Kendari, Antara Sultra - Bapan Pusat Statistik Sulawesi Tenggara merilis pada maret 2017 bahwa tingkat pengeluaran penduduk Sultra yang diukur oleh `gini ratio` sebesar 0,394 atau turun 0,008 poin dibanding Maret 2016 yang 0,402 poin.
Kepala BPS Sultra Aqto Mardiyanto di Kendari, Senin mengatakan, jika dibanding dengan gini ratio pada September 2016 yang sebesar 0,388 nilainya naik sebesar 0,006 poin.
Salah satu ukuran ketimpangan yang sering digunakan BPS adalah gini ratio. Nilai gini ratio berkisar antara 0 - 1, artinya semakin tinggi nilai gini ratio menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi.
"Gini ratio di daerah perkotaan pada Maret 2017 tercatat sebesar 0,403 naik dibanding gini ratio September 2016 yang sebesar 0,395 namun turun dibanding gini ratio Maret 2016 yang sebesar 0,407," ujaranya.
Lanjut Aqto, sedangkan gini ratio di daerah perdesaan pada Maret 2017 tercatat 0,358 naik dibanding gini ratio September 2016 yang sebesar 0,352 namun turun dibanding gini ratio Maret 2016 yang sebesar 0,367.
Ia menamabahkan, pada Maret 2017 distribusi pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah adalah sebesar 16,36 persen, artinya pengeluaran penduduk masih berada pada kategori tingkat ketimpangan sedang.
"Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 15,14 persen yang artinya berada pada kategori ketimpangan sedang. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 17,89 persen, yang berarti masuk dalam kategori ketimpangan rendah," ujaranya.
Aqto menambahkan, gini ratio menurut provinsi, tertinggi tercatat di Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu sebesar 0,432 sementara terendah tercatat di Bangka Belitung dengan gini ratio sebesar 0,282. Sedangkan gini ratio nasional sebesar 0,393.
"Saat ini, ada delapan provinsi yang gini ratio lebih tinggi dari pada gini ratio Sultra, yakni DIY, Gorontalo, DKI Jakarta, Sulawesi Selatan, Jawa Barat, Papua, Jawa Timur dan Sulawesi Utara. Sedangkan gini ratio Sultra 0,394 atau sedikit lebih tinggi dari gini ratio nasional 0,393," ujaranya.
Kepala BPS Sultra Aqto Mardiyanto di Kendari, Senin mengatakan, jika dibanding dengan gini ratio pada September 2016 yang sebesar 0,388 nilainya naik sebesar 0,006 poin.
Salah satu ukuran ketimpangan yang sering digunakan BPS adalah gini ratio. Nilai gini ratio berkisar antara 0 - 1, artinya semakin tinggi nilai gini ratio menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi.
"Gini ratio di daerah perkotaan pada Maret 2017 tercatat sebesar 0,403 naik dibanding gini ratio September 2016 yang sebesar 0,395 namun turun dibanding gini ratio Maret 2016 yang sebesar 0,407," ujaranya.
Lanjut Aqto, sedangkan gini ratio di daerah perdesaan pada Maret 2017 tercatat 0,358 naik dibanding gini ratio September 2016 yang sebesar 0,352 namun turun dibanding gini ratio Maret 2016 yang sebesar 0,367.
Ia menamabahkan, pada Maret 2017 distribusi pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah adalah sebesar 16,36 persen, artinya pengeluaran penduduk masih berada pada kategori tingkat ketimpangan sedang.
"Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 15,14 persen yang artinya berada pada kategori ketimpangan sedang. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 17,89 persen, yang berarti masuk dalam kategori ketimpangan rendah," ujaranya.
Aqto menambahkan, gini ratio menurut provinsi, tertinggi tercatat di Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu sebesar 0,432 sementara terendah tercatat di Bangka Belitung dengan gini ratio sebesar 0,282. Sedangkan gini ratio nasional sebesar 0,393.
"Saat ini, ada delapan provinsi yang gini ratio lebih tinggi dari pada gini ratio Sultra, yakni DIY, Gorontalo, DKI Jakarta, Sulawesi Selatan, Jawa Barat, Papua, Jawa Timur dan Sulawesi Utara. Sedangkan gini ratio Sultra 0,394 atau sedikit lebih tinggi dari gini ratio nasional 0,393," ujaranya.