Kolaka, Antara Sultra - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti membuka secara resmi pertemuan nasional pengembangan kerja sama nasional dan konservasi pesisir kawasan Teluk Bone, di Kolaka, Sultra, Selasa.
Dalam sambutannya Menteri Susi mengatakan panjang pantai Indonesia sekitar 97 kilometer sementara luas lautan 5.800 kilometer persegi dan menjadi nomor dua terpanjang di dunia setelah Kanada.
Pemerintah saat ini punya misi untuk membawa Indonesia menjadi poros maritim dunia yang menggerakkan ekonomi dengan basis kemaritiman dan secara geografis sudah sangat mendukung.
"Hanya saja konektivitas antar pulau masih sangat jauh," katanya.
Sebagai negara kepulauan kata dia harus dijadikan satu prioritas pembangunan sehingga bisa menjadi pusat perdagangan karena letak Indonesia sangat strategis.
"Kita bukan hanya negara yang menjadi sarapan masuknya produk-produk luar negeri tapi menjadi pusat perdagangan dari dalam dan ke luar negeri," katanya dihadapan Gubernur dan pejabat Pemrov Sultra dan 17 bupati/wali kota yang masuk dalam kawasan Teluk Bone.
Konsep poros maritim dari geografis tidak ambisius dan memang realitanya sudah benar namun pelaksanaan terkadang banyak kepentingan dan bisnis sehingga dalam menata manajemen pembangunan tidak lagi menjadi orientasi pembangunan masyarakat.
Sebelumnya Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam Sultra menjelaskan potensi wilayah kelautan Sultra sebagai salah satu daerah kepulauan di Indonesia menyimpan potensi kelautan yang cukup beragam.
Dengan luas wilayah Sultra kata dia seluas 105.319 kilometer persegi dan 72 persen di antaranya adalah luas wilayah laut dengan panjang garis pantai 1.740 kilometer persegi dan memiliki 651 pulau.
"115 pulau yang ada di Sultra berpenghuni dan 71 teluk yang berpotensi menjadi usaha budi daya laut," katanya.
Potensi Budi daya laut Sultra kata Nur Alam mencapai 396.912 hektare dengan pemanfaatan baru mencapai 5,02 persen sementara potensi perikanan tangkap mencapai 1.520,34 metrik ton dengan tingkat pemanfaatan mencapai 17,41 persen.
"Namun potensi tidak terlepas dari ancaman yang sewaktu-waktu dapat menjadi hambatan dalam menjadikan bahari menjadi salah satu sumber pendapatan ekonomi terbesar," ungkap Guberrnur Sultra dua periode itu.
Ancaman kerusakan ekosistem terumbu karang kata Nur Alam terutama akibat pengeboman ikan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dan potasium menjadi salah satu agenda penting.
"Selain itu ancaman lainnya yakni penurunan jumlah luasan hutan bakau di Sultra juga menjadi permasalahan yang cukup serius," jelasnya.
Berbagai upaya yang dilakukan baik pemerintah pusat dan daerah lanjut Nur Alam dalam melestarikan ekosistem pesisir dengan pembentukan dan pencanangan kawasan konservasi perairan daerah (KKPD).
Gerakan ini lanjut dia didasari atas kesadaran laut yang perlu dilestarikan sebagai mana sunah Rasul SAW yang mendorong umatnya untuk melestarikan bumi.
Dalam pertemuan nasional itu juga dilakukan penandatangan nota kesepahaman antara bupati dan wali kota 17 Kabupaten/kota yang masuk dalam kawasan pesisir Teluk Bone bersama dua direktur perusahaan umum yakni Perindo dan Perinus dan disaksikan menteri kelautan dan perikanan serta Gubernur Sulawei Tenggara disalah satu hotel yang ada di daerah itu.
Dalam sambutannya Menteri Susi mengatakan panjang pantai Indonesia sekitar 97 kilometer sementara luas lautan 5.800 kilometer persegi dan menjadi nomor dua terpanjang di dunia setelah Kanada.
Pemerintah saat ini punya misi untuk membawa Indonesia menjadi poros maritim dunia yang menggerakkan ekonomi dengan basis kemaritiman dan secara geografis sudah sangat mendukung.
"Hanya saja konektivitas antar pulau masih sangat jauh," katanya.
Sebagai negara kepulauan kata dia harus dijadikan satu prioritas pembangunan sehingga bisa menjadi pusat perdagangan karena letak Indonesia sangat strategis.
"Kita bukan hanya negara yang menjadi sarapan masuknya produk-produk luar negeri tapi menjadi pusat perdagangan dari dalam dan ke luar negeri," katanya dihadapan Gubernur dan pejabat Pemrov Sultra dan 17 bupati/wali kota yang masuk dalam kawasan Teluk Bone.
Konsep poros maritim dari geografis tidak ambisius dan memang realitanya sudah benar namun pelaksanaan terkadang banyak kepentingan dan bisnis sehingga dalam menata manajemen pembangunan tidak lagi menjadi orientasi pembangunan masyarakat.
Sebelumnya Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam Sultra menjelaskan potensi wilayah kelautan Sultra sebagai salah satu daerah kepulauan di Indonesia menyimpan potensi kelautan yang cukup beragam.
Dengan luas wilayah Sultra kata dia seluas 105.319 kilometer persegi dan 72 persen di antaranya adalah luas wilayah laut dengan panjang garis pantai 1.740 kilometer persegi dan memiliki 651 pulau.
"115 pulau yang ada di Sultra berpenghuni dan 71 teluk yang berpotensi menjadi usaha budi daya laut," katanya.
Potensi Budi daya laut Sultra kata Nur Alam mencapai 396.912 hektare dengan pemanfaatan baru mencapai 5,02 persen sementara potensi perikanan tangkap mencapai 1.520,34 metrik ton dengan tingkat pemanfaatan mencapai 17,41 persen.
"Namun potensi tidak terlepas dari ancaman yang sewaktu-waktu dapat menjadi hambatan dalam menjadikan bahari menjadi salah satu sumber pendapatan ekonomi terbesar," ungkap Guberrnur Sultra dua periode itu.
Ancaman kerusakan ekosistem terumbu karang kata Nur Alam terutama akibat pengeboman ikan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dan potasium menjadi salah satu agenda penting.
"Selain itu ancaman lainnya yakni penurunan jumlah luasan hutan bakau di Sultra juga menjadi permasalahan yang cukup serius," jelasnya.
Berbagai upaya yang dilakukan baik pemerintah pusat dan daerah lanjut Nur Alam dalam melestarikan ekosistem pesisir dengan pembentukan dan pencanangan kawasan konservasi perairan daerah (KKPD).
Gerakan ini lanjut dia didasari atas kesadaran laut yang perlu dilestarikan sebagai mana sunah Rasul SAW yang mendorong umatnya untuk melestarikan bumi.
Dalam pertemuan nasional itu juga dilakukan penandatangan nota kesepahaman antara bupati dan wali kota 17 Kabupaten/kota yang masuk dalam kawasan pesisir Teluk Bone bersama dua direktur perusahaan umum yakni Perindo dan Perinus dan disaksikan menteri kelautan dan perikanan serta Gubernur Sulawei Tenggara disalah satu hotel yang ada di daerah itu.