Kendari, Antara Sultra - Rektor Universitas Halu Oleo (UHO) Kendari DR. Muhammad Zamrun meminta para dosen maupun tenaga administrasi lainnya yang aktif dalam organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) untuk tidak lagi masuk dalam organisasi itu karena pemerintah sudah membubarkannya.
"Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) dan arahan dari Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristek Dikti) sudah jelas mengatur hal itu, sehingga bila ada dosen atau PNS lingkup UHO yang tergabung dalam organisasi itu, dimungkinkan akan kehilangan jabatan bahkan bisa diberhentikan secara permanen," katanya di Kendari, Kamis.
Rektor UHO yang baru dilantik dua minggu terakhir oleh Menristek Dikti di Jakarta, masih akan melakukan pengecekan terlebih dahulu terhadap dosen-dosen atau PNS yang masih aktif di ormas HTI.
Ia mengatakan, sebagai bentuk verifikasi apakah benar atau tidaknya keterlibatan oknum dosen maupun PNS UHO dalam organisasi HTI itu, pihaknya masih sedang mengumpulkan data-data terlebih dulu.
"Saya akan kroscek betul atau tidak itu (dosen terlibat HTI)," kata Zamrun yang juga mantan Dekan Mipa UHO itu.
Karena HTI sudah dibubarkan, lanjut Zamrun, bila ada dosen kedapatan masih aktif di HTI, maka akan dipanggil untuk diberi peringatan.
"Kami yang akan melakukan pembinaan terhadap mereka yang terlibat HTI. Apabila mereka tetap pada HTI, Kami sudah jelas melalui aturan Perppu, akan mengambil langkah yang tegas," katanya.
Menurut Zamrun, jika ideologi mereka tidak berubah, maka akan dilakukan pemberhentian. Karena kuncinya, mereka harus patuh pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
"Kalau tidak patuh, dan tidak berubah, bisa saja jalan terakhir akan diberhentikan dari UHO," jelasnya.
Zamrun juga mengimbau agar dosen-dosen yang masih aktif dalam organisasi HTI, agar patuh pada aturan pemerintah sebab, UHO merupakan instansi atau lembaga yang bernaung di bawah pemerintah.
"Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) dan arahan dari Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristek Dikti) sudah jelas mengatur hal itu, sehingga bila ada dosen atau PNS lingkup UHO yang tergabung dalam organisasi itu, dimungkinkan akan kehilangan jabatan bahkan bisa diberhentikan secara permanen," katanya di Kendari, Kamis.
Rektor UHO yang baru dilantik dua minggu terakhir oleh Menristek Dikti di Jakarta, masih akan melakukan pengecekan terlebih dahulu terhadap dosen-dosen atau PNS yang masih aktif di ormas HTI.
Ia mengatakan, sebagai bentuk verifikasi apakah benar atau tidaknya keterlibatan oknum dosen maupun PNS UHO dalam organisasi HTI itu, pihaknya masih sedang mengumpulkan data-data terlebih dulu.
"Saya akan kroscek betul atau tidak itu (dosen terlibat HTI)," kata Zamrun yang juga mantan Dekan Mipa UHO itu.
Karena HTI sudah dibubarkan, lanjut Zamrun, bila ada dosen kedapatan masih aktif di HTI, maka akan dipanggil untuk diberi peringatan.
"Kami yang akan melakukan pembinaan terhadap mereka yang terlibat HTI. Apabila mereka tetap pada HTI, Kami sudah jelas melalui aturan Perppu, akan mengambil langkah yang tegas," katanya.
Menurut Zamrun, jika ideologi mereka tidak berubah, maka akan dilakukan pemberhentian. Karena kuncinya, mereka harus patuh pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
"Kalau tidak patuh, dan tidak berubah, bisa saja jalan terakhir akan diberhentikan dari UHO," jelasnya.
Zamrun juga mengimbau agar dosen-dosen yang masih aktif dalam organisasi HTI, agar patuh pada aturan pemerintah sebab, UHO merupakan instansi atau lembaga yang bernaung di bawah pemerintah.