan program akademi komunitas yang dirancang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sultra Damsid di Kendari, Selasa, mengatakan, akademi komunitas berbasis pada kebutuhan masyarakat dengan kurikulum fleksibel atau disesuaikan dengan dinamika lingkungan setempat.
"DPRD dan pemerintah daerah terus mencari model yang mengarah pada upaya peningkatan sumber daya manusia sesuai profesi dan kondisi lingkungan sekitarnya," kata Damsid.
Karena itu, kebijakan akademi komunitas seperti yang sudah diwujudkan di sejumlah kabupaten patut didukung.
Akademi komunitas sebagai terobosan terbaru telah diatur dalam UU Pendidikan Tinggi yang mendorong peran serta masyarakat mengelola lembaga pendidikan.
Kurikulum akademi komunitas terdiri dari 18 kredit, dimana 10 kredit akan difokuskan pada kerja praktek.
Sepintas akademi komunitas mirip dengan pendidikan non formal yang diselenggarakan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dijamin membentuk tenaga siap pakai.
Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Halim Momo mengatakan, tujuan akademi komunitas untuk menjawab kebutuhan lapangan kerja.
Contohnya, kawasan ternak atau pertambangan di daerah tertentu harus didukung dengan sumber daya manusia yang memiliki keahlian dalam hal peternakan dan pertambangan.
"Masyarakat atau orang yang memiliki kompetensi dapat membuka jalur pendidikan akademi komunitas di tempat tersebut untuk diisi oleh warga sekitarnya, sehingga memperoleh pengetahuan spesifik tentang potensi keunggulan daerah setempat," katanya.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sultra Damsid di Kendari, Selasa, mengatakan, akademi komunitas berbasis pada kebutuhan masyarakat dengan kurikulum fleksibel atau disesuaikan dengan dinamika lingkungan setempat.
"DPRD dan pemerintah daerah terus mencari model yang mengarah pada upaya peningkatan sumber daya manusia sesuai profesi dan kondisi lingkungan sekitarnya," kata Damsid.
Karena itu, kebijakan akademi komunitas seperti yang sudah diwujudkan di sejumlah kabupaten patut didukung.
Akademi komunitas sebagai terobosan terbaru telah diatur dalam UU Pendidikan Tinggi yang mendorong peran serta masyarakat mengelola lembaga pendidikan.
Kurikulum akademi komunitas terdiri dari 18 kredit, dimana 10 kredit akan difokuskan pada kerja praktek.
Sepintas akademi komunitas mirip dengan pendidikan non formal yang diselenggarakan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dijamin membentuk tenaga siap pakai.
Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Halim Momo mengatakan, tujuan akademi komunitas untuk menjawab kebutuhan lapangan kerja.
Contohnya, kawasan ternak atau pertambangan di daerah tertentu harus didukung dengan sumber daya manusia yang memiliki keahlian dalam hal peternakan dan pertambangan.
"Masyarakat atau orang yang memiliki kompetensi dapat membuka jalur pendidikan akademi komunitas di tempat tersebut untuk diisi oleh warga sekitarnya, sehingga memperoleh pengetahuan spesifik tentang potensi keunggulan daerah setempat," katanya.