Kendari, Antara Sultra - Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam menyerahkan surat keputusan (SK) pengalihan kepada 23 pegawai pengawas ketenagakerjaan yang selama ini bertugas di kabupaten kota Sultra yang kini di bawah kendali pemerintah provinsi.
Proses penyerahan SK pengalihan kepada pegawai pengawas ketenagakerjaan itu, diawali dengan kegiatan pembukaan Rakor Teknis Singkronisasi Programdan Kegiatan Pusat, provinsi dan kabupaten/kota 2017 dibuka gubernur Sultra dan dihadiri sejumalah pejabat eselon dua Kementerian Tenagakerja dan PDT dan Desa di Kendari, Kamis.
"Penyerahan SK pengalihan bagi pegawai pengawas ketenagakerjaan merupakan amanah undang-undang, namun secara teknis pengawasan nantinya tetap akan dikembalikan ke daerah tugas masing-masing dengan pemebentukan Unit Layanan Pengawasan Ketenagakerjaan (ULPK)," kata Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan Dinsnakertrans Sultra Magner Sinaga secara terpisah.
Menurut Gubernur Nur Alam yang didampingi Kepala Dinas Nakertrans Sultra Saemu Alwy, kegiatan Rakor Teknis di lingkungan instansi itu diharapkan dapat melahirkan satu kesepahaman serta persamaan persepsi yang dapat mempercepat program yang ditawarkan masing-masing proses SKPD.
"Kalau boleh saya katakan bahwa di instansi nakertrans, pada puluhan tahun lalu merupakan instansi yang paling strategis karena mampu dan mengurus warga transmigrasi dari penduduk Jawa, Bali, NTB dan sekitarnya ke luar daerah dan itu berhasil," katanya.
Namun selama 10 tahun terakhir ini, justri instansi nakertrans bisa disebut sebagai dinas yang "hidup segan mati tak mau" karena seakan-akan tidak lagi mendapat perhatian dari pemerintah pusat.
Oleh karena itu, kata gubernuir dua periode itu dan akan mengakhir masa tugasnya pada Februari 2018, melalui rakor teknis ini, agar merumuskan kembali progrma-program jitu yang pro kepada rakyat kecil yang kini masih memerlukan bantuan.
Pemprov Sultra melalui program Bangung Kesejahtertaan Masyarakat (Bahterams) diakui belum seluruhnya bisa dinikmati oleh 2,6 juta penduduk Sultra saat ini, namun dengan bantuan pendanaan pusat masih sangat diharapkan untuk kesinambungan pembangunan di Sultra.
"Kita syukuri bahwa dari jumlah pengangguran di Sultra saat ini sisa 2,5 persen dari total penduduk Sultra, dan itu bisa dikurangi lagi dengan bertambahnya perusahaan baru yang bergerak pada sektor pertambangan di Sultra," ujar Nur Alam.
Proses penyerahan SK pengalihan kepada pegawai pengawas ketenagakerjaan itu, diawali dengan kegiatan pembukaan Rakor Teknis Singkronisasi Programdan Kegiatan Pusat, provinsi dan kabupaten/kota 2017 dibuka gubernur Sultra dan dihadiri sejumalah pejabat eselon dua Kementerian Tenagakerja dan PDT dan Desa di Kendari, Kamis.
"Penyerahan SK pengalihan bagi pegawai pengawas ketenagakerjaan merupakan amanah undang-undang, namun secara teknis pengawasan nantinya tetap akan dikembalikan ke daerah tugas masing-masing dengan pemebentukan Unit Layanan Pengawasan Ketenagakerjaan (ULPK)," kata Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan Dinsnakertrans Sultra Magner Sinaga secara terpisah.
Menurut Gubernur Nur Alam yang didampingi Kepala Dinas Nakertrans Sultra Saemu Alwy, kegiatan Rakor Teknis di lingkungan instansi itu diharapkan dapat melahirkan satu kesepahaman serta persamaan persepsi yang dapat mempercepat program yang ditawarkan masing-masing proses SKPD.
"Kalau boleh saya katakan bahwa di instansi nakertrans, pada puluhan tahun lalu merupakan instansi yang paling strategis karena mampu dan mengurus warga transmigrasi dari penduduk Jawa, Bali, NTB dan sekitarnya ke luar daerah dan itu berhasil," katanya.
Namun selama 10 tahun terakhir ini, justri instansi nakertrans bisa disebut sebagai dinas yang "hidup segan mati tak mau" karena seakan-akan tidak lagi mendapat perhatian dari pemerintah pusat.
Oleh karena itu, kata gubernuir dua periode itu dan akan mengakhir masa tugasnya pada Februari 2018, melalui rakor teknis ini, agar merumuskan kembali progrma-program jitu yang pro kepada rakyat kecil yang kini masih memerlukan bantuan.
Pemprov Sultra melalui program Bangung Kesejahtertaan Masyarakat (Bahterams) diakui belum seluruhnya bisa dinikmati oleh 2,6 juta penduduk Sultra saat ini, namun dengan bantuan pendanaan pusat masih sangat diharapkan untuk kesinambungan pembangunan di Sultra.
"Kita syukuri bahwa dari jumlah pengangguran di Sultra saat ini sisa 2,5 persen dari total penduduk Sultra, dan itu bisa dikurangi lagi dengan bertambahnya perusahaan baru yang bergerak pada sektor pertambangan di Sultra," ujar Nur Alam.