Kolaka, Antara Sultra - Pemerintah Kabupaten Kolaka, Sultra, bersama KPU setempat menandatangani dana anggaran pelaksanaan Pilkada Serentak 2018 sebesar Rp22,1 miliar.
Usai melakukan penandatangan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) itu, Kamis, Safei berharap KPU melaksanakan berbagai tahapan Pilkada dengan aman dan lancar.
"Sesuai dengan pakta integritas yang ditandatangani KPU tidak melakukan praktik KKN dan menggunakan anggaran itu sesuai dengan tupoksinya," katanya.
Menurutnya penggunaan dana hibah untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang terkait pelaksanaan Pilkada Kolaka sesuai dengan naskah perjanjian hibah daerah.
"Jika melanggar dalam perjanjian itu maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," ungkap mantan Sekda Kolaka itu.
Sementara Ketua KPU Kolaka, Lukman ditempat terpisah mengatakan penandatangan NPHD itu merupakan awal dimulainya tahapan Pilkada 2018.
Lukman juga menjelaskan anggaran Pilkada Kolaka yang diusulkan pihaknya sebesar Rp25 miliar namun setelah dilakukan rasionalisasi bersama instansi terkait muncul angka Rp22,1 miliar.
"Setelah dilakukan rasionalisasi bersama BPK perwakilan Sultra serta pihak inspektorat maka disepakati anggaran Pilkada itu," katanya.
Dalam penandatangan NPHD itu hadir juga Sekda Kolaka Poitu Murtopo, Kepala Bappeda Syamsul Kadar dan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Nur Syamsu.
Usai melakukan penandatangan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) itu, Kamis, Safei berharap KPU melaksanakan berbagai tahapan Pilkada dengan aman dan lancar.
"Sesuai dengan pakta integritas yang ditandatangani KPU tidak melakukan praktik KKN dan menggunakan anggaran itu sesuai dengan tupoksinya," katanya.
Menurutnya penggunaan dana hibah untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang terkait pelaksanaan Pilkada Kolaka sesuai dengan naskah perjanjian hibah daerah.
"Jika melanggar dalam perjanjian itu maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," ungkap mantan Sekda Kolaka itu.
Sementara Ketua KPU Kolaka, Lukman ditempat terpisah mengatakan penandatangan NPHD itu merupakan awal dimulainya tahapan Pilkada 2018.
Lukman juga menjelaskan anggaran Pilkada Kolaka yang diusulkan pihaknya sebesar Rp25 miliar namun setelah dilakukan rasionalisasi bersama instansi terkait muncul angka Rp22,1 miliar.
"Setelah dilakukan rasionalisasi bersama BPK perwakilan Sultra serta pihak inspektorat maka disepakati anggaran Pilkada itu," katanya.
Dalam penandatangan NPHD itu hadir juga Sekda Kolaka Poitu Murtopo, Kepala Bappeda Syamsul Kadar dan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Nur Syamsu.