Kendari, Antara Sultra - Wakil Ketua DPRD Sulawesi Tenggara, Nursalam Lada, mengimbau Pemerintah Kabupaten Wakatobi, agar memenuhi kebutuhan lahan untuk kepentingan pendirian Badan Otoritas Pariwisata (BOP) di Wakatobi oleh Pemerintah Pusat.
"Pemerintah Pusat membutuhkan lahan untuk mendirikan BOP di Wakatobi minimal seluas 300 hektare, namun yang disediakan pemerintah Wakatobi baru seluas 75 hektare," katanya di Kendari, Senin.
Oleh karena itu kata dia, Pemerintah Wakatobi seyogyanya menyediakan lahan sesuai yang dibutuhkan Pemerintah Pusat untuk pendirian BOP, sehingga Wakatobi tetap menjadi salah satu dari sepuluh destinasi pariwisata unggulan Indonesia, selain Bali.
"Jangan sampai hanya karena lahan yang dibutuhkan oleh Pemerintah Pusat untuk BOP tidak bisa disediakan sesuai dengan kebutuhan lantas status Wakatobi sebagai salah satu dari sepuluh destinasi pariwisata unggulan Indonesia dicabut oleh Pemerintah Pusat dan diganti dengan daerah lain," katanya.
Kalau hal itu sampai terjadi kata dia, maka masyarakat Wakatobi akan menyesal karena industri pariwisata di kabupaten Wakatobi sulit berkembang sejajar dengan daerah-daerah tujuan wisata dunia di Indonesia.
"Kalau destinasi pariwisata Wakatobi sulit berkembang, maka yang akan rugi adalah pemerintah dan masyarakat Wakatobi sendiri. Sebaliknya, jika pariwisata Wakatobi berkembang maju, maka yang mendapat manfaat dari kemajuan pariwisata tersebut juga pemerintah dan masyarakat Wakatobi," katanya.
Ia mengingatkan Pemerintah Kabupaten Wakatobi tidak perlu khawatir dengan kehadiran BOP di Wakatobi.
Kehadiran lembaga tersebut kata dia, tidak akan mengambil porsi wewenang Pemerintah Kabupaten Wakatobi dalam membangun pariwisata di kabupaten itu, melainkan membantu percepatan pembangunan industri pariwisata Wakatobi, termasuk industri pariwisata kabupaten lain di Sultra seperti Baubau, Buton, Bombana dan Muna.
"Kehadiran BOP Wakatobi hanya akan membantu mempercepat pembangunan pariwisata Wakatobi agar segera tercipta menjadi salah satu dari sepuluh Bali baru di Indonesia sebagaimana yang direncanakan pemerintah pusat," katanya.
Oleh karena itu kata dia, keinginan Pemerintah Pusat mendirikan BOP di Wakatobi tersebut mesti disambut baik oleh pemerintah dan masyarakat Wakatobi karena kehadiran BOP tersebut dipastikan akan membawa manfaat besar bagi kemajuan industri pariwisata Wakatobi.
"Pemerintah Pusat membutuhkan lahan untuk mendirikan BOP di Wakatobi minimal seluas 300 hektare, namun yang disediakan pemerintah Wakatobi baru seluas 75 hektare," katanya di Kendari, Senin.
Oleh karena itu kata dia, Pemerintah Wakatobi seyogyanya menyediakan lahan sesuai yang dibutuhkan Pemerintah Pusat untuk pendirian BOP, sehingga Wakatobi tetap menjadi salah satu dari sepuluh destinasi pariwisata unggulan Indonesia, selain Bali.
"Jangan sampai hanya karena lahan yang dibutuhkan oleh Pemerintah Pusat untuk BOP tidak bisa disediakan sesuai dengan kebutuhan lantas status Wakatobi sebagai salah satu dari sepuluh destinasi pariwisata unggulan Indonesia dicabut oleh Pemerintah Pusat dan diganti dengan daerah lain," katanya.
Kalau hal itu sampai terjadi kata dia, maka masyarakat Wakatobi akan menyesal karena industri pariwisata di kabupaten Wakatobi sulit berkembang sejajar dengan daerah-daerah tujuan wisata dunia di Indonesia.
"Kalau destinasi pariwisata Wakatobi sulit berkembang, maka yang akan rugi adalah pemerintah dan masyarakat Wakatobi sendiri. Sebaliknya, jika pariwisata Wakatobi berkembang maju, maka yang mendapat manfaat dari kemajuan pariwisata tersebut juga pemerintah dan masyarakat Wakatobi," katanya.
Ia mengingatkan Pemerintah Kabupaten Wakatobi tidak perlu khawatir dengan kehadiran BOP di Wakatobi.
Kehadiran lembaga tersebut kata dia, tidak akan mengambil porsi wewenang Pemerintah Kabupaten Wakatobi dalam membangun pariwisata di kabupaten itu, melainkan membantu percepatan pembangunan industri pariwisata Wakatobi, termasuk industri pariwisata kabupaten lain di Sultra seperti Baubau, Buton, Bombana dan Muna.
"Kehadiran BOP Wakatobi hanya akan membantu mempercepat pembangunan pariwisata Wakatobi agar segera tercipta menjadi salah satu dari sepuluh Bali baru di Indonesia sebagaimana yang direncanakan pemerintah pusat," katanya.
Oleh karena itu kata dia, keinginan Pemerintah Pusat mendirikan BOP di Wakatobi tersebut mesti disambut baik oleh pemerintah dan masyarakat Wakatobi karena kehadiran BOP tersebut dipastikan akan membawa manfaat besar bagi kemajuan industri pariwisata Wakatobi.