Kendari, Antara Sultra - Sebanyak 8.614 kepala keluarga (KK) dari 25 kecamatan di Kabupaten Konawe Selatan, Sultra, akan menerima bantuan dari pemerintah pusat melalui dana Program Keluarga Harapan (PKH) 2017.
Bupati Konawe Selatan, Surunuddin Dangga melalui Humas dan Protokol yang diterima di Kendari, Jumat mengatakan pendataan bagi keluarga penerima bantuan harus benar-benar sesuai dengan yang diharapkan oleh pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Sosial.
"Program keluarga harapan merupakan salah satu program unggulan dari Kementerian Sosial RI, dan masing-masing kepala keluarga akan menerima bantuan sebesar Rp1,98 juta setiap tahunnya," jelas bupati Konsel.
Ia mengatakan, sasaran program PKH diantaranya ibu hamil, balita, orangtua dan para penyandang disabilitas untuk memperoleh jaminan kesehatan dan pendidikan anak. Sehingga Pemda nantinya akan melakukan pengawasan optimalisasi penggunaan anggaran tersebut.
"Anak-anak yang masuk dalam usia sekolah wajib sekolah. Jika tidak, saya pastikan bantuannya saya hentikan. Jadi dana ini tolong, betul-betul digunakan sebagaimana mestinya," ujar Surunuddin.
Sebagai gambaran, Kemensos dalam APBN 2017 mengalokasikan dana senilai Rp135,4 miliar untuk PKH di Sulawesi Tenggara yang diperuntukkan pada 71.645 keluarga penerima manfaat atau keluarga kurang mampu di daerah tersebut.
"PKH harus terintegrasi dengan program pengentasan kemiskinan di provinsi dan kabupten/kota. Adanya keterintegrasian penanganan, maka akan mendorong penurunan jumlah warga miskin di Indonesia," kata Mensos Khofifah Indarparawansyah saat melakukan kunjungan kerja di Kendari belum lama ini.
Ia mengatakan keluarga miskin yang mendapatkan dua program secara terintegrasi, diharapkan dalam lima tahun sudah bisa mandiri dan lepas dari jerat kemiskinan.
"Terintegrasinya penanganan tersebut, maka akan menjadikan lima persen warga miskin dalam lima tahun ke depan diyakini bisa diturunkan," ujar Mensos.
Bupati Konawe Selatan, Surunuddin Dangga melalui Humas dan Protokol yang diterima di Kendari, Jumat mengatakan pendataan bagi keluarga penerima bantuan harus benar-benar sesuai dengan yang diharapkan oleh pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Sosial.
"Program keluarga harapan merupakan salah satu program unggulan dari Kementerian Sosial RI, dan masing-masing kepala keluarga akan menerima bantuan sebesar Rp1,98 juta setiap tahunnya," jelas bupati Konsel.
Ia mengatakan, sasaran program PKH diantaranya ibu hamil, balita, orangtua dan para penyandang disabilitas untuk memperoleh jaminan kesehatan dan pendidikan anak. Sehingga Pemda nantinya akan melakukan pengawasan optimalisasi penggunaan anggaran tersebut.
"Anak-anak yang masuk dalam usia sekolah wajib sekolah. Jika tidak, saya pastikan bantuannya saya hentikan. Jadi dana ini tolong, betul-betul digunakan sebagaimana mestinya," ujar Surunuddin.
Sebagai gambaran, Kemensos dalam APBN 2017 mengalokasikan dana senilai Rp135,4 miliar untuk PKH di Sulawesi Tenggara yang diperuntukkan pada 71.645 keluarga penerima manfaat atau keluarga kurang mampu di daerah tersebut.
"PKH harus terintegrasi dengan program pengentasan kemiskinan di provinsi dan kabupten/kota. Adanya keterintegrasian penanganan, maka akan mendorong penurunan jumlah warga miskin di Indonesia," kata Mensos Khofifah Indarparawansyah saat melakukan kunjungan kerja di Kendari belum lama ini.
Ia mengatakan keluarga miskin yang mendapatkan dua program secara terintegrasi, diharapkan dalam lima tahun sudah bisa mandiri dan lepas dari jerat kemiskinan.
"Terintegrasinya penanganan tersebut, maka akan menjadikan lima persen warga miskin dalam lima tahun ke depan diyakini bisa diturunkan," ujar Mensos.